Kegiatan ini turut dihadiri Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi NTT, Slamet Riyadi, beserta jajaran, Staf Ahli Wali Kota Kupang Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan, Matius B.L. Radjah, S.H., M.Hum., Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang, Yanuar Dally, S.H., M.Si, para Kepala Perangkat Daerah lingkup Kota Kupang, Direktur Perumda Kota Kupang, serta Camat se-Kota Kupang.

Dalam sambutannya, Linus Lusi menekankan bahwa Rakorwasda menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan akuntabilitas, serta mempercepat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTT.

“BPK bukan sekadar auditor negara, tetapi juga memiliki peran strategis dalam memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dari seluruh perangkat daerah untuk segera menyelesaikan rekomendasi yang masih tertunda,” ujar Linus.

Lebih lanjut, Lusi mengapresiasi kinerja Inspektorat Daerah Kota Kupang yang telah menunjukkan progres dalam penyelesaian temuan-temuan, meskipun baru mencapai 75 persen.

Ia mendorong perangkat daerah untuk bekerja lebih optimal dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi agar pengelolaan keuangan semakin baik dan transparan.

<p>The post Penjabat Wali Kota Kupang Dorong Percepatan Tindak Lanjut Temuan BPK first appeared on Kabar NTT.</p>

Kegiatan yang berlangsung, Jumat (1/11/2024), di Aula Jasmine Hotel Naka, Kupang ini dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang, Yanuar Dally, SH., M.Si.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Inspektur Inspektorat Provinsi NTT, Stefanus F. Halla, ST., MM., Inspektur Inspektorat Daerah Kota Kupang, Frengky Amalo, S.Sos., M.M., Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kupang, Noce Nus Loa, SH., M.Si., Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Drs. Dumuliahi Djami, M.Si., serta para kepala sekolah dan sejumlah pejabat pemkot lainnya.

Sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Kupang menindaklanjuti arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminimalisir praktik korupsi, seperti gratifikasi, suap, dan pemerasan di lingkungan sekolah, khususnya terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), mutasi siswa, serta proses pengadaan barang dan jasa.

Dalam sambutannya, Yanuar Dally menyampaikan bahwa Kota Kupang terpilih sebagai pilot project percontohan anti-korupsi bersama Kabupaten Belu dan Kabupaten Manggarai Barat. “Sebagai ibu kota provinsi, Kota Kupang menjadi barometer dalam berbagai aspek, sehingga perlu komitmen dari semua pihak untuk mewujudkan hal ini,” ujar Yanuar.

<p>The post Pemkot Kupang Sosialisasi Cegah Korupsi, Gratifikasi dan SPI Kepala Sekolah first appeared on Kabar NTT.</p>