Menurut Arkadius, hasil audit Inspektorat membuktikan bahwa pada tahun 2023, Kades Dominggus menyelewengkan dana penanganan stunting sebesar Rp 10.900.000. Temuan ini telah tercatat secara resmi dalam laporan Inspektorat Kabupaten TTU.

“Dana stunting tersebut seharusnya digunakan sesuai ketentuan, namun disalahgunakan, sehingga harus dikembalikan ke kas desa,” tegas Arkadius saat diwawancarai media pada Selasa (1/7/2025).

Tak hanya itu, pada tahun 2024, Kades Dominggus juga dilaporkan melakukan pekerjaan pembangunan jalan rabat beton di wilayah Sunbay yang tidak sesuai Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP). Inspektorat menemukan adanya selisih anggaran sebesar Rp 70 juta.

“Dalam RAP, panjang jalan hanya 450 meter, namun sang Kades menambah menjadi 494 meter tanpa merubah dokumen APBDes. Ia juga mengganti pengadaan mesin pompa air senilai Rp 17 juta dengan alat penyemprot yang tidak sesuai perencanaan,” lanjut Arkadius.

Menanggapi temuan tersebut, Dinas PMD TTU telah mengambil langkah pembinaan dan memberikan teguran. “Kami tegaskan bahwa dana stunting dan temuan lainnya harus segera dikembalikan,” ujar Kadis PMD.

Sementara itu, Bupati TTU Yoseph Falentinus Delasalle Kebo menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan audit khusus terhadap seluruh tindakan Kepala Desa Maukabatan. Ia menekankan bahwa jabatan kepala desa adalah amanah yang harus dijalankan dengan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

<p>The post Inspektorat Temukan Kerugian Rp 80 Juta Dana Stunting dan Proyek Jalan Desa Maukabatan   first appeared on Kabar NTT.</p>

Menurut penjelasan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Malaka, Agustinus Nahak, di Betun, Jumat (20/11/2020) lalu, dana desa ini langsung ditransfer ke rekening desa.

Agustinus mengatakan, proses pencairannya diatur untuk Tahap I telah dicairkan pada Mei 2020 untuk tiga bulan Mei-Juli. Tahap kedua pencairan pada Agustus untuk bulan Agustus-September.

Khusus Tahap III, katanya, baru diajukan ke Badan Keuangan Setda Malaka untuk selanjutnya diteruskan ke Kantor Perbendaharaan Atambua.

“Kita baru ajukan Tahap III ke Badan Keuangan lalu dari sana ke Kantor Perbendaharaan untuk cair. Saya yakin bisa segera cair untuk 20 persen sehingga akhir November sudah masuk ke rekening desa,” katanya sebagaimana dikutip dari kupang.tribunnews.com.

Dia mengakui pada kegiatan penyerahan piagam penghargaan Opini WTP oleh Kakanwil Perbendaharaan NTT sempat disinggung mengenai kabupaten-kabupaten yang belum pencairan dana Tahap III.

Transfer dana tahap III batas akhir pada tanggal 11 Desember sehingga dirinya telah meminta seluruh kepala desa untuk secepatnya memasukkan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana Tahap II. (*/den)

<p>The post Dana Desa Malaka Tahap III Pasti Cair Sebelum Desember first appeared on Kabar NTT.</p>