Melihat kecenderungan peningkatan yang begitu tinggi dalam beberapa hari terakhir, Fraksi Golkar DPRD Flores Timur memberi sejumlah masukan kepada Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Menurut Ketua Fraksi Golkar DPRD Flores Timur, Yoseph Sani Betan, ST,   kepda kabarntt.id, Selasa (6/7/2021), masukan yang dberikan Fraksi Golkar itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kerja DPRD  bersama Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Kamis (1/7/2021) lalu.

Dalam rakor itu, kata Nani Betan, sapaan Yoseph Sani Betan, Dewan berpandangan bahwa trend peningkatan kasus Covid-19 di Flores Timur sangat tinggi. Kondisi ini akan sangat berdampak pada ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana rawat inap di RSUD dr. Hendrik Fernandez yang sangat terbatas.

“Jumlah ketersediaan tenaga kesehatan yang terbatas juga menjadi kendala utama. Apalagi saat ini banyak nakes di RSUD dan puskemas juga terkena kasus Covid yang turut  berdampak pada ketersediaan tenaga kesehatan,” ungkap Ketua DPD II Golkar Flores Timur ini.

Untuk itu, kata Nani, Fraksi Golkar meminta pemerintah segera mengambil langkah-langkah cepat,pasti, dan terukur untuk mengatasinya.

Fraksi Golkar memberikan beberapa masukan. Pertama, agar perlu segera menyiapkan fasilitas rawat inap tambahan dengan memaksimalkan ruangan RSUD yang ada dan memberi persentase layanan rawat inap yang lebih tinggi khusus bagi pasien positipf Covid-19.

Sedangkan bagi pasien umumnya dapat diarahkan ke tempat khusus yang disiapkan oleh pemerintah atau berkoordinasi dengan puskesmas-puskemas di Pulau Solor dan Adonara atau dalam kota untuk rawat inapnya.

“Tentu ini harus didahului dengan menyiapkan dan meningkatkan fasilitas pendukung di puskesmas-puskesmas dimaksud. Untuk saat ini Fraksi Partai Golkar dan lembaga DPRD sependapat bahwa tidak perlu dibangun ruang isolasi karena ketersediaan waktu yang cukup singkat saat ini. Sebaiknya memaksimalkan fasilitas kesehatan yang ada seperti puskesmas-puskesmas, rumah sakit atau klinik swasta ataupun fasilitas swasta yang pernah dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan bagi pasien Covid-19,” jelas Nani.

Kedua, guna lebih terkonsetrasi dalam upaya penanganan pasien positif Covid-19 secara  terpusat di RSUD serta pembatasan penyebarannya, maka pasien-pasien umum  di Pulau Adonara dan Solor dapat dilayani di puskemas-puskesmas di wilayah pulau/lkecamatan.

“Tentu langkah ini didahului dengan memaksimalkan faslitas pendukung dan sarana prasarana kesehatan di puskesman dimaksud. Jika memungkinkan maka pemerintah dapat menyediakan ruangan rawat inap khusus pagi pasien positif Covid-19 di khusus di Pulau Adonara atau Solor, sehingga pasien tak perlu lagi dibawa ke Larantuka,” jelas Nani.

Ketiga, pemerintah harus memastikan ketersediaan stok dan kapasitas produksi harian oksigen di RSUD larantuka dan terpasok di Kota Larantuka. Hal ini untuk mengantisipasi lonjakan pasien covid dan pasien umum saat ini yang cukup tinggi.

Progres kebutuhan harian akan oksigen untuk pasien di Kabupaten  Flores Timur saat ini juga harus diketahui. “Saat RSUD Larantuka memiliki 2 unit central oksigen, bagaimana kondisinya saat ini? Unit terakhir dibantu oleh Pemerintah Pusat dalam Bantuan Dana BA-BUN-2020 pada bulan Desember 2020.

“Menurut informasi dan penjelasan dari pemerintah, alat ini beroperasi 1,5 bulan terus terbakar saat ini. Ini juga menjadi hambatan,” kata Nani.

Keempat,  soal kendala keterbatasan tenaga Kesehatan di RSUD Larantuka karena banyak yang terserang positif Covid-19, Fraksi Golkar  dan Lembaga DPRD sejalan bahwa langkah merekrut baru tambahan tenaga kesehatan adalah langkah yang kurang efektif dan tidak efisien saat ini.

Langkah ini bisa menjadi kendala atas upaya cepat pemerintah dalam penanganan dan pencegahan Covid-19 di  Flores Timur. Untuk mengatasi kondisi kekurangan nakes ini maka pemerintah bisa secara proporsional memanfaatkan tenaga kesehatan yang ada di pustu-pustu/puskesmas di tiap-tiap kecamatan (PNS/kontrak) yang angka pasien covid-nya masih relatif aman.

“Tentu akan diberi tambahan haknya sesuai dengan regulasi yang mengatur. Merekrut tenaga baru butuh proses, butuh penyesuaian, adaptasi, menambah beban APBD serta menghindari kemelut dalam proses perekrutan yang bisa berdampak konsentrasi manejemen RSUD terganggu karena hal-hal non teknis. Saat ini dibutuh langkah-langkah  cepat dan terukur dalam mengatasinya.Juga tak elok saat ini pemerintah lagi membatasi tenaga kontak kemudian merekrut lagi tenaga baru.  Merekrut tenaga kesehatan baru juga menyisahkan masalah atas hak nakes yang belum terbayar,” papar Nani.

