“Hal ini dimaksudkan bahwa untuk membangun pendidikan yang bermartabat membutuhkan gerakan bersama semua stakeholder,” ujar Wensislaus Sedan kepada media ini, Rabu  (1/5/2024).

Semua insan pendidikan, kata  Wens, harus mampu berkolaborasi dengan semua pihak, baik di lingkungan sekolah maupun dengan masyarakat.

“Pemahaman kolaboratif pendidik  harus menjadi pijakan dalam melakukan pembelajaran bagi semua peserta didik,” katanya.

Hal ini tentu akan menumbuhkan jiwa kemandirian dalam diri peserta didik.

Ia menambahkan, kita semua harus bergerak untuk mewujudkan transformasi pendidikan.

Khusus bagi para pendidik, transformasi harus mulai dari transformasi kualitas proses pembelajaran di kelas, junjung tinggi kepanutan, keteladanan, empati, pemberian  contoh kepada peserta didik.

“Semua hal positif harus dipancarkan dari diri para pendidik. Hal ini tentu akan mampu membentuk karakter peserta didik yang kuat, mandiri, tangguh, dan berkarakter,” tutupnya. (adi)

<p>The post Kadis Pendidikan Manggarai: Ini Tujuan Hardiknas first appeared on Kabar NTT.</p>

Ketentuan ini disyaratkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang persyaratan guru tugas menjadi Kepala Sekolah.

Merujuk pada aturan ini kepala sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin sebuah sekolah yang diselenggarakan oleh proses belajar mengajar atau tempat interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan siswa yang menerima pelajaran.

Ketentuan menjadi kepala sekolah ini dijelaskan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai, Wensislaus Sedan, kepada media melalui pesan WhatsAapp, Kamis (10/3/2022).

Wens menjelaskan hal ini menanggapi polemik surat penolakan dari Kepala SDK Ruteng VI terhadap keputusan Bupati Manggarai Nomor  HK/104/2022 tertanggal 21 Februari 2022 tentang Pemberhentian Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai.

Wens mengatakan, kebijakan  pengangkatan seorang kepala sekolah  berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai Kepala Sekolah sudah tidak berlaku lagi dan digantgi dengan  Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021 yang dipakai sebagai dasar.

“Di dalam Permendikbudristek yang terbaru pada tahun 2021, guru dapat diangkat menjadi kepala sekolah minimal harus  berkualifikasi D-IV (Diploma Empat) dan S1 (Strata Satu). Aturan  ini menegaskan agar setiap guru yang diangkat menjadi kepala sekolah harus berijazah minimal S1,” ujarnya.

Di dalam Permendikbud Nomor 40 tahun 2021 itu, kata Wens, selain wajib memiliki sertifikat pendidik, guru yang diangkat menjadi kepala sekolah juga harus memiliki sertifikat sebagai guru penggerak.

“Guru penggerak yang sudah dididik 9 bulan sudah dikeluarkan aturannya dalam Permendikbud 40 Tahun 2021, bahwa guru penggerak menjadi pool rekrutmen calon kepala sekolah,” ungkapnya.

Menurut Wens, di Kabupaten Manggarai  untuk kepala sekolah yang menjabat masih menggunakan ijazah SPG harus segera diberhentikan dari jabatannya karena sudah menabrak UU.

“Karena mengacu pada UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 8 yang berbunyi ‘Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional,.’

Di pasal 9, kata Wens,  juga ditambahkan ‘kualifikasi akademik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau program diploma empat (D4),” tutupnya.(adi)

<p>The post Untuk Jadi Kepala Sekolah Harus S1 Dan Bersertifikat Pendidik first appeared on Kabar NTT.</p>

Saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (30/6/2021), Maksi mengatakan  pandemi Covid-19 saat ini menjadi keprihatinan bersama, baik guru, murid maupun masyarakat.

“Untuk semua tenaga pendidik di Kabupaten Manggarai itu sudah menjadi prioritas dari pemerintah untuk vaksinasi. Dan progresnya juga  sudah mencapai 90-an perse  guru sudah vaksin,”  kata Maksi.

Maksi menjelaskan, proses belajar tatap muka sangat tergantung pada perkembangan penyebaran Covid-19.

“Kalau memang penyebaran Covid-19  berkurang pasti kita akan mengedarkan surat ke setiap sekolah untuk tetap menjalankan proses KBM tatap muka, tapi dengan catatan harus terbatas orangnya, yakni harus dibentuk dalam  kelompok dan juga taat pada protokol kesehatan,” jelas Maksi.

Maksi menambahkan, kalau penyebaran Covid-19 semakin bertambah pihaknya juga akan mengeluarkan surat ke sekolah-sekolah agar proses KBM dilakukan dari rumah saja atau secara online.

“Akibat Covid-19 ini, kita semua diharapkan agar tetap mengikuti himbauan dari pemerintah dengan menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, serta menghindari kegiatan yang menyebabkan kerumunan banyak orang. Dengan mengikuti himbauan pemerintah kita akan nyaman dan jauh dari Covid-19,” kata Maksi. (adi)

<p>The post Antisipasi Covid-19, Semua Perlajar di Manggarai Harus Taat Prokes first appeared on Kabar NTT.</p>