PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TERHADAP

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN  BELANJA DAERAH  PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021

DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA KE- 12 MASA PERSIDANGAN II TAHUN 2022/2023 DPRD PROVINSI NTT TANGGAL 18  MEI  2022

 Yang kami hormati !

Saudari   Ketua, para Wakil Ketua  dan Seluruh  Anggota DPRD Provinsi NTT;

Saudara Gubernur  dan  Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur;

Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli Gubernur,  Para Asisten Sekda;

Pimpinan Perangkat  Daerah;

Tim Ahli Gubernur ;

Kelompok Pakar DPRD Provinsi NTT;

Insan Pers dan Pengelola Media Massa;

Singkatnya hadirin, Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat !

Syalom; Salve;  Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh;  Om Swastiastu; Namo Buddhaya; Salam Kebajikan!

Kali ini kita kembali bertemu dalam ruang sidang Dewan yang terhormat, setelah menjalani libur dan cuti bersama dalam rangka Perayaan Hari Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Sehubungan dengan itu Fraksi Partai Golkar menyampaikan Selamat Hari Raya Idul Fitri kepada semua umat Muslim di seluruh wilayah NTT, seraya memohon maaf lahir dan batin. Bersamaan dengan hari raya Idul Fitri tahun 2022 ini, kita juga memperingati hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei. Fraksi Partai Golkar menghimbau kepada semua komponen masyarakat agar terus berkolaborasi dalam memajukan pendidkan di wilayah NTT, mempersiapkan sumber daya manusia selaras dengan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan manajemen. Fraksi Partai Golkar juga menghaturkan selamat Hari Raya Waisak 16 Mei 2022 bagi umat Budha di NTT. Dan Fraksi Partai Golkar pun menyatakan turut berbelasungkawa atas berpulangnya Bapak Anselmus Talo,SE, anggota DPRD Provinsi NTT Periode 2019-2024 pada tanggal 12 Mei 2022 yang baru lalu. Tuhan berkenan atas hambaNya mendiang bapak Anselmus Talo,SE berada dalam keindahan hidup abadi dan kiranya keluarga yang ditinggalkan mendapat kekuatan dan penghiburan.

<p>The post Naskah Pandangan Umum Fraksi Golkar DPRD NTT first appeared on Kabar NTT.</p>

Acara perdamaian itu berlangsung di Kampung Adat Lambanapu, Kabupaten Sumba Timur, Sabtu (12/2/2022) siang.

Peristiwa perdamaian itu dimaknai sebagai hujan berkat. Peristiwa perdamaian berlangsung ketika  Gubernur  Viktor melakukan kunjungan kerja (Kunker) di  Pulau Sumba mulai tanggal 12 sampai dengan 16 Februari 2022.

Selain untuk musyawarah perdamaian ada sejumlah agenda kegiatan lain yang akan dilakukan Gubernur NTT. Sebelumnya Gubernur VBL melakukan kunker di daratan Timor tanggal  21 Januari sampai  25 Januari 2022.

Putra Sulung Selatan Sumba

Rombongan Gubernur NTT tiba di Bandara Umbu Mehang Kunda dengan Pesawat Wings Air IW 2923  pukul  9.15 Wita. Setibanya di Sumba Timur langsung  menuju Hotel Kambaniru Beach. Kurang lebih  1 jam  33 menit rombongan istirahat di Tanarara Cafe sambil menikmati keindahan alam pesisir pantai.

Di sela waktu istirahat itu, datanglah rombongan kurang lebih 100 orang. Barisan rombongan paling depan adalah Lukas Kaborang, Umbu Radja dan Umbu Amar.

Rombongan yang dipandu tiga bapak ini berasal dari wilayah selatan Sumba Timur. Mereka datang menjemput secara adat Gubernur VBL selaku  putra sulung Selatan Sumba menuju Lambanapu guna mengikuti musyawarah adat.

Setibanya di sana dimulai dengan prosesi adat kunang datang dan dilanjutkan dengan lubuk.

Selanjutnya, acara perdamaian ditandai  dengan penandatanganan Berita Acara Perdamaian antara Pemprov NTT dan Umbu Maramba Hau. Dalam diktum berita acara disebutkan bahwa pada tanggal 27 November 2021 telah terjadi kesalapahaman antara Pemprov NTT dengan pihak Umbu Maramba Hau dari aspek sosial budaya akibat perbedaan pendapat.

Kesalahpahaman tersebut disebabkan karena  adanya rencana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengoptimalkan lahan peternakan Kabaru (kompleks Fokstation Kuda Kabaru) sebagaimana lahan tersebut  tercatat dalam aset Pemerintah Daerah, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bahwa atas terjadinya kesalahpahaman tersebut, kedua belah pihak menyatakan untuk “berdamai dan saling memaafkan” melalui mekanisme musyawarah keluarga secara budaya/adat masyarakat Sumba Timur.

Selain itu kedua belah pihak juga menyatakan untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum satu sama lain, baik tuntutan hukum pidana maupun gugatan perdata.

Berita Acara Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani para pihak dan disaksikan Bupati Sumba Timur, Khristofel Praing, Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur, Ali Oemar Fadaq, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yohana Lisapaly, Sekda Sumba Timur, Domu Warandoy, perwakilan tokoh masyarakat, Palulu P. Ndima dan Lukas M. Kaborang.

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Perdamaian tersebut, maka tanah atau lahan lokasi kompleks Fokstation Kuda Kabaru, Desa Kabaru, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur yang dipermasalahkan sebelumnya, dinyatakan “selesai/tuntas”.

Dan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta jajarannya dapat beraktivitas untuk mempersiapkan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Minta Maaf

Dalam sambutannya, Gubernur Laiskodat menyampaikan permohonan maaf kepada Umbu Maramba Hau atas  ucapannya beberapa   waktu yang lalu.

“Saya minta maaf dan biarkan itu menjadi kenangan untuk kita lebih maju membangun daerah ini. Saya mengajak masyarakat Sumba Timur untuk bergandengan tangan membangun Sumba Timur agar keluar dari kemiskinan dan saya akan terus mendorong pemimpin dan masyarakat Sumba Timur untuk berpikir maju demi kemajuan,” katanya.

Gubernur Laiskodat, menegaskan sebagai pemimpin, ia tetap fokus dengan agenda pembangunan di Sumba. “Saya selalu berbeda dengan siapapun yang menghambat pembangunan di NTT,” tegasnya.

Kecuali itu, Gubernur Laiskodat juga memberi apresiasi dan penghormatan kepada para sesepuh Sumba Timur yang terlibat langsung dalam acara berbudaya itu.

“Hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada mantan Bupati Sumba Timur, Bapak Lukas Kaborang dan tokoh-tokoh lain yang terlibat dalam terselenggaranya acara hari ini. Terkhusus kepada Bapak Palulu Pabundu Ndima, karena telah berkontribusi terhadap legalitas aset Pemerintah Provinsi NTT,” ungkap Gubernur Laiskodat.

