Penandatanganan naskah perjanjian  hibah daerah itu dilakukan antara Gubernur NTT bersama  para bupati/wali kota se-NTT dengan KPU dan Bawaslu se-NTT  di Aula El Tari Kantor Gubernur NTT, Rabu 15/11/2023).

Bupati Kupang Korinus Masneno turut serta dalam penandatanganan NPHD itu. Hadir mendampingi Bupati Kupang di kesempatan tersebut, pimpinan KPU dan  Banwaslu Kabupaten Kupang, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang,  Oktovianus Tahik, Kepala Kantor Kesbangpol, Ricard Benu, dan perwakilan dari Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kupang.

Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake, dalam sambutannya mengatakan secara normatif kepatuhan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditandai dengan penandatanganan NPHD untuk pendanaan  kegiatan Pemilukada Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan hari ini sesuai dengan amanat pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ada tiga hal yang ditekankan Ayodhia  pada kesempatan tersebut. Yakni,   komitmen mewujudkan pemilukada yang berkualitas, partisipasi masyarakat, dan taat aturan.

Di akhir sambutannya, Ayodhia berpesan agar penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk terus menjaga komitmen dalam membangun daerah melalui kerja-kerja kolaboratif, saling sinergi dan selalu menciptakan iklim kerja yang inovatif untuk menghindari pemilihan suara ulang yang dapat mengganggu tahapan dan jadwal pemilukada dan siklus penganggaran, agar cita-cita dan harapan good local governance dapat tercapai melalui pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak Tahun 2024.

Sementara Kepala Badan Keuangan Provinsi NTT, Zakarias Moruk, dalam laporan panitianya mengatakan, sesuai Berita Acara Kesepakatan bersama antata Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-NTT, total penganggaran untuk KPU Provinsi dan 22 Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak baik KPU untuk T.A.2023 dan T.A.2024 adalah Rp 910.454.450.470 (Sembilan ratus sepuluh miliar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

Sedangkan total anggaran untuk Banwaslu Rp 258.337.363.800 (Dua ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).

Hadir dalam acara ini Ketua DPRD Provinsi NTT, Emelia Nomleni,  anggota Forkopimda Provinsi NTT, Ketua KPU NTT, Thomas Dohu, Ketua Bawaslu NTT, Nonato Da Purificacao Sarmento, para Bupati, Penjabat Bupati dan Penjabat  Wali Kota Kupang, Fahrenshy Funay. (prokopim kabupaten kupang)

<p>The post Bupati Kupang Teken Naskah Hibah Pilkada 2024 first appeared on Kabar NTT.</p>

Kegiatan selama 3 hari itu  diikuti oleh perwakilan anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan beberapa tujuan, di antaranya menginventarisir masalah dan kerawanan tahapan kampanye berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 dan berdasarkan analisis terhadap isu kampanye pemilu saat ini, penyamaan tafsir, persepsi, dan pemahaman antara stakeholder dan pengawas pemilu di seluruh tingkatan mengenai pencegahan pelanggaran dan pengawasan tahapan kampanye, memperoleh masukan dari instansi/lembaga akademisi, masyarakat sipil yang berkaitan dalam pencegahan dan pengawasan tahapan kampanye, nenentukan peta jalan strategi pencegahan dan pengawasan tahapan kampanye pemilu.

Dalam sambutannya, Ayodhia  menyampaikan apresiasi atas ditunjuknya Provinsi NTT menjadi tempat penyelenggara Rakornas Pencegahan dan Persiapan Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.

“Saya, atas nama pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas dipilihnya Nusa Tenggara Timur sebagai tempat pelaksanaan rakornas ini. Selamat datang di Bumi Nusa Tenggara Timur kepada Bapak/Ibu pimpinan kementerian/lembaga, narasumber, dan peserta yang telah menghadiri kegiatan ini,” kata Ayodhia.

Ayodhia  menjelaskan “Kita akan segera memasuki tahapan-tahapan penting menuju Pemilihan Umum 2024, yakni tenggat waktu Pendaftaran Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden, batas waktu Penetapan Daftar Calon Tetap anggota legislatif, yang kemudian diikuti dengan masa kampanye selama 75 hari sejak 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024. Sesuai amanat UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang “Penetapan Perppu 1/2022 tentang Perubahan UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang,” ujar Ayodhia.

Ayodhia  mengharapkan Bawaslu selaku lembaga penyelenggara pemilu selalu konsisten berperan penting dalam mencegah pelanggaran dan sengketa proses pemilu, dan dapat bekerja dengan sangat optimal untuk meminimalisasi potensi pelanggaran, khususnya dalam masa kampanye.

“Melalui Rakornas Pencegahan dan Persiapan Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diikuti oleh seluruh jajaran Bawaslu dari pusat sampai daerah merupakan forum strategis untuk menyatukan pemahaman dan persepsi terhadap regulasi yang sudah ada maupun ketentuan teknis Peraturan Bawaslu,”  kata Ayodhia.

Ayodhia  berharap materi-materi yang disampaikan oleh para narasumber dapat meningkatkan pengetahuan bersama sekaligus mendorong kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan pengawasan kampanye sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing.

Ayodhia menekankan bahwa berbagai upaya-upaya mitigasi terhadap potensi kerawanan dan pelanggaran perlu diidentifikasi sejak dini agar dapat segera dipersiapkan langkah-langkah pencegahannya.

Sosisialisasi juga perlu terus ditingkatkan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam mencegah pelanggaran dan mengawasi pelaksanaan tahapan kampanye.

“Karena itu pada kesempatan ini, saya mengajak seluruh masyarakat NTT untuk tetap menjaga situasi kondusif dan kedamaian selama tahapan-tahapan menuju tanggal 14 Februari 2024. Saya juga menghimbau kepada seluruh ASN di Provinsi NTT untuk tetap menjaga netralitas,” tegas Ayodhia.

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Lolly Suhenty, S.Sos.I., M.H, dalam sambutanya menyampaikan beberapa isu strategis kerawanan yang perlu diidentifikasi sejak dini.

“Bukan tanpa alasan NTT dijadikan tuan rumah kali ini. Selain karena kita masih mengingat dengan baik sebagai Nusa Terindah Toleransi, Provinsi NTT ini juga mengajarkan kita cara melihat tahapan – tahapan krusial dalam pemilu melalui indeks kerawanan pemilu (IKP), dimana kalau melihat data Provinsi NTT secara keseluruhan IKP posisi Provinsi NTT pada rawan sedang tetapi begitu kita lihat lagi dengan baik maka rawan tinggi pada dimensi kontestasi,” jelas Suhenty.

Suhenty  menjelaskan dimensi kontestasi NTT rawan tinggi walaupun secara akumulasi 4 dimensi besar rawan sedang, scorenya 56,75. “Karena apa ? Salah satunya karena maraknya kampanye di luar jadwal. Kalau kita lihat peristiwa pilkada maupun pemilu sebelumnya, maka ini menjadi hal yang harus kita pikirkan dengan baik bagaimana caranya kerawanan tinggi itu tidak terjadi lagi,” tambahnya.

Sebagai pengawas Pemilu, kata  Suhenty , perlu memitigasi risiko dan memastikan identifikasi kerawanan dilakukan secara update berkelanjutan menjadi penting dilakukan.

“Sebagai pengawas pemilu, kita semua wajib punya keberanian menjalankan kerja profesional, sehingga forum diskusi yang akan kita laksanakan ini akan menambah energi positif untuk keberanian-keberanian itu, mengidentifikasi isu-isu kerawanan sejak dini seperti isu netralitas ASN, politik uang, isu SARA dan isu – isu lainnya agar dapat diatasi dan tidak terjadi lagi sehingga kita harus memiliki keberanian.  Keberanian tanpa pengetahuan disebut nekat, sedangkan keberanian berdasarkan pemahaman regulasi itu yang disebut hebat,” tegas Suhenty.  (biro ap setda ntt/librik abineno)

<p>The post NTT Tuan Rumah, Penjabat   Gubernur Hadiri Rakornas Bawaslu RI first appeared on Kabar NTT.</p>

KPU NTT dan Bawaslu NTT sudah mengajukan dana pilkada serentak tahun 2024 mencapai Rp 800 miliar lebih.  Rinciannya untuk KPU NTT mencapai Rp 486 miliar dan Bawaslu NTT mencapai 309 miliar lebih.

Pemerintah Provinsi NTT sudah menyisihkan anggaran Pilkada tersebut pada perubahan APBD tahun anggaran 2022.

Kepala Badan Keuangan Provinsi NTT, Zakarias Moruk, Senin (1/8/2022), di ruang kerjanya menjelaskan, pihaknya sudah menyisikan dana cadangan pilkada serentak tahun 2024 dari anggaran perubahan APBD tahun 2022 mencapai Rp 121 miliar.

“Kita menyiapkan dana cadangan  pilkada tahun 2022 itu mencapai Rp 121 miliar.  Untuk sementara usulan yang disampaikan oleh KPU NTT itu mencapai Rp.486 miliar, sementara dari Bawaslu NTT sekitar Rp 309 miliar lebih. Kami masih mengupdate usulan ini karena dari KPU NTT itu ada 20 kegiatan, 8 kegiatannya ditanggung oleh provinsi dan 12 kegiatan dari kabupaten/kota. Sedangkan di Bawaslu kami masih menunggu karena teman-teman masih menunggu arahan dari Bawaslu pusat,” jelas  Zakarias.

Sementara di tahun 2023, jelas Zakarias, direncanakan dana cadangan Pilkada sekitar Rp 200 miliar.  Dengan demikian beban pilkada serentak tahun 2024 mendatang menjadi sangat ringan karena sudah dicicil dari APBD murni, bahkan perubahan.

“Di tahun 2023 kita merencanakan sekitar Rp  200 miliar lebih untuk disiapkan dana cadangan sehingga beban itu akan makin ringan di tahun 2024 mendatang,” kata Zakarias Moruk.  (np)

<p>The post Pemda NTT Mulai Cadangkan Dana Pilkada 2024,  Rp 121 M Tahun 2022 first appeared on Kabar NTT.</p>