Kegiatan yang berlangsung di Aula Hotel Livero Kefamenanu ini menjadi langkah konkret pemerintah daerah untuk memastikan bantuan iuran JKN lebih tepat sasaran serta memberikan pemahaman kepada pemerintah desa terkait mekanisme verifikasi data warga.

Kepala Dinas Sosial TTU, Yanuarius Makun Tnobi, mengatakan kebijakan pemutakhiran DTKS berdampak luas terhadap kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

“Secara nasional terdapat puluhan juta data yang tidak lagi sesuai, baik karena perubahan kondisi ekonomi maupun administrasi kependudukan. Karena itu pemerintah melakukan pemutakhiran agar bantuan benar-benar diterima warga yang berhak,” ujarnya.

Ia menjelaskan masyarakat yang kepesertaannya dinonaktifkan masih memiliki kesempatan untuk mengajukan verifikasi ulang melalui Dinas Sosial. Selanjutnya, data tersebut akan diusulkan kembali ke Kementerian Sosial untuk proses pemulihan kepesertaan.

Menurutnya, ke depan pemerintah juga akan menyiapkan admin di setiap desa guna melakukan pengecekan lapangan atau ground check, sementara verifikasi akhir tetap berada di Dinas Sosial.

Yanuarius juga mengimbau pemerintah desa aktif memperbarui data kependudukan, termasuk melaporkan warga yang pindah domisili, meninggal dunia, atau mengalami perubahan status sosial ekonomi agar basis data kemiskinan tetap akurat.

<p>The post Pemkab TTU dan BPJS Kesehatan Sosialisasikan JKN first appeared on Kabar NTT.</p>

Keringanan iuran JKN tersebut diperuntukkan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) , khususnya pada segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU).

Ini merupakan upaya dari BPJS untuk meringankan beban peserta JKN di masa pandemi Covid-19 yang berdampak pada perekonomian masyarakat.

Program relaksasi iuran tersebut   yaitu  program yang memberikan keringanan pembayaran tunggakan bagi peserta PBPU dan PPU BU yang memiliki tunggakan lebih dari 6 bulan tunggakan iuran dengan sisa tunggakan yang wajib dilunasi paling lambat Desember 2021.

Program keringanan pembayaran tunggakan JKN atau relaksasi tunggakan ini diberlakukan hanya untuk peserta JKN mandiri dan badan usaha bukan JKN dari pemerintah atau TNI dan Polri.

Kepala BPJS Kantor Cabang Atambua, Monaqip, kepada media seusai sosialisasi mengatakan, bahwa relaksasi tunggakan ini diberlakukan kepada peserta mandiri yang sudah ada tunggakan pembayaran JKN lebih dari 6 bulan.

Peserta JKN mandiri dan pengusaha yang sudah menunggak pembayaran lebih dari 6 bulan, jelas Monaqip, bisa mengaktifkan kartu JKN tanpa harus melunasi semua tunggakan dan bisa dibayar cicil perbulan.

“Program relaksasi ini tujuannya untuk mengaktifkan kartu tanpa harus melunasi semua tunggakan. Yang pertama pesertanya itu tadi peserta mandiri dan badan usaha. Yang kedua, tunggakannya harus sudah lebih dari enam bulan, kalau dia hanya tunggak tiga bulan ya tidak boleh ikut program ini,” jelas Monaqip.

<p>The post BPJS Adakan Program Relaksasi Iuran JKN first appeared on Kabar NTT.</p>