Sementara Bupati Sumba Timur, Khristofel Praing, dalam sambutannya  menyebutkan, perdamaian dengan itikad baik menunjukkan kemajuan sebuah peradaban.

“Kedamaian itu tidak perlu dipertentangkan dan kedamaian itu sebuah kebenaran. Perdamaian  hari ini, kita wujudkan dalam pendekatan budaya,” ungkap Bupati Praing. (biro ap setda ntt /advetorial)

<p>The post Perseteruan Gubernur NTT-Umbu Hawu Berakhir dengan Ciuman first appeared on Kabar NTT.</p>

Program strategis itu yakni pertama,  program mega infrastruktur. Dengan dana pinjaman dari PT. SMI serta  Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Program Hibah Jalan Daerah, telah dikerjakan jalan provinsi sepanjang 365,03 km di tahun 2020 dan 518,62 km pada tahun 2021, sehingga hanya tersisa 22,35 km yang akan dituntaskan pada tahun 2022. Itu berarti, pembangunan infrastruktur jalan provinsi sepanjang 906 km akan selesai dibangun pada tahun 2022.

Kedua, pengembangan kelor sebagai komoditi unggulan daerah telah memberi manfaatnya bagi masyarakat dan dunia usaha. Dalam budidaya, pengolahan dan pemasaran kelor, pemerintah bekerja sama dan memfasilitasi usaha bisnis kelor melalui perijinan dan sertifikasi, membantu promosi dan pemasaran berbagai produk kelor, antara lain dari perusahan Dapur Kelor di Kota Kupang, Graha Kelor di Kabupaten Kupang, Bangkit Bersama di Kabupaten Kupang, Hawila Moringa di Kabupaten Kupang, Maspete Organis di Kabupaten Malaka, KWT Melati di Kabupaten TTU,dan  La Moringa di Kota Kupang.

Ketiga, dalam pembangunan peternakan, Pemerintah NTT mempelopori pengembangan sapi wagyu untuk menghasilkan daging premium melalui teknologi inseminasi buatan (IB) yang kini telah menghasilkan 72 ekor pada tahun 2021 dan pembukaan Rens Sapi Wagyu di Desa Kabaru, Kabupaten Sumba Timur sebagai pusat pembibitan dan pengembangan sapi wagyu.

Saat ini pembangunan sementara berlangsung berupa penataan ulang lokasi pemeliharaan dan penanaman hijauan pakan ternak (HPT) serta renovasi pembangunan kandang. Pada tahun 2022, akan dibangun reservoar untuk pemenuhan kebutuhan air bagi tanaman pakan maupun untuk konsumsi 100 indukan sapi wagyu yang akan dikembangkan di kawasan tersebut.

Untuk peternakan ayam, Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Peternakan Provinsi NTT telah memfasilitasi dalam bentuk pembinaan dan pendampingan perusahaan ayam di Kabupaten Belu dan Kabupaten TTU, yang memiliki potensi untuk disertifikasi sebagai kompartemen bebas AI kalinya terdapat dua perusahaan lokal peternak ayam di NTT yang kalinya terdapat dua perusahaan lokal peternak ayam di NTT yang mendapatkan sertifikasi kompartemen bebas AI oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia sehingga bisa melakukan ekspor produk unggas ke Republik Demokratik  Timor Leste (RDTL).

Keempat, dalam rangka penertiban pengelolaan aset, Pemerintah Provinsi NTT melakukan kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan kegiatan penertiban, pemulihan dan penyelesaian masalah hukum barang milik daerah. Penertiban aset ini untuk mewujudkan tertib administrasi, dan memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap barang milik daerah agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Hasilnya, telah ditertibkan 94 unit kendaraan roda empat dan selanjutnya dilakukan pelelangan oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah NTT melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

Kelima, untuk mewujudkan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super prioritas,  maka telah dilakukan kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi  NTT dengan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola fungsi kawasan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan di Taman Nasional Komodo.  Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Provinsi  NTT untuk terus mendorong sektor pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian.

Keenam, pembangunan sektor perikanan dan kelautan. Sejak 2018 telah dikembangkan budidaya ikan kakap putih dan kerapu di kawasan Mulut Seribu-Rote Ndao untuk mendukung pengembangan pariwisata. Tahun 2020 telah ditebar 1 juta ekor benih kerapu untuk pemberdayaan masyarakat yang berada di wilayah perbatasan antara Kabupaten Ngada dengan Kabupaten Manggarai Timur.

Guna menunjang budidaya perikanan di kedua lokasi tersebut, diharapkan masing-masing Pemerintah Kabupaten memberdayakan BUMD, BUMDes maupun koperasi untuk memproduksi pakan ikan sendiri dengan memanfaatkan potensi setempat dengan pola padat karya. Selain 2 (dua) lokasi tersebut, telah dilakukan pilot project budidaya kerapu di Pulau Semau dengan 9 (Sembilan) Unit Keramba Jaring Apung Bulat. Sampai dengan saat ini telah dilakukan 2 (dua) kali panen dengan total  2 (dua) ton ikan kerapu hidup yang telah diekspor ke Hongkong.

Sementara itu, kita terus mengembangkan budidaya rumput laut sebagai salah satu komoditi andalan dari sektor kelautan yang menjanjikan. Dari potensi pengembangan rumput laut seluas 53.000 hektar, saat ini baru dimanfaatkan 11.000 hektar dengan produksi rumput laut.

Ketujuh, selanjutnya potensi lainnya yang memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan adalah produksi garam. Cuaca, kualitas air laut dan lahan di NTT sangat mendukung untuk menghasilkan garam berkualitas tinggi dengan kadar NaCl mencapai 96 persen sebagai garam industri.

Salah satu lahan garam yang kita miliki, yakni di Kabupaten Kupang dengan luas kurang lebih 900 hektar yang telah beroperasi sejak Agustus 2019 dengan kapasitas  150 ton/hektar. Saya berharap agar kabupaten lainnya yang memiliki potensi lahan garam untuk segera mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang ada dengan memberdayakan masyarakat sekitar, sehingga produksi garam NTT dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam menyokong pemenuhan kebutuhan garam nasional sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kedelapan, pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Sejak tahun 2019,  Pemerintah Provinsi NTT telah meluncurkan Program Tanam Jagung Panen Sapi atau TJPS.  Pada musim tanam Oktober-Maret 2019/2020 program ini dilaksanakan pada 7 (tujuh) kabupaten, yaitu Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Sumba Timur dan Sumba Barat Daya dengan target 2.400 hektar dan realisasi tanamnya seluas 2.310,53 hektar  dengan produksinya mencapai 9.538,90 ton.

