Kepada kabarntt.id, Melki Laka Lena mengatakan pada pertemuan kekeluargaan itu, Jokowi dan Melki-Johni berbagi pengalaman mengurus pemerintahan baik pusat maupun daerah.

“Pesan dan arahan Pak Jokowi menjadi bekal berharga untuk kami meneruskan pembangunan NTT ke depan jika mendapat restu Tuhan dan kepercayaan Bapa, Ibu dan basodara se-NTT. Kita doakan Pak Jokowi selalu sehat dan kita lanjutkan semua karya beliau untuk NTT,” kita Melki.

Dalam dialog santai itu, Jokowi mengenang kembali pembangunan 7 bendungan di NTT yang dibangun pada masa pemerintahannya. Menurut Jokowi, NTT sangat membutuhkan air untuk semua kebutuhan warga.

“Penting sekali air. Dari bendungan itu dibangun irigasi tersier, irigasi sekunder untuk mengalirkan air ke sawah petani,” kata Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan pentingnya pembangunan sektor kesehatan. “Sudah dibangun rumah sakit. Tolong dijaga agar rumah sakit itu bisa digunakan untuk melayani kesehatan masyarakat,” pinta Jokowi.

Jokowi juga meminta perhatian untuk pembangunan infrastruktur di NTT.

Melki dan Johni merespon harapan Jokowi itu dengan siap mengamankannya jika terpilih memimpin NTT lima tahun depan. (den)

<p>The post Bertemu di Jakarta, Melki -Johni Siap Amankan Masukan Jokowi first appeared on Kabar NTT.</p>

Menurut Ansy Lema, lokomotif penggerak ekonomi adalah pariwisata karena menimbulkan multiplier effect.

“Kita harus memastikan bahwa pariwisata contohnya Labuan Bajo itu menghidupkan sektor nelayan, tani, ternak, UMKM, transportasi dan perhotelan. Terima kasih Presiden Jokowi yang sudah membangun Labuan Bajo secara sangat keren, tetapi yang belum dibangun oleh Presiden Jokowi adalah sektor ekonomi primer. Sentra-sentra produksi, sentra pertanian, sentra peternakan dan sentra perikanan dan kelautan,” ujar Ansy Lema menanggapi jawaban dari Cagub nomor urut tiga, Simon Petrus Kamlasi atas pertanyaan panelis seputar sektor lokomotif yang ditawarkan untuk meningkatkan kontribusi antar sektor ekonomi dan antar daerah kabupaten/kota di NTT.

“Kami berimajinasi membangun sentra pangan, Mbeling, Boleng dan sekitarnya bisa kita kembangkan hortikultura. Bahkan di Flores bagian Timur, di Flores Timur, di Sikka di Wuring, itu harus menjadi sentra perikanan. Kita pastikan itu memberi manfaat bagi nelayan, petani dan ternak,” sambung Ansy Lema.

Pernyataan Ansy Lema bahwa Presiden Jokowi belum membangun sektor ekonomi primer, rupanya sangat tidak mendasar. Pasalnya, Presiden Jokowi punya sederet karya agung untuk masyarakat NTT. Termasuk dalam penyediaan infrastruktur untuk pengembangan sektor ekonomi primer seperti pertanian.

<p>The post Ansy Lema Jangan Abaikan Perhatian Luar Biasa Jokowi untuk NTT first appeared on Kabar NTT.</p>

Hal tersebut disampaikan merespons adanya sumber di lingkungan Istana yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi menunggu Nasdem menarik menterinya sebelum melakukan reshuffle kabinet.

“Sehingga, artinya pertanyaannya bahwa ada sumber istana, sumber dari mana. Jika Nasdem mengundurkan diri, itu kami pasti tidak akan melakukan itu. Karena yang mengangkat menteri Nasdem itu adalah Pak Jokowi,” kata Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasdem Ahmad Ali saat dihubungi Kompas.com, Jumat (14/10/2022).

Nasdem, kata Ahmad Ali, menilai bahwa pihak yang berhak menarik menteri atau mencopot dari kabinet justru adalah presiden sendiri.

Kemudian, menurut Ali, menteri yang dicopot atau terkena reshuffle itu adalah mereka yang dianggap tidak cakap dalam melaksanakan tugas membantu kerja presiden.

“Jadi, saya pikir kita tidak boleh sensi menyikapi persoalan-persoalan yang ada. Karena bernegara itu kan beradministrasi,” ujar Ali.

“Jadi, kemudian kalau ada isu-isu katanya sumber istana minta Nasdem mundur, dengan alasan apa? Kami enggak punya kapasitas, kami ini adalah bagian daripada pemerintahan,” katanya lagi.

Nasdem, kata Ali, bangga kepada kader-kadernya yang ditunjuk presiden dan melaksanakan kerja sebaik mungkin membantu pemerintahan.

Ia juga menegaskan, masuknya kader ke kabinet bukanlah permintaan Nasdem. “Kami adalah koalisi pemerintah dan kemudian kader partai Nasdem itu ditunjuk oleh Pak Jokowi. Bukan kami yang minta. Jadi, Pak Jokowi menilai bahwa ada tiga kader partai Nasdem yang potensi membantu beliau,” ujarnya.

<p>The post Presiden Tunggu Nasdem Tarik Menterinya Dari Kabinet first appeared on Kabar NTT.</p>

“Pandemi memang sudah mulai mereda. Mungkin sebentar lagi juga akan kita nyatakan pandemi sudah berakhir,” kata Jokowi di acara Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (3/10/2022).

Jokowi lantas menyinggung situasi ekonomi di seluruh dunia saat ini pada posisi tak baik-baik saja. Bahkan, negara maju pun dalam kondisi sangat sulit.

Ia mengatakan, proses pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 belum sepenuhnya normal. Apalagi, kondisi itu diperparah dengan perang antara Rusia dan Ukraina.

“Kita tahu sekarang ini krisis pangan, energi dan finansial sedang terjadi. Tapi negara kita di kuartal 2 tahun 2022 ini masih bisa tumbuh 5,44 persen,” ucapnya.

Sebagai informasi, Indonesia masih menerapkan status gawat darurat Covid-19 sampai saat ini. Status gawat darurat itu termaktub dalam Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional.

Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, mengatakan keputusan pemberhentian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia masih menunggu arahan Presiden Jokowi.

Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mewanti-wanti pemerintah agar tidak buru-buru mencabut status pandemi Covid-19. IDI mengatakan satu-satunya pihak yang berhak mencabut status pandemi secara global adalah Badan Kesehatan Dunia (WHO).

<p>The post Presiden Jokowi : Kita Akan Segera Nyatakan Pandemi Berakhir first appeared on Kabar NTT.</p>

“Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker,” ujar Jokowi melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Kendati demikian, tambahnya, masyarakat masih wajib memakai masker saat berkegiatan di ruang tertutup dan transportasi publik.

“Bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia (lanjut usia), atau memiliki penyakit komorbid, maka saya tetap menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas,” tutur Jokowi.

Aturan yang sama juga berlaku untuk masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek. Mereka tetap wajib memakai masker saat beraktivitas.

Adapun kebijakan pelonggaran pemakaian masker ini, ujarnya, berhubungan dengan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali.

Berikut pernyataan  lengkap Jokowi:

Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian,

Dengan memperhatikan kondisi saat ini di mana penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin terkendali, maka perlu saya menyampaikan beberapa hal.

Yang pertama, pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Namun, untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker.

Bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia atau memiliki penyakit komorbid, maka saya tetap menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas. Demikian juga bagi masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek, maka tetap harus menggunakan masker ketika melakukan aktivitas.

<p>The post Syukur, Masker Sudah Boleh Dibuka first appeared on Kabar NTT.</p>

Oleh P. Kons Beo, SVD

Akhirnya yang (cuma) diduga itu menjadi nyata. Konflik kepemimpinan di Afganistan akhirnya berimbas tegas ke tanah air. Pantauan ketat akan sikap Pemerintah RI terhadap Afganistan (Taliban) tak terelakan. Para oposisi mengamat-amati penuh saksama. Punya harapan agar ditemukan cela untuk melibas pemerintah (Jokowi) dari sikap dan kata-katanya tentang situasi di Afganistan sana.

Rokcy Gerung (RG), misalnya, sudah pasti tak absen untuk bersuara. Pola pikirnya yang selalu lain dan pasti beda wajib ia ungkapkan. Pers pun merasa bahwa suaranya dinantikan (dirindukan) publik, walau tak sedikit yang bereaksi keras untuk menghujatnya.

RG memang sudah lama menyentak segenap Indonesia dengan taburan opininya. Berhamburan sana-sini untuk menguji kesanggupan siapa saja untuk mencermati, memaknai serta mengakuinya. Atau pun sebaliknya menistakan dan menantangnya habis-habisan.

RG, katakan bersama orang-orang sepikiran dengannya, memang sungguh ketagihan dan jadi pemadat asap rokok  kretek (baca kritik) terhadap pemerintahan Jokowi sejak sedia kala.

Bila ada keteduhan di hati, maka biarlah semua kritik keras itu melayang beterbangan. Yang mesti dipunyai adalah kearifan di hati dari para pendengar  sebagai saripati dari kecerdasan nalar, kematangan emosi, serta kekuatan mental. Tak ada yang salah dari litania kritik yang kalaulah memang berbobot.

Bisa jadi RG cs telah dan masih tetap bertarung agar segala bawa diri mereka terutama melalui berbagai gagasan  mesti menjadi ujian wajib dan substansial bagi seluruh tumpah darah Indonesia.

Sepertinya, apapun kebijakan, sikap dan tindakan Pemerintah (Jokowi) belumlah qualified jika belum teruji oleh seleksi dan ujian wajib dari RG cs. Yang hendak dikata adalah pemerintah pasti keliru (salah), ada maksud terselubung, tak optimal, serta disorientatif kontra bonum commune dari setiap kebijaksanaan yang diambil.

RG cs tentu benar! Tak selamanya tindakan dan keputusan pemerintah (wajib) benar! Di situlah RG cs berniat menarik simpati tanah air untuk mengikuti alur dan pola pikir alternatif. Tentu pula yang diharapkan adalah berbagai jalan keluar yang ditawarkan Rocky cs. Karena toh, keasyikan kritik tanpa solusi praktis sebagai terobosan alternatif adalah satu kebablasan dan ketimpangan serius antara ortodoksi dan ortopraksi. Bukankah ini adalah satu kenaifan?

Hari-hari ini isu Afghanistan (Taliban) lagi membengkak. Ragam tanggapan sudah menjamur. Jusuf Kalla sudah merebut simpati siapapun yang telah ‘jatuh cinta mati dan mengidolakan’ Taliban sebagai pemenang atas kezaliman Amerika dan sekutu-sekutunya. Walau diusahakan agar tertampak dalam gelagat demi misi perdamaian, gerak gerik Jusuf Kalla di Afghanistan dan undangan para ulama Afghansistan ke Indonesia dicurigai kuat tak keluar dari kerangka ‘politik identitas.’

Lalu bagi Pemerintah (Jokowi) sendiri?

Mari kita ikuti pikiran (kritik) RG, yang bisa juga searah dengan para sahabat sealirannya.

“Supaya tidak ngaco, intinya kan, karena dia juga tidak paham apa yang terjadi ketika ditanya pers, langsung aja yang di kepalanya adalah bahaya teroris, jadi cuma itu isinya.”

Wah, kerangkanya sungguh terang benderang! Artinya agar Presiden (Jokowi) miliki pengetahuan yang jelas serta mengerti tentang situasi Afghanistan, yang sayangnya tak dimiliki Presiden Jokowi. Bagaimanapun, isi hati (nalar) agaknya tendensius bahwa RG sudah pastikan Presiden Jokowi sudah punya pra-anggapan: adalah kuasa terorislah yang menguasai Afghanistan. Bicara Afghanistan adalah bicara hasrat hitam kaum teroris. RG secara cerdas (lihai) tengah membenturkan Presiden Jokowi  versus Afghanistan dengan segala alam suram yang terjadi di sana. Apakah RG tidak sedang menghasut para teroris bahwa itulah pandangan dan sikap Jokowi, yang adalah Presiden Indonesia?

Mari kita lanjut pada celotehan RG berikutnya,

“Padahal sesungguhnya dunia menginginkan agar Presiden Jokowi sebagai pemimpin negara yang penduduknya mayoritas Islam, mengucapkan sesuatu itu supaya ada parameter. Tetapi tak terlihat bahwa ngga ada pengetahuan” (fajar news, 24.8.2021).

Entahlah dunia macam mana lagi yang rindukan suara Presiden Jokowi untuk bersikap? Apa RG tak sedang berkhayal bahwa sungguh dan benar bangsa-bangsa dunia  lagi menantikan suara resmi dari Indonesia?

Di sini, apakah RG lagi berasumsi bahwa  Presiden Jokowi sesungguhnya ‘punya nama besar’ yang suaranya (demi Afghanistan) sungguh berwibawa dan berpengaruh? Tetapi, sayangnya Presiden Jokowi, sekali lagi,  nggak ada pengetahuan. Karena itu Jokowi  sudah ‘mati kutu.’ Gagal bersuara dan bersikap. Jangan-jangan RG ingin mengatakan adalah sungguh menyedihkan bagi bangsa Indonesia yang dipimpin oleh orang sekelas Jokowi sebagai presidennya. Andaikan Mardani Ali Sera adalah Presiden RI tentu suara dan sikap pemerintah pasti jelas untuk situasi Afghanistan.

Lalu, lihatlah, betapa hebatnya RG untuk mengotak-atik dunia (hati) umat Islam sebagai  mayoritas di Indonesia, yang nota bene krusialnya adalah bahwa Jokowilah presiden-nya. Identitas Islam dan apalagi dengan jumlah mayoritas sudah diduga akan ditiup sebagai bara api. Apakah ini punya maksud terselubung untuk membakar suasana? Tak perlu logika cemerlang untuk menarik satu konklusi, walau cuma sekedar hipotesis atau simulasