“Kami tidak minta koordinasi, yang kami minta adalah tindak lanjut dari apa yang kami temukan di lapangan,” kata Vinsen Bureni di hadapan dua staf Satker PPS NTT,  Hirmawan dan Abdulah Sulaiman,  Senin (30/6/2025), di Kantor Bengkel APPeK.

Hirmawan dan Abdulah menemui Vinsen Bureni atas permintaan Kepala Satker PPS NTT. “Karena Kepala Satker PPS NTT sedang ada kegiatan, maka kami berdua datang berdiskusi dengan Pak Vinsen, apa yang bisa kita lakukan,” kata Abdulah dalam pertemuan itu.

Vinsen kemudian meminta stafnya, Primus Nahak, membeberkan temuan hasil investigasi Bengkel APPeK pada  belasan sekolah penerima manfaat dari proyek rehabilitasi bernilai Rp 30-an miliar yang dikerjakan PT Debitindo Jaya dengan masa kontrak 210 hari kalender itu.

Primus kemudian memberberkan temuan lapangan Bengkel APPeK kepada dua staf Satker PPS NTT.

Temuan ini juga pernah diungkap Bengkel APPeK kepada media bulan lalu. Sebagaimana pernah diberitakan, Bengkel APPeK terjun ke lapangan melakukan pemantauan dan investigasi pada kurun waktu 26 Februari – 18 Maret 2025 atas sekolah-sekolah penerima manfaat dari proyek ini.

Dari pemantauan itu terungkap terdapat berbagai kerusakan parah di sekolah-sekolah penerima manfaat. Dari foto-foto yang diperlihatkan, item-item proyek yang dikerjakan rusak di mana-mana. Plafon tidak beres, bahkan rubuh, lantai rusak dan yang tidak selesai dikerjakan, dinding tembok yang retak adalah pemandangan umum yang terlihat.

<p>The post Di Hadapan Staf Satker PPS, Vinsen Bureni Minta Tindak Lanjut Proyek Rehabilitasi Sekolah Yang Mangkrak first appeared on Kabar NTT.</p>

Seperti pernah diberitakan, Bengkel APPeK merilis hasil inivestigasi mereka atas proyek rehabilitasi dan renovasi 17 unit sekolah, terdiri dari 16 SD dan 1 SMP di Kabupaten Kupang tahun anggaran 2022.

Investigasi itu dilakukan 26 Februari – 18 Maret 2025. Dari pemantauan terdapat berbagai kerusakan parah di sekolah-sekolah penerima manfaat. Dari foto-foto yang diperlihatkan, item-item proyek yang dikerjakan rusak di mana-mana. Plafon tidak beres, bahkan rubuh, lantai rusak dan yang tidak selesai dikerjakan, dinding tembok yang retak adalah pemandangan umum yang terlihat.

Paket proyek ini dikerjakan PT. Debitindo Jaya tahun anggaran 2022 /2023 senilai Rp 30.865.352.000. Hasil investigasi tersebut telah disampaikan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) di antaranya Kejati NTT, Polda NTT, BPKP, KPK dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP). Namun sejauh ini  tidak ditanggapi secara memadai.

Kepada media di kantornya, Kamis (5/6/2025), Koordinator Bengkel  APPeK Kupang, Vinsen Bureni, menyesalkan laporan mereka belum direspon secara memadai.

”Hanya KPK yang merespon dengan  meminta kami melengkapi data-data kerugian. Sementara Polda NTT dan Kejati NTT belum merespon. Ini dana negara yang cukup besar untuk pembangunan sarana pendidikan di Kabupaten Kupang. Kami berharap ini jadi prioritas bagi Kapolda baru,” kata Vinsen Bureni,

<p>The post Proyek Dampingan Kejati NTT Mangkrak, Bengkel APPeK Minta APH Respon Pengaduan first appeared on Kabar NTT.</p>

Di hadapan para wartawan  di Kantor Bengkel APPeK, Baumata, Kupang, Selasa (29/4/2025),  Vinsen terlihat sangat geram dan marah. Beberapa kali dia menyebut PT Debitindo Jaya sebagai sampah yang tidak boleh lagi mengerjakan proyek di NTT.

Salah seorang staf Bengkel APPeK, Primus Nahak, membeberkan hasil investigasi mereka atas proyek rehabilitasi dan renovasi 17 unit sekolah, terdiri dari 16 SD dan 1 SMP di Kabupaten Kupang tahun anggaran 2022. Investigasi itu dilakukan 26 Februari – 18 Maret 2025.

Dari pemantauan, ungkap Primus, terdapat berbagai kerusakan parah di sekolah-sekolah penerima manfaat. Dari foto-foto yang diperlihatkan,  item-item proyek yang dikerjakan rusak di mana-mana. Plafon tidak beres, bahkan rubuh, lantai rusak dan  yang tidak selesai dikerjakan, dinding tembok yang retak adalah pemandangan umum yang terlihat.

“Bahkan ada kejadian plafon rubuh dan menimpah siswa,” kata Primus.

Proyek rehabilitasi dan renovasi prasarana sekolah Provinsi NTT 1 ini menelan dana Rp 30.865.352.000 dengan masa kontrak 210 hari kalender. Proyek ini dikerjakan berdasarkan kontrak tertanggal 29 Agustus 2022 dan  seharusnya selesai dalam 210 hari. Namun, hingga Maret 2025, banyak bangunan belum rampung dan menunjukkan mutu pengerjaan yang sangat rendah.

<p>The post Tidak Becus Rehab Sekolah, Vinsen Bureni Minta PT Debitindo Jaya Berhenti Kerja Proyek first appeared on Kabar NTT.</p>

Tak kurang Bengkel  APPeK (Advokasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kampung)  melayangkan surat terbuka kepada Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake,  dan Kapolda NTT,  Irjen Polisi Daniel Tahi Monang Silitonga.

Surat terbuka tertanggal 13 Agustus 2024 itu diteken Koordinator Bengkel APPeK, Vinsen Bureni.  Isinya meminta sikap tegas Penjabat Gubernur NTT dan Kapolda NTT terhadap meninggalnya Josefina.

Dalam surat terbuka itu, Bengkel APPeK membeberkan kronologi singkat meninggalnya Josefina.  Seperti diketahui, Josefina meninggal dunia, Senin (12/8/2024). Dia meninggal dunia diduga akibat penganiayaan oleh suaminya Albert Solo.

Akibat penganiayaan itu, seperti  terungkap dalam surat Bengkel APPeK itu,  Josefina menjalani perawatan di RSU Leona Kupang. Tak tertolong, perempuan malang itu akhirnya menghembuskan nafas di RSU Leona Kupang, Senin  (12/8/2024).

“Tentu saja perbuatan seperti ini menambah daftar panjang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Nusa Tenggara Timur dan tentu saja mencederai nilai-nilai luhur kita sebagai bangsa yang beradap yang selalu membela kepentingan perempuan dan anak,” bunyi surat terbuka Bengkel APPeK.

Bengkel APPeK juga sangat menyangkan, pelaku kekerasan adalah seorang anggota Satpol PP yang seharusnya bukan hanya menjadi pelindung masyarakat, tapi juga menjadi pelindung keluarga.

<p>The post Kematian Josefina Maria Mey, Bengkel APPeK Surati Penjabat Gubernur dan Kapolda  NTT first appeared on Kabar NTT.</p>

Proses Mediasi antar kedua pihak diawali dengan Sidang Ajudikasi Sengketa Informasi antara Bengkel APPeK NTT versus 11 Partai Politik di NTT yang dipimpin oleh Agustinus L. Baja Selaku Ketua Majelis Komisioner, didampingi Daniel Tonu (anggota), R. Riesta Megasari (anggota) dan Angel Sangrina Ouw selaku Panitera Pengganti dengan agenda Pemeriksaan Awal.

Usai memeriksa kedudukan hukum dari para pihak serta menjelaskan tugas dan kewenangan Komisi Informasi berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Ketua Majelis Komisioner, Agustinus L. Baja memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menjelaskan kronologis permohonan sengketa informasi serta memberikan kesempatan kepada pihak termohon untuk menanggapi keterangan dari pihak pemohon.

Meskipun sesi tanya jawab berlangsung alot dan menegangkan namun akhirnya para termohon menyatakan bahwa ke- 5 pokok informasi yang disengketakan oleh pemohon bukan merupakan informasi yang dikecualikan sehingga layak untuk diberikan kepada pemohon dan bersepakat untuk proses sidang dilanjutkan ke tahapan mediasi.

“Bahwa karena termohon menyatakan informasi yang menjadi pokok sengketa bukan merupakan informasi yang dikecualikan maka sidang sengketa informasi antara Bengkel APPeK dengan 11 Parpol di NTT saya skors untuk dilanjutkan ke tahapan mediasi yang akan dipandu oleh mediator Komisi Informasi NTT,” tandas Ketua Majelis Komisioner, Agustinus L. Baja.

Proses mediasi sengketa informasi antara Bengkel APPeK NTT dengan 11 Parpol se- Provinsi NTT yang dipandu oleh Mediator KI NTT, Germanus Attawuwur didampingi oleh Mediator Pembantu, Daniel Tonu yang berlangsung alot akhirnya menemui titik mediasi yang ditandai dengan Pembacaan Pernyataan dari patra pihak terhadap ke- 5 objek sengketa yang disengketakan oleh pemohon dan Penandatanganan Berita Acara dengan Nomor 001 /BA/IX/KIP-PS/2022 yang kemudian diserahkan oleh Mediator kepada Ketua Majelis Komisioner yang disaksikan oleh para pihak.

“Bahwa oleh karena proses mediasi telah berlangsung dan hasil mediasi terjadi kesepakatan antar kedua belah pihak maka point-point kesepakatan itu dituangkan dalam bentuk putusan mediasi untuk dibacakan pada sidang putusan,” tutur Mediator, Germanus Attawuwur.

Meskipun Sengketa Informasi antara Bengkel APPeK versus 11 Parpol berakhir mediasi namun dari ke- 5 pokok permohonan informasi yang disengketakan diantaranya, Surat Keputusan Partai yang memuat Daftar Program Umum tahun 2020-2021, Rencana Penggunaan Anggaran Partai tahun 2020-2021, Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020-2021, Laporan Neraca Parpol tahun 2020-2021 dan laporan Arus Kas 2020-2021, Para termohon bersedia untuk memberikan ke- 5 pokok permohonan sengketa informasi itu namun Parpol hanya dapat memberikan informasi seputar Surat Keputusan, Program Kerja dan Rencana Penggunaan Anggaran Parpol sementara yang berhubungan dengan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Anggaran, Neraca Parpol dan Arus Kas Parpol, Pihak Termohon meminta pemohon untuk dapat memintanya pada Lembaga yang lebih berwewenang mengaudit penggunaan Anggaran Parpol yakni BPK dan Kesbangbol Pemprov NTT.

Untuk diketahui, Sidang Putusan Mediasi Sengketa Informasi Antara Bengkel APPeK NTT versus 11 Parpol di NTT akan dilanjutkan pada hari Rabu, 27 September 2023, Jam 10 Pagi WITA di Tempat sidang yang sama. (*/Siu)

<p>The post Komisi Informasi NTT Berhasil Mediasi Sengketa Informasi Antara Bengkel APPeK Versus 11 Parpol di NTT first appeared on Kabar NTT.</p>