Sedangkan pada musim tanam April-September 2020 dilaksanakan pada 16 kabupaten, antara lain Kabupaten Kupang, TTU, TTS, Belu, Malaka, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Rote Ndao, Flores Timur, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sumba Tengah dan Sumba Barat dengan luasan lahan terverifikasi 5.210 hektar, realisasi tanam seluas 1.732 hektar dengan realisasi panen seluas 1.109,16 hektar dengan produksi mencapai 2.258,18 ton. Dan untuk tahun 2021, pada musim tanam Oktober-Maret 2021 sudah dilaksanakan di 16 kabupaten, yakni Kabupaten Kupang.

Kesembilan, peningkatan sumber daya manusia dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu komponen strategis dalam reformasi birokrasi adalah peningkatam mutu dan profesionalitas ASN untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia tahun 2024.  Pada tahun 2021 ini telah diresmikan pemanfaatan Assessment Center dan   Computer Assisted Test (CAT). Berdasarkan hasil kerja inovatif dan efektivitas kinerja yang dicapai, maka  Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT memperoleh peringkat kedua  Nasional BKN Award 2021 kategori komitmen pengawasan dan pengendalian lingkup Pemerintah Provinsi Tipe A.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT terus melaksanakan reformasi di bidang kepegawaian, antara lain dengan melaksanakan evaluasi jabatan, implementasi standar kompetensi jabatan,  dan membangun aplikasi sistem informasi kepegawaian. Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dan profesionalitas ASN, Pemerintah Provinsi NTT  menyediakan insentif untuk meningkatkan  kesejahteraan ASN melalui kebijakan  tunjangan perbaikan penghasilan (TPP). Selanjutnya, di Tahun ini juga, seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta Dewan Kerajinan Daerah (Dekranasda) Provinsi NTT telah menerima dan menerapkan ISO 9001-2015 yang difasilitasi oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT.

Selain itu juga, Pemerintah Provinsi NTT di tahun 2021 melaunching Birokrasi Go Digital di NTT dengan Aplikasi INISA di NTT hasil kerjasama Pemerintah Provinsi NTT bersama Bank NTT dan PT. Digital Pemerintahan Indonesia. (biro ap setda ntt/den)

<p>The post HUT ke-63 NTT, Gubernur VBL Beberkan Sejumlah Program Strategis first appeared on Kabar NTT.</p>

Panitia gabungan yang terdiri dari Pemprov NTT, Pemkab Kupang, Bank NTT, Bank Indonesia dan OJK menginisiasi beraneka kegiatan memperkuat sektor ekonomi serta literasi keuangan dan kegiatan sosial lainnya.

Rangkaian kegiatan yang dilakukan, Jumat (27/8/2021), bertempat di Kantor Desa Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang berlangsung capacity building pengembangan homestay dan pemanfaatan layanan perbankan yang menghadirkan narasumber dari Dinas Parekraf NTT dan Bank NTT Cabang Oelamasi, serta warga yang bersedia menjadikan rumah mereka sebagai homestay.

Puluhan warga tersebar di dua desa yakni Desa Otan dan Desa Liman. Terbanyak di Otan. Hasil yang diperoleh yakni adanya standarisasi pengelolaan homestay, kualitas pelayanan kepada para konsumen yang menginap baik dari sisi layanan kamar, kebersihan kamar dan fasilitas yang dapat diperoleh.

Pemanfaatan kanal Bank NTT dalam melakukan transaksi non tunai dengan memanfaatkan QRIS, serta promosi homestay melalui barcode dan warga diberi pemahaman yang baik dan benar tentang manajemen keuangan dalam mengelola bisnisnya ini.

Pelatihan tenun ikat dan pengelolaan produksi dan pemanfaatan layanan perbankan, di Kecamatan Semau menghadirkan warga penenun sebagai peserta, serta Ina Ndao Kupang dan Bank NTT Cabang Oelamasi sebagai narasumber.

Imbas kegiatan ini, yakni para penenun mendapatkan teknik penghitungan untuk menentukan harga jual tenun Semau. Tak hanya itu, melainkan penenun Semau mendapatkan peluang pasar karena yang menjadi offtaker adalah Dekranasda Provinsi NTT dan Ina Ndao. Manfaat kegiatan ini, menjaga kelestarian tenun Semau yang akhir-akhir ini hampir punah.

Kegiatan lain adalah sertifikasi ketahanan pangan dan pelatihan pengolahan bawang Semau dengan ibu-ibu PKK Desa Otan sebagai peserta. Narasumbernya antara lain Dinas Perindag Provinsi NTT, Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang dan UMKM.

Kegiatan ini ternyata berdampak pada adanya standarisasi produk UMKM Semau berupa stik kelor, pilus rumput laut, kacang keribo manis pedas, sambal bawang, bawang goring. Pelaku UMKM Semau pun memperoleh sertifikat produksi pangan-industri rumah tangga (SPP-IRT) sebagai legalitas edar suatu produk pangan yang diedarkan.

Panitia pengukuhan TPAKD juga menyelenggarakan penyuluhan teknis budidaya bagi rumput laut dan pemanfaatan layanan perbankan dengan menghadirkan petani rumput laut Desa Uitlelot, Kecamatan Semau dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kupang dan Bank NTT Cabang Oelamasi sebagai narasumber.

Adapun hasil yang diperoleh dari kegiatan ini yakni para petani mendapatkan skill tambahan bagaimana melakukan budidaya rumput laut yang baik dan bagaimana melakukan penanggulangan hama penyakit serta mereka pun dimudahkan untuk melakukan penjualan dan mendapatkan harga rumput laut di pasaran dengan memanfaatkan aplikasi agreee.

Panitia pun menyelenggarakan kegiatan lain, yakni Edukasi Pemanfaatan Layanan Digitalisasi Ekosistem Pertanian Untuk Komoditi Bawang Merah dan Layanan Perbankan dengan narasumber yakni Aggree (PT. Telkom TBK) dan Bank NTT, serta pesertanya petani bawang Desa Naikean, Kecamatan Semau Selatan.

Adapun hasil yang diperoleh dari kegiatan ini yakni aplikasi agree merupakan suatu platform digital yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup para pelaku ekosistem pertanian, melalui aplikasi aggre dapat melakukan pendampingan kepada para petani dan perusahaan yang menjadi offtaker serta aplikasi ini memudahkan para petani untuk mendapatkan bantuan permodalan dari Lembaga Jasa Keuangan dalam hal ini Bank NTT.

PKS antara UMKM dengan Offtaker

Business matching dan pameran UMKM juga dilakukan pada puncak acara. Pameran berlangsung di sisi utara resto Pantai Otan, Semau, diikuti oleh 27 pelaku UMKM binaan Bank NTT dan 25 offtaker.

Adapun hasil dari kegiatan ini adalah ditandatanganinya perjanjian kerja sama antara pelaku UMKM dengan offtaker yang menjamin pelaku UMKM memiliki kepastian pasar dalam menjual hasil produksi mereka.

<p>The post Warga Semau Dilatih Berwirausaha, Transaksi UMKM Capai Ratusan Juta first appeared on Kabar NTT.</p>

Pasangan Walikota Kupang dan Wakil Walikota Kupang ini mempunyai visi “Terwujudnya Kota Kupang yang Layak Huni, Cerdas, Mandiri, dan Sejahtera dengan Tata Kelola Bebas KKN.”

Misinya adalah mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Profesional dan Berdaya Saing (Kupang Sehat-Cerdas), mengembangkan perekonomian Kota Kupang yang berdaya saing dengan meningkatkan peran swasta (Kupang Makmur), meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengembangkan budaya kota yang tertib, aman, kreatif dan berprestasi dalam menunjang kota jasa (Kupang Bagaya-Berprestasi), mempersiapkan Kota Kupang menuju Metropolitan yang berwawasan lingkungan (Kupang Hijau), meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan transparansi pengelolaan keuangan (Kupang Jujur) serta membangun Kota Kupang sebagai rumah besar persaudaraan dan kerukunan (Kupang Rukun dan Aman).

Dalam menjalankan program-program mewujudkan visi misi, Pemerintah Kota Kupang terus bekerja keras dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik Pemerintah Provinsi NTT maupun pemerintah pusat. Melalui kerja sama yang baik, setiap tahun, pembangunan fisik di Kota Kupang terus dilakukan untuk dinikmati masyarakat Kota Kupang.

Berdasarkan data dari APBD Kota Kupang dan LPSE Kota Kupang, untuk tahun anggaran 2018 hingga 2021 (Agustus), pembangunan fisik berupa fasilitas publik di Kota Kupang mencapai Rp 450 miliar lebih. Artinya setiap tahun anggaran Pemerintah Kota Kupang mengalokasikan rata-rata Rp 112.000.000.000 untuk pembangunan fisik atau 10 persen APBD Kota Kupang. APBD Kota Kupang sebesar Rp 1 triliun sampai Rp 1,2 triliun per tahun.

Berdasarkan data APBD dan LPSE Kota Kupang, alokasi anggaran terbesar adalah untuk pembangunan jalan, trotoar dan kanstin yaitu sebanyak 98 pekerjaan. Total dananya mencapai Rp 196.511.000.000 atau rata-rata per tahun sebesar Rp 49 miliar.

Untuk pembangunan gedung kantor, sekolah, puskesmas, rumah sakit dan gedung publik lainnya total anggarannya sebesar Rp 147 miliar. Sedangkan untuk lampu jalan, lampu hias dan ornamen mencapai Rp 20-an miliar.

Khusus untuk air bersih, selain dari APBD, Kota Kupang mendapat bantuan dari Kementerian PUPR yakni pembangunan SPAM Kali Dendeng yang sementara dikerjakan. Anggarannya mencapai Rp 369 miliar. Proyek ini dikerjakan dalam dua tahap.

Walikota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, akhir pekan kemarin menjelaskan sejak memimpin Kota Kupang pada tahun 2017 lalu, ia ingin mengubah wajah kota ini menjadi lebih baik. Oleh karena itu, ia fokus memperbaiki dan membangun berbagai infrastruktur, mulai dari jalan raya, drainase, trotoar, marka jalan, dan lampu jalan.

“Anggaran memang banyak sekali kita drop ke infrastruktur untuk membenahi wajah kota ini. Kita ingin semua ruas jalan di kota ini diaspal dengan baik, semua ruas jalan juga harus terang benderang di malam hari,” kata Jefri

Mantan anggota Komisi X DPR RI ini menjelaskan, dirinya sadar betul anggaran Kota Kupang tidak cukup. Oleh karena itu, harus meminta bantuan pemerintah pusat maupun provinsi.

“Hasilnya kita bisa dapat ratusan miliar masuk ke Kota Kupang untuk membangun infrastruktur kita. Ada yang untuk jalan, trotoar, drainase, seperti di Jalan Timor Raya, Jalan Piet Tallo, jalan lingkar luar dan menuju bandara,” kata Jefri.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Kupang juga terus menggenjot pembangunan irigasi dan air bersih. Oleh karena itu, Pemkot membangun beberapa sumur bor dan reservoir di beberapa tempat. Dan saat ini sedang dibangun SPAM Kali Dendeng oleh Kementerian PUPR.

“Untuk air bersih ini kita bersyukur karena dibantu pusat. Anggarannya hampir Rp 200 miliar untuk program ini dan kita harapkan masyarakat mendukung supaya pekerjaannya lancar,” jelas Walikota yang akrab disapa Jeriko ini.

Selain itu, Pemerintah Kota Kupang juga memberi perhatian kepada masyarakat kurang mampu melalui program bedah rumah. Program ini baru 2 tahun dilaksanakan, yakni pada 2020 dan 2021. Pada tahun 2020 terdapat 40 unit rumah dibangun. Sedangkan 64 unit dibangun tahun ini. Dengan demikian, totalnya sebanyak 104 unit.

“Masih banyak saudara-saudara kita yang rumahnya tidak layak, sehingga program ini akan kami lanjutkan terus, sehingga kami minta dukungan masyarakat dan juga teman-teman dewan,” ungkapnya.

Selain pembangunan fisik, kata Jeriko, Pemerintah Kota Kupang juga membantu masyarakat dengan beberapa program sosial ekonomi seperti bantuan seragam dan buku-buku untuk siswa SD dan SMP, kacamata untuk para lansia, perlengkapan liturgis untuk rumah ibadah, beasiswa, raskin plus, bantuan fasilitas untuk UMKM seperti gerobak, tenda dan cool box hingga kapal ikan dan perlengkapan penangkapan ikan.

Selain itu ada juga bantuan perlengkapan untuk usaha meubel dan bantuan pelatihan untuk usaha kecil lainnya.

Jeriko juga menegaskan tersisa satu tahun kepemimpinannya bersama dr. Hermanus Man akan dimaksimalkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, masih banyak usulan masyarakat yang harus diperjuangkan. Oleh karena itu, berbagai usulan masyarakat akan dirumuskan dalam program kerja pada tahun anggaran 2022 nanti. Progam-program ini akan dimasukkan dalam RAPBD dan akan dibahas bersama DPRD Kota Kupang.

“Kita butuh anggaran yang cukup banyak untuk perbaikan jalan, drainase dan trotoar, rehab gedung sekolah, puskesmas, untuk penghijauan, penambahan lampu jalan dan termasuk bedah rumah. Masih ada ratusan rumah yang menunggu untuk kita bedah,” kata Jefri.

Lebih lanjut, menurutnya, saat ini pemerintah dalam kondisi sulit karena hantaman badai Covid-19. Oleh karena itu banyak anggaran yang tersedot untuk penanganan pandemi, baik untuk membangun fasilitas medis, obat-obatan maupun untuk bantuan sosial.

“Anggaran kita terpaksa dipotong banyak untuk Covid-19, tapi dengan anggaran yang sedikit ini, kita berupaya untuk memaksimalkannya untuk kebutuhan masyarakat kita,” tandas Jefri.

Pada kesempatan itu, Jefri juga meminta masyarakat tetap optimis karena pemerintah terus bekerja sungguh-sungguh untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Masyarakat diminta tetap taat protokol kesehatan, dengan demikian ikut membantu pemerintah mengatasi pandemi. Jika pandemi ini selesai, maka ekonomi akan pulih kembali dan anggaran bisa dipakai untuk membangun fasilitas publik yang ada.

“Mari kita juga berdoa agar pandemi ini cepat berakhir sehingga pembangunan bisa normal kembali. Saya mengimbau masyarakat Kota Kupang tetap taat protokol kesehatan, melaksanakan instruksi pemerintah sehingga pandemi ini bisa selesai,” pungkas Jefri. (advertorial kominfo kota kupang)

<p>The post 4 Tahun Firmanmu : Perubahan Itu Nyata first appeared on Kabar NTT.</p>

Di Malaka, duet Bupati-Wakil Bupati Simon Nahak-Louise Lucky Taolin sudah  mematok tekad. Air minum  jadi kebutuhan prioritas.

Saat ini sebanyak 58 desa yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Malaka  sudah menjalankan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang dibantu Pemerintah Pusat.

Bupati Malaka, Simon Nahak, pada saat acara serah terima Program Pamsimas III di Desa Weulun, Kecamatan Wewiku, Jumat (20/8/2021), mengatakan Program Pamsimas merupakan program nasional untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan terhadap air minum dan sanitasi yang layak melalui pendekatan berbasis masyarakat.

Tujuannya, untuk  meningkatkan praktik hidup bersih dan sehat di masyarakat serta  meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang berkelanjutan.

Warna dasar dari Program Pamsimas, kata Bupati Simon, adalah program bersama yang melibatkan berbagai stakeholder, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten dan juga masyarakat, bahkan pemerintah desa.

Dengan melibatkan banyak pihak seperti ini, kata Bupati Simon, program diharapkan dapat berjalan dengan baik, serta memberikan manfaat besar bagi rakyat di perdesaan.

Hal ini terutama karena lokasi sasaran program Pamsimas diprioritaskan pada desa-desa yang masih jauh dari cakupan pelayanan air minum aman dan sanitasi layak perdesaan.

Dan, kata Bupati Simon, salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan 100 persen akses air minum dan sanitasi layak adalah Program Pamsimas.

Namun Program  Pamsimas, tersebut tergantung pada kompetensi sumber daya manusia karena masyarakat merupakan pelaku utama (primer actus) dalam program tersebut.

Program Pamsimas, kata Bupati Simon, sudah berjalan dengan baik karena dimonitor secara langsung oleh  fasilitator.  Tapi yang menjadi problem  adalah tingkat kepedulian masyarakat masih minim terkait sarana dan prasana yang dibangun oleh pemerintah  sehingga perlu ada penguatan koordinasi di level desa agar fasilitas yang ada dipelihara (maintance) secara baik oleh masyarakat.

Kepala Dinas PUPR  Malaka, Yohanes Nahak, mengatakan,  untuk  menjawabi kebutuhan masyarakat akan air bersih pemerintah daerah telah menyuplai  12 tangki air yang tersebar di 12 kecamatan. Sejauh ini 12 tangki air  sudah berjalan optimal.

Namun yang menjadi kendala adalah akes jalan masuk sehingga ada beberapa desa  belum bisa terjangkau secara baik.

Sejauh ini, pemerintah sudah melakukan upaya secara optimal untuk menjawabi kebutuhan air bersih. Akses jalan masuk ini menjadi problem.

“Jadi perlu koordinasi dan penguatan lintas sektor sehingga menjawabi persoalan yang ada. Kemudian tahun depan ada enam desa yang akan mendapat program tersebut tapi intervensinya melalui APBD,” ujar Nahak.

Koordinator Program Pamsimas Malaka,Yohanes Gaspar Nahak, mengatakan desa-desa yang diintervensi oleh Pamsimas pada dasarnya memiliki sumber air. Namun menjadi permasalahan adalah keberlanjutan dari sarana yang sudah dibangun  tidak dipelihara dan dirawat dengan baik oleh masyarakat.

“Persoalan yang terjadi yaitu tingkat kepedulian masyarakat terhadap sarana dan prasana yang sudah dibangun oleh Pamsimas masih rendah. Selain itu ada kendala sosial lainnya seperti kepemilikan sumber air dimana masih ada suku-suku mengklaim bahwa sumber air itu milik mereka sehingga menghambat proses perijinan dan lain-lain,” tandasnya.

Yoga mengakui, terkait kebutuhan air bersih ada beberapa desa yang komplain karena tidak mendapat pelayanan. “Memang benar ada keluhan dari masyarakat faktor utamanya adalah musim kemarau sehingga terjadi pengurangan  debit di sumber mata air, tapi tidak sampai kering dan masih bisa dilayani dan dimanfaatkan oleh masyarakat,” katanya. (adv/yos)

<p>The post Pamsimas Atasi Krisis Air Bersih di Malaka first appeared on Kabar NTT.</p>

Dalam momentum peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan RI tahun ini,  Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT mengajak seluruh masyarakat NTT untuk meninggalkan rasa takut dan rasa khawatir yang berlebihan dan membangun sikap optimisme bahwa pandemi ini akan segera berakhir.

Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi, pada Pidato dalam rangka memperingati HUT ke-76 Proklamasi Kemerdekaan RI Tingkat Provinsi NTT di ruang rapat Asisten Setda NTT, Senin, (16/8/2021), menghimbau semua lapisan masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana pun berada agar meninggalkan ketakutan berlebihan terhadap ancaman pandemi virus Covid-19.

“Mari kita mulai membangun kepercayaan diri untuk kembali bekerja secara produktif dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Orang yang dipenuhi rasa takut berlebihan adalah ciri orang yang  hidup tanpa harapan. Marilah kita memelihara sikap optimis dan positif untuk memerangi virus ini dengan disiplin dan hidup solider dengan sesama,” imbuhnya.

Pidato  peringatan HUT ke-76 Proklamasi RI itu diikuti oleh seluruh pimpinan perangkat daerah dan kalangan media secara daring, Wagub  menegaskan komitmen pemerintah provinsi di tengah pandemi untuk tetap fokus melawan  musuh endemik  yang sekian lama membelenggu  yaitu  kemiskinan, kebodohan  dan keterbelakangan dengan  memanfaatkan segala kekayaan sumber daya yang dimiliki.

“Untuk mengatasi pandemi ini kita terus giat  lakukan  promosi, pencegahan, penanganan, perawatan dan rehabilitasi kesehatan  dengan membentuk Gugus Tugas Covid-19 dan memberdayakan rumah sakit yang ada di seluruh kabupaten/kota. Juga melakukan refokusing dan realokasi anggaran selama 2 tahun ini untuk penanganan Covid-19. Kita patut berbangga dengan upaya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan balita KEK di 22 Kabupaten/Kota.  Kita telah berhasil menurunkan angka stunting secara cukup signifikan dari 35,4 persen pada 2018 menjadi 30 persen pada Tahun 2019 dan 24,20 persen pada tahun 2020 serta konsisten penurunan 23,20 persen berdasarkan data stunting periode pertama bulan Februari Tahun 2021,” jelas Josef.

Untuk bidang pendidikan, Pemprov NTT terus berupaya meningkatkan kesempatan masyarkat untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas melalui peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada setiap jenjang pendidikan, serta peningkatan akreditasi sekolah serta revitalisasi sarana dan prasarana sekolah.

Menurutnya, saat ini pemerintah juga mengembangkan 9 sekolah pusat keunggulan atau sekolah model yang akan jadi contoh untuk sekolah-sekolah lain dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada serta memanfaatkan sumber daya alam lokal dalam bidang kemaritiman, seni, pariwisata serta industri kreatif.

“Kita terus dorong penataan SMK untuk ciptakan tenaga kerja yang terampil. Ke depan, untuk jawab tantangan modernisasi dan penguasaan teknologi, pembangunan pendidikan di Nusa Tenggara Timur difokuskan untuk beberapa bidang, yakni pendidikan yang membentuk logika dan sains, pendidikan literasi seperti penguasaan Bahasa Indonesia dan Inggris, membaca dan menulis serta pendidikan yang membentuk etika dan budi pekerti,” jelasnya.

Terkait pengembangan pariwisata, di tengah pandemi ini Pemerintah Provinsi terus melakukan penataan destinasi wisata unggulan NTT, meliputi pembangunan infrastruktur penunjang berupa home stay, cottage dan restoran pada tujuh  lokasi pariwisata estate, yaitu Pantai Liman, Kabupaten Kupang; Desa Wolwal, Kabupaten Alor; Mulut Seribu, Kabupaten Rote Ndao; Lamalera di Kabupaten Lembata; Koanara di Kabupaten Ende; Fatumnasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Pramaidita di Kabupaten Sumba Timur.

“Saya minta Pemerintah Daerah di ketujuh destinasi pariwisata estate tersebut untuk meningkatkan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi serta mempersiapkan masyarakat dalam rangka kesinambungan pengelolaannya. Pemerintah Kabupaten  diharapkan menyediakan infrastruktur penunjang lain, seperti jalan, air bersih, listrik dan komunikasi, serta memfasilitasi dan memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk menjadi pemilik atas obyek wisata tersebut,” seru Josef.

Sementara di bidang pertanian dan peternakan,lanjut Wagub, pemprov sejak tahun 2019 melaksanakan program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS). Di mana pada musim tanam Oktober 2019 sampai April 2020, TJPS dilaksanakan pada 7 kabupaten dengan target 2.400 ha, realisasi tanamnya seluas 2.310,53 ha. Jumlah realisasi panen seluas 2.017,53 ha dan produksinya mencapai 9.538,90 ton. Musim tanam April sampai Oktober 2020 diperluas di 16 kabupaten dengan luasan lahan terverifikasi seluas 5.210 ha, realisasi tanamnya seluas 1.732 ha dengan jumlah realisasi panen seluas 1.109,16 ha dan produksinya mencapai 2.258,18 ton.

Periode Oktober 2020 – Maret 2021 juga dilaksanakan pada 16 kabupaten  dengan luasan lahan terverifikasi seluas 8.183 ha, realisasi tanamnya seluas 8.098,5 ha dengan jumlah realisasi panen seluas 4.947 ha dan produksinya mencapai 15.117 ton.

“Program ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan dan pendapatan petani melalui peningkatan produksi dan produktivitas jagung serta pemerataan kepemilikan ternak sapi dan peningkatan populasi ternak sapi,” imbuhnya.

Sedangkan bidang peternakan, peternak NTT setiap tahun secara terus-menerus berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan daging sapi dan kerbau secara nasional. Rata-rata setiap tahun dikirim 12 juta kg daging sapi untuk mencukupi konsumsi  daging sapi secara nasional yang masih tergantung pada impor.

Populasi ternak sapi di NTT terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2019 populasi ternak sapi di NTT 1.087.761 ekor meningkat menjadi 1.176.317 ekor di akhir tahun 2020.

Pemerintah juga sedang mengembangkan sapi wagyu, persilangan dengan sapi lokal melalui teknologi Inseminasi Buatan (IB). Tahun 2020 telah disediakan benih/bibit (semen) sapi wagyu sebanyak 1.300 strow yang disebar ke 3 kabupaten yakni TTS, TTU dan Kupang dan Instalasi Lili sebanyak 1.020 strow. Tahun 2021 disebar di Kota Kupang, Kabupaten Belu, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Tengah, Ngada, Manggarai dan Manggarai Timur sebanyak 280 strow.

“Tahun  2021 telah lahir anak sapi persilangan wagyu dengan sapi  lokal sebanyak 34 ekor yang tersebar di Instalasi Lili 2 ekor (wagyu x sapi bali), Kabupaten Kupang 12 ekor dan TTS 20 ekor (wagyu simental),” imbuhnya.

Lanjutnya, di bidang infrastruktur, pemerintah provinsi berkomitmen untuk memenuhi ketersediaan infrastruktur jalan, jembatan dan pengairan di NTT, khususnya pada daerah-daerah yang menjadi sentra produksi pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata. Prinsip utama dari penyediaan infrastruktur adalah pembangunan yang menyeluruh, tuntas dan tidak boleh setengah-setengah.

Total panjang jalan provinsi 2.650 km, kondisi jalan yang belum mantap (rusak berat dan rusak ringan) pada tahun 2019 sepanjang 906,12 km dan pada tahun 2020 dikerjakan sepanjang 365,03 km dan pada tahun 2021 ini akan dikerjakan sepanjang 585,38 km dengan skema penganggaran yaitu pinjaman SMI, pinjaman Bank NTT,  pemberian Hibah Jalan Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Pemprov juga menitikberatkan penyediaan jaringan air minum dan rehabilitasi Daerah Irigasi di beberapa daerah.

Josef juga menghimbau kepada pemerintah kabupaten/kota agar selalu bersinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi, menjaga stabilitas, ketentraman dan ketertiban di daerahnya masing-masing dengan meningkatkan koordinasi dengan forkopimda. Juga tidak boleh berpikir spasial tapi harus membangun kerjasama antar daerah dalam satu kawasan serta kepala daerah harus punya jiwa enterpreneuship. Yang tak kalah pentingnya pengendalian sampah plastik.

NTT memiliki potensi yang sangat besar. Kita sesungguhnya tertinggal karena kita malas dan belum memiliki kemampuan untuk mendayagunakan potensi yang begitu kaya.

“Hal yang kita butuhkan saat ini adalah inovasi teknologi dan kerja keras serta kolaborasi untuk mengelola potensi yang ada untuk meningkatkan pendapatan masyarakat,” tegasnya.

Di akhir pidato Nai Soi menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para medis, tenaga kesehatan dan tim gugus serta seluruh masyarakat NTT yang telah bahu-membahu berjuang bersama mengakhiri pandemi Covid-19 dengan protokol kesehatan dan juga vaksinasi. (rambu/adv)

<p>The post Bangun Sikap Optimis, Maknai HUT ke-76 Kemerdekaan RI first appeared on Kabar NTT.</p>

Pernyataan simpatik tetapi tegas ini dikatakan Bupati Sumba Barat Daya (SBD), dr. Kornelius Kodi Mete, terkait serangan hama belalang di SBD. Belalang jenis kumbara sudah menyerbu SBD sejak Selasa (27/7/2021) lalu. Musuh utama para petani di daratan Sumba ini terlihat pertama di Desa Tema Tanah dan Desa Pada di Kecamatan Wewewa Timur.

“Semua komponen masyarakat harus terlibat, caranya adalah mencari induknya dan mencatat di mana ia hinggap. Karena apa? Begitu dia hinggap dia langsung bertelur dan telur akan menetas pada waktu tertentu, dan itulah yang kita jaga kapan waktu itu dan kita lihat ada tetasan tidak,” ungkap Kodi Mete di Puspem Kadula, Tambolaka, Senin (2/8/2021).

Mantan Kepala Dinas Kesehatan NTT ini mengatakan, mengatasi hama belalang sudah menjadi tekad Pemkab SBD bersama masyarakat. Karena itu dia menegaskan harus ada langkah-langkah lebih lanjut lagi untuk memastikan belalang dapat diatasi di SBD.

“Hari ini kita petakan. Sore ini kita kirim petugas untuk melakukan penyemprotan dan sisanya besok pagi lagi, karena tentunya kita tidak akan bekerja sampai larut malam. Kita perlu istirahat dan di pagi hari sekitar jam 4 dan 5 pagi sampai jam 9 kita lanjutkan lagi penyemprotan hama belalang ini,”  tandasnya.

Hal senada disampaikan Wakil Bupati SBD, Marthen Christian Taka, S.IP. Chris mengatakan, semua komponen harus bekerja sama dengan pemerintah, baik itu petani maupun masyarakat secara keseluruhan.

Chris mengatakan, hama belalang bukan hal baru untuk SBD. Karena hama belalang ini sudah berulang kali muncul dalam dekade yang sangat lama di tahun 90-an dan sekarang mulai muncul kembali.

“Berarti masyarakat dan petani pada umumnya sudah sangat pahami binatang ini. Dengan demikian harapan kami kemampuan yang ada di masyarakat betul-betul harus dimanfaatkan secara arif menghadapi hama ini,” jelasnya.

Christ mengatakan, karena hama ini tidak bisa diajak mengikuti kemauan manusia, maka  manusia yang harus mengikuti kemauannya. “Pada akhirnya kita tekan dan basmi populasinya dan bila perlu musnahkannya di SBD,” tegas Christ.

Christ juga mengharapkan adanya kerja sama yang baik antara Satuan Tugas (Satgas) yang di bentuk oleh Bupati SBD ntuk penanganan hama belalang ini. Karena di satu sisi petani hanya punya semangat untuk menekan dan tidak boleh menyerang tanaman pertanian.  Tetapi di sisi lain dia tidak punya kemampuan membasmi. Artinya bantuan datang dari pemerintah.

“Nah, sejauh ini pemerintah sudah membantu alat dan insektisida, tapi kan ada juga yang tidak mampu, atau kelemahan yang ditangani oleh satgas. Berarti harus kerja sama.  Kalau begitu, mari kita kerja sama, Satgas , seluruh warga masyarakat terutama petani, untuk kita bekerja sama dengan pemerintah khususnya Dinas Pertanian untuk penanganan, pengendalian hama belalang,”  ajak mantan Camat Wewewa Timur ini.

Kodi Mete dan Christ Taka tidak sekadar omong. Tidak asal omong doang. Sudah beberapa hari sejak subuh keduanya terjun  langsung di areal warga bersama Satgas melakukan penyemprotan. Hari Minggu (1/8/2021) lalu, misalnya, duet pemimpin SBD ini terjun ke Desa Dikira, Kecamatan Wewewa Timur sejak pagi-pagi buta.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian SBD, Rofinus Kaleka, SP, menuturkan upaya penanganan hama belalang  terus dilakukan pihaknya sejak hari  pertama muncul di SBD.

“Hari ini hari yang kelima kita bisa menekan sedikit populasinya. Kenapa hanya sedikit? Karena memang hama belalang ini selalu hinggap dan bermalam di tempat-tempat yang medannya sulit. Medan terakhir kemarin itu di puncak bukit Kere Baru yang jaraknya untuk kita mengestafetkan air itu bisa sampai dengan 700 meter,” papar Rofinus.

Rofinus menggambarkan medan di puncak bukit itu sungguh menyulitkan Satgas membawa air untuk penyemprotan. Maka cara yang dilakukan, kata Rofinus, menaikkan air secara estafet. Dengan mengerahkan 30 orang Sat Pol PP, air untuk kebutuhan penyemprotan bisa terpenuhi.

“Masyarakat setempat juga ikut membantu sehingga memudahkan menaikkan air ke  puncak bukit itu dan kita melakukan penyemprotan dari jam 05.00 pagi sampai jam 08.30,”  ungkap Rofinus.

Rofinus mengatakan, Bupati Kodi Mete dan Wakil Bupati Chris Taka juga ikut terjun sampai di bukit membantu penyemprotan. “Bupati dan Wakil Bupati juga ada dan masyarakat ikut membantu. Termasuk lumayan yang berhasil kami tekan populasinya,” jelas Rofinus.

Rofinus  mengatakan, saat ini hama belalang sudah mulai menyebar dan  memasuki desa-desa lain di sekitar desa pertama, yaitu Desa Tema Tana. Kemudian menyebar ke  Desa Maliti Ndari, Ekapata dan terakhir dii Desa Dikira.

<p>The post Ketika Bupati-Wabup Sumba Barat Daya Mendaki Bukit Mengejar Belalang first appeared on Kabar NTT.</p>

Untuk mendukung isolasi terpusat ini, Kodi Mete meminta para camat dan kades untuk menggunakan anggaran dana desa 8 persen sesuai ketentuan yang ada.

Dalam rapat bersama 11 camat dan 16 pimpinan puskesmas se-Kabupaten Sumba Barat Daya di Lopo Rumah Jabatan Bupati Sumba Barat Daya  pekan lalu, mantan Kadis Kesehatan NTT itu mengingatkan varian baru delta yang sangat berbahaya dan cepat menular.

Kodi Mete mengatakan, isolasi terpusat di desa atau kecamatan masing-masing diperlukan untuk menghindari melonjaknya pasien Covid-19 yang mesti menjalani isolasi terpusat di  tingkat kabupaten yakni  di RSUD Redambolo, Rumah Sakit Karitas Waitabula dan Kodim 1629 SBD.

“Pasien terkonfirmasi positif dengan gejala ringan dan gejala ringan mengarah sedang, sebaiknya menjalani isolasi mandiri di desa atau kecamatan. Sedangkan pasien terkonfirmasi positif dengan gejala sedang mengarah berat dan berat harus menjalani perawatan atau isolasi terpusat di RS Redambolo atau RS Karitas Waitabula,” tandas Kodi Mete.

Dengan cara ini, kata Kodi Mete, tidak terjadi penumpukan pasien di tingkat kabupaten yakni RSUD Redambolo, RS Karitas Waitabula dan Kodim 1629 SBD.

Sementara itu dalam bincang-bincang dengan para wartawan di Lopo Rumah Jabatan Bupati SBD, Selasa (27/7/2021),  Juru bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Sumba Barat Daya, drg. Yulianus Kaleka, mengatakan, saat ini ruang isolasi terpusat pasien terkonfirmasi positif Covid-19 sudah penuh. Di RSUD Redambolo sudah terisi 46 orang dari 50 kapasitas tempat  tidur, di Kodim 1629 SBD terisi 9 dari 10 tempat tidur yang disiapkan dan di RS Karitas Waitabula tersedia 12 tempat tidur dan  semuanya sudah terisi.

Menurut Yulianus, sejauh ini baru Puskesmas Kori di Kecamatan Kodi Utara yang sudah siap menerima perawatan dan karantina  terpusat pasien terkonfirmasi positif Covid-19. Terhitung mulai  Selasa (27/7/2021), Puskesmas Kori merawat dua warga positif covid.

Kesiapan pemerintah menangani Covid-19 di SBD juga diungkap Ketua Posko  Satgas Covid-19 SBD, Matias Jenga. Persiapan pemerintah mengantisipasi  penyebaran virus maut ini, kata Matias, cukup baik. Tim Satgas telah menyediakan sebuah hotel terdiri 8 ruangan dengan masing-masing ruangan terisi dua tempat tidur atau 16 tempat tidur untuk melaksanakan isolasi terpusat terhadap warga SBD yang  terkonfirmasi positif Covid-19.

Matias mengatakan, hingga sekarang belum diperoleh informasi  pasti  dari kecamatan dan puskesmas lainnya tentang kesiapan lokasi isolasi yang siap digunakan. Meski demikian, tegas Matias, koordinasi dengan para camat dan kepala puskesmas serta kepala desa terus dilakukan guna menyiapkan lokasi isolasi terpusat itu.

Matias juga mengatakan penegasan Bupati SBD kepada para camat dan kepala desa untuk menyiapkan tempat isolasi terpusat di desa masing-masing itu. “Yang disiapkan  bukan hanya gedung bangunan saja tetapi lengkap isinya seperti tempat tidur, kasur, makan minum dan persiapan pelayanan lainnya,” tegas Matias.

Menurut Matias, isolasi terpusat di desa atau kecamatan itu dimaksudkan untuk mencegah agar tidak semua warga terkonfirmasi positif covid menjalani karantina di tingkat kabupaten yakni di RS Redambolo, RS Karitas dan Kodim 1629 SBD.

“Warga Sumba Barat Daya yang terkonfirmasi positif virus corona dengan gejala ringan dan gejala mengarah sedang dapat menjalani karantina terpusat di puskesmas atau kecamatan. Sementara itu terhadap warga yang terkonfirmasi positif virus corona dengan gelaja sedang mengarah berat dan gejala berat wajib menjalani karantina terpusat di rumah sakit,” tegas Matias.

Kehadiran lokasi isolasi terpusat tersebut, kata Matias,  untuk mengantisipasi bila terjadi ledakan warga terkonfirmasi positif virus  corona akibat meluasnya penularan virus corona.

“Lebih baik kita menyediakan lebih awal daripada terjadi baru kita tergesa-gesa menyiapkannya. Pertanyaannya, apakah kita mampu menyediakan tempat isolasi di saat ledakan pasien terkonfirmasi positif terjadi  di kecamatan hingga desa?” kata Matias menggugat. (ota/adv)

<p>The post Antisipasi Ledakan Covid, SBD Siapkan Isolasi Terpusat di Desa first appeared on Kabar NTT.</p>

“Bela negara tidak selamanya identik dengan angkat senjata untuk berperang yang kita kenal dengan Sistem Senjata Teknologi (Sistek). Tetapi bagi kita yang sipil, kita harus gunakan Sissos. Dengan bekerja keras dan membangun Nusa Tenggara Timur untuk bangkit menuju sejahtera sesuai profesi kita masing-masing. Itulah salah satu bentuk bela negara,” kata Wagub JNS saat memberikan sambutan pada acara penyerahan Piagam dan Pin Bela Negara Bagi Masyarakat NTT di Kompleks  Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) El Tari, Kamis (4/3/2021) lalu.

Menurut Wagub Nae Soi, konsep Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) masih relevan dengan keadaan negara sekarang,  terlebih dengan Sissos.  Karena sekarang tidak lagi perang fisik,  tapi perang untuk melawan penyakit-penyakit sosial.

Kita harus perkuat Sissos dengan menjaga Nusa Tenggara Timur, Nusa Terindah Toleransi dan Nusa Tanpa Terorisme. Karena matahari terbit dari timur,  kita bangun Indonesia dari NTT.  Membangun kerukunan civilius, bukan kerukunan semu.  Tidak hanya toleransi dogmatis, artinya keyakinan saya tidak boleh diganggu gugat,  tapi juga membangun toleransi civilius ketika berhadapan dengan dan berinteraksi dengan orang lain yang tidak sesuku dan seagama,” kata pria asal Ngada tersebut.

Mantan anggota DPR Fraksi Golkar itu memberikan apresiasi khusus kepada para penerima penghargaan dari kalangan masyarakat eks Timor-Timur. Kesetiaan dan perjuangan untuk tetap memilih jadi Warga Negara Indonesia dan  menetap di NTT merupakan suatu bentuk kecintaan kepada NKRI.

<p>The post Penerima Piagam Bela Negara Harus Perkuat Sissos untuk Bangun NTT first appeared on Kabar NTT.</p>