Kelima, saat ini begitu banyak lonjakan pasien positif Covid-19 yang menjalankan isolasi mandiri dan isolasi terpusat di RSUD. Untuk itu dibutuhkan intervensi dari pemerintah kepada seluruh pasien termasuk dukungan penanganan kesehatan serta alat pelindung diri.

Keenam, diharapkan pemanfaatan anggaran Covid-19 harus betul-betul sesuai peruntukan dalam bidang kesehatan, termasuk menyelesaikan sejumlah hak nakes.

“Dan dalam bidang program pemulihan ekonomi diharapkan pemerintah betul-betul mengkaji secara cermat dan teknis, atas apa yang harus dan layak dilakukan sebagai bentuk kegiatan yang bisa mengembalikan/memulihkan ekonomi rakyat. Jangan seperti tahun 2020 untuk penanaman kelor,’ kata Nani.

Ketujuh, dibutuhkan kesadaran dari seluruh masyarakat Flores Timur untuk membantu pemerintah memerangi Covid ini. Kesadaran ini haruslah dijadikan panggilan moril/panggilan iman bagi setiap individu untuk menyelamatkan dirinya dan orang lain dari ancaman kematian.

“Untuk itu kesadaran mematuhi seluruh protokol  kesehatan  yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi bagian utama dan tanggung jawab selruh masyarakat. Membatasi aktivitas  sosial kemasyarakatan yang bisa menbahayakan diri sendiri dan orang lain tentu harus bisa dilakukan oleh kita semua secara individu,” tegas Nani. (den)

<p>The post Covid-19 di Flotim Menggila, Fraksi Golkar DPRD Flotim Beri Sejumlah Masukan first appeared on Kabar NTT.</p>

Langkah  ini, kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Flotim, Yoseph Sani Betan, ST, semata-mata sebagai dukungan Dewan terhadap penanganan Covid-19 di Flotim yang semakin menggila.

“Pemerintah dan DPRD Flores Timur saat ini konsentrasi dalam seluruh kebijakan dan langkah-langkah cepat terhadap upaya penanganan dan pencegahan Covid-19. Langkah ini tampak dalam seluruh kebijakan anggaran hasil realokasi dan refokusing yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga DPRD. Kebijakan ini  didasarkan pada amanah PMK 30/2020 bulan Desember dan PMK 17/2021 bulan Januari serta Permendagri,” papar Nani Betan, sapaan akrab Yoseph Sani Betan, kepada kabarntt.id, Senin (5/7/2021).

Merujuk PMK itu, kata Nani Betan,  pemerintah harus menyiapkan anggaran minimal 8 persen dari dana perimbangan (DAU) pada APBD 2021

“Sebagaimana diketahui bahwa penetapan awal APBD Kabupaten Flotim  tahun 2021 yang bersumber dari DAU Kabupaten  Flotim  kurang lebih Rp 602  miliar.  Terus DAU mengalami penyesuaian atau pengurangan sebesar Rp 19 miliar  pascapenetapan, maka berkurang menjadi Rp 584 miliar. Sehingga kewajiban realokasi dan refokusing minimal sebesar 8% dari Rp 584 miliar, kurang lebih Rp 46,6 miliar,” urai Ketua DPD  Golkar Flotim itu.

Tetapi saat ini, kata mantan Ketua DPRD Flotim itu, pemerintah dan DPRD Flotim telah merealokasi dan merefokusing anggaran sebesar Rp 47.274.138.631, bukan lagi Rp. 46.641898.960. Anggaran ini diperoleh dari pembatalan dan penyesuaian dari sejumlah program belanja kegiatan di pemerintah dan beberapa hak pegawai daerah serta tenaga kontrak.

“Khusus di lingkungan DPRD dan Sekretariat DPRD, hampir semua perjalanan keluar provinsi di DPRD ditiadakan, beberapa kegiatan reses dalam masa persidangan dihilangkan, semua bimtek dihilangkan. Lembaga DPRD juga membatalkan seluruh program dan kegiatan yang bersumber dari pokok-pokok pikiran DPRD yang lahir dari usulan masyarakat senilai Rp 4,6 miliar,” kata  Nani.

Nani menegaskan, seluruh anggaran sebesar Rp 47,2 miliar itu  diarahkan untuk kepentingan penanganan Covid-19 dari seluruh aspek kesehatan, termasuk menyelesaikan seluruh tunggakan keuangan yang menjadi hak  nakes serta peningkatan dan penambahan sarana dan prasarana kesehatan.

Selain itu, dana itu juga digunakan untuk  program penanganan/pemulihan ekonomi dalam skala lokal.

“DPRD akan mengawali secara ketat pemanfaatan seluruh anggaran Covid-19 itu sesuai peruntukan dan  regulasi yang mengatur. Langkah ini  dilakukan bersama pemerintah dalam kondisi daerah sedang mengalami keterbatasan kemampuan  keuangan daerah, karena kita harus prioritas, konsentrasi  dan komitmen untuk mengatasi penyebaran Covid-19,” tandas Nani. (den)

<p>The post Dukung Pemerintah Tangani Covid-19, DPRD Flotim Rela Anggaran Dewan Dipangkas first appeared on Kabar NTT.</p>