Inflasi bukan sekadar istilah teknokratis dalam laporan ekonomi. Inflasi adalah realitas yang langsung menyentuh ruang paling dasar kehidupan masyarakat: dapur keluarga, harga beras, minyak goreng, telur, cabai, ikan, ongkos transportasi, biaya sekolah anak, hingga kemampuan rumah tangga menjaga daya beli. Karena itu, keberhasilan suatu pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi tidak boleh dilihat semata-mata sebagai prestasi statistik, melainkan sebagai keberhasilan tata kelola publik dalam melindungi masyarakat dari tekanan harga.

Dalam konteks Nusa Tenggara Timur, pengendalian inflasi memiliki tingkat kesulitan yang khas. NTT adalah provinsi kepulauan dengan bentang geografis yang luas, struktur distribusi yang kompleks, ketergantungan antardaerah, kerentanan cuaca, serta biaya logistik yang relatif tinggi. Harga barang di pasar tidak hanya ditentukan oleh produksi, tetapi juga oleh kelancaran transportasi laut dan udara, ketersediaan stok, keterhubungan antarwilayah, dan efektivitas pengawasan distribusi. Karena itu, ketika inflasi NTT dapat dijaga dalam koridor yang terkendali, capaian tersebut patut dibaca sebagai hasil kerja pemerintahan yang serius, terukur, dan kolaboratif.

Pengakuan atas kerja tersebut semakin memperoleh legitimasi nasional ketika Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meraih penghargaan dalam kegiatan “Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026” yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Senggigi, Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada Selasa malam, 19 Mei 2026. Dalam forum tersebut, Provinsi NTT memperoleh penghargaan kategori Pengendalian Inflasi tingkat provinsi untuk Regional Nusa Tenggara dan Maluku. Tidak hanya menerima penghargaan, Pemerintah Provinsi NTT juga memperoleh dana insentif sebesar Rp 3 miliar dari Kementerian Dalam Negeri.

<p>The post Pengendalian Inflasi Daerah dan Pengakuan Nasional atas Kinerja Pemprov NTT first appeared on Kabar NTT.</p>

Kondisi ini diungkap Kepala  Bank Indonesia (BI) NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja, dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Kupang, Rabu (23/11/2021).

Atmaja  mengatakan, pertumbuhan ekonomi triwulan III di NTT tumbuh melambat dibanding triwulan sebelumnya. Hal itu disebabkan kasus Covid-19 yang semakain meningkat.

“Karena itu pemerintah menerapkan penebalan PPKM yang kita sebut PPKM darurat dan ada leveling maupun pembatasan masyarakat untuk meminimalisir penyebaran,” kata Atmaja.

Menurut Atmaja, sumber pertumbuhan ekonomi di NTT triwulan III ditopang oleh lapangan usaha konstruksi, perdagangan dan pertanian. Sedangkan kontributir pemulihan ekonomi dari sisi pengeluaran bersumber dari investasi dan konsumsi rumah tangga.

Kondisi pertumbuhan ekonomi NTT triwulan III, kata Atmaja,  masih didominasi oleh pertanian dengan pangsa sebesar 29 persen, diikuti administrasi pemerintahan dan perdagangan. “Kedua sektor pemerintahan dan pedagang menjadi pendorong utama,” kata Atmaja.

Sementara dari sisi perkembangan harga, inflasi di NTT sepanjangan tahun 2021 tetap terjaga dan stabil. Hingga bulan Oktober 2021 inflasi tercatat 1,34 persen yoy.

Atmaja  menyebut secara umum inflasi disebut meningkat sejalan dengan permintaan masyarakat pasca pemulihan ekonomi. BI mengapresiasi segala upaya yang dilakukan bersama tim pengendali yang berada di provinsi dan daerah.

Tim itu bekerja dalam 4 kerangka yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.

“Seroja pada bulan April mendorong inflasi naik secara tajam mencapai 0,82 persen. Tapi berkat koordinasi dengan TPID yang kuat, inflasi berangsur melandai sampai dengan saat ini,” ujarnya.

Sementara itu stabilitas keuangan, kata Atmaja, sejauh ini tetap terjaga meski dalam situasi pandemi. Penghimpunan dana pihak ketiga di perbankan sampai dengan Oktober tumbuh sebesar 1,02 persen.

Penyaluran kredit perbankan, sebut Atmaja, tumbuh 7,85 persen. Atmaja  menyebut hal itu terus tumbuh hingga bulan Oktober 2021. Pertumbuhan itu seiring dengan pemulihan ekonomi. Meski demikian, resiko kredit tetap terjaga.

“Tercermin dari NPL gross 1,69 persen,” ucapnya.

Berdasarkan jenisnya, kredit diisi oleh kredit konsumsi 59 persen, investasi 6 persen, dan modal kerja 35 persen. Salah satu program dalam meningkatkan pembiayaan bagi masyarakat yakni kredit usaha rakyat (KUR).  (np)

<p>The post Triwulan III Ekonomi NTT di Bawah Nasional first appeared on Kabar NTT.</p>