Hal ini ditegaskan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, saat sosialisasi KIE Obat dan Makanan bersama mitra BPOM Kupang di Desa Manubelon, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, Senin (28/8/2023).

“Saya tidak suka orang yang datang menjelang pemilu begini omong manis, omong janji surga semua. Besok jadi kabupaten. Itu omong kosong semua. Saya mau kasih tahu masyarakat apa adanya. Ada orang yang datang pi Amanatun janji besok kami usul pemekaran biar besok Amanatun jadi kabupaten. Kan ini omong kosong semua karena Pak Jokowi tidak buka moratorium,” tegas Ketua Emanuel Melkiades Laka Lena, yang akrab dengan sapaan Melki Laka Lena.

Walau begitu, menurut Melki Laka Lena, usulan pemekaran Kabupaten Amfoang dan Amanatun sudah masuk di Mendagri dan Komisi II DPR RI. Namun pembahasannya belum berjalan karena presiden belum setuju ada pemekaran kabupaten dan provinsi baru kecuali Papua.

“Jadi bapa-ibu sekalian, kita belum bisa pemekaran kabupaten karena masih ditahan kebijakan pemerintah pusat. Tapi yakinlah bahwa kalau itu dibuka kita berjuang sama- sama untuk Amfoang dan Amanatun bisa jadi kabupaten seperti harapan kita bersama. Ini faktanya, bukan mengada-ada. Sekarang ini belum bisa. Saya juga mendapat aspirasi untuk pemekaran. Pada prinsipnya saya setuju. Kita bisa mendorong itu tapi tunggu kebijakan pemerintah pusat buka dulu baru kemudian kita kaji baik- baik, duduk bersama dengan pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat sehingga semua ini bisa berjalan,” tutupnya. (igo)

<p>The post Amfoang dan Amanatun Belum Bisa  Jadi Kabupaten first appeared on Kabar NTT.</p>

Hal itu dikatakan politisi Golkar yang akrab disapa Melki Laka Lena ini saat bersama Bupati Ngada, Andreas Paru, memantau RSUD Bajawa di Late, Sabtu (29/7/2023).

“Akan kami kawal khusus agar nanti tahun depan ada dana yang dialokasikan ke sini (RUSD Bajawa di Late) untuk mendukung kelanjutan pembangunan rumah sakit ini,” ujar Melki Laka Lena.

Melki menjelaskan, Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, sebenarnya sejak tahun lalu secara prinsip sudah menyetujui ada Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperuntukkan bagi pembangunan RSUD Bajawa di Late di luar pinjaman daerah.

“Ternyata tahun lalu ada sedikit persoalan teknis, mungkin koordinasi di tingkat bawah, akhirnya anggaran itu belum dikucurkan. Dan saya sudah pastikan ke baliau (Menteri Kesehatan) dan jajaran untuk tahun ini jangan sampai lagi tidak diputuskan. Apalagi saya sudah melihat langsung bangunan (RSUD Bajawa di Late sudah seperti ini. Saya pastikan. Saya ulangi lagi, saya pastikan DAK bantuan pusat bidang kesehatan dari Kementerian Kesehatan dan dukungan dari Komisi IX akan dialokasikan seoptimal mungkin untuk mendukung rumah sakit yang sudah dibangun ini,” tegas Melki.

Melki juga mengapresiasi Bupati Ngada, Andreas Paru, yang telah beberapa kali menemuinya di DPR RI guna membahas pembangunan RSUD Bajawa di Late.

Melki menyebut Bupati Andreas rajin melakukan lobi-lobi di pusat dalam kaitannya dengan pembangunan di Ngada.

“Ada yang bilang ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Hari ini saya lihat sendiri, ternyata sudah dibangun, dan ini luar biasa. Kualitas bangunan juga bagus. Dan tadi di jalan ketika ke sini saya lihat mulai ada pembangunan infrastruktur jalan menuju ke sini (RUSD Bajawa di Late) melalui APBN. Ini bagus karena ,setiap ada rumah sakit baru pasti ada pertumbuhan ekonomi baru dan ini harus kita dukung,” kata Melki.

Sementara itu Bupati Ngada, Andreas Paru, menegaskan, Pemerintah Kabupaten Ngada memperjuangkan dibangunnya RSUD baru karena RSUD Bajawa saat ini sudah tidak representatif.

“Lokasi lama itu sudah tidak memadai lagi. Sudah tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini. Itu rumah sakit lama dibangun sekitar tahun 1978 dan sekitarnya sudah penuh dengan bangunan dan permukiman penduduk. Tidak bisa lagi kita kembangkan,” kata Bupati Andreas.

Bupati Andreas menguraikan, kesehatan pada dasarnya sangat penting.

“D isamping pendidikan, kesehatan sangat menentukan kualitas Sumber Daya Manusia,” tegasnya.

Senada dengan visi Pemerintah Kabupaten Ngada mewujudkan masyarakat Ngada yang unggul, kata Bupati Andreas, sarana dan prasarana kesehatan sangat dibutuhkan.

Atas alasan mendasar inilah dan meski dalam situasi keterbatasan fiskal daerah, katanya, Pemerintah Kabupaten Ngada berani mulai membangun RSUD Bajawa di Late melalui dana pinjaman daerah.

Bupati Andreas juga mengapresiasi Melki Laka Lena, Komisi IX dan Kementerian Kesehatan yang menurutnya sangat responsif dalam menjawab kebutuhan di daerah, khususnya di Kabupaten Ngada.

Usai memantau RSUD Bajawa di Late, Melki Laka Lena didampingi Bupati Andreas mengikuti kegiatan Sosialisasi Percepatan Penurunan Stunting bersama mitra BKKBN di Aula Yasukda, Tanalodu, Bajawa. (go)

<p>The post Komisi IX DPR RI Kawal  Dana Pembangunan RSUD Bajawa di Late first appeared on Kabar NTT.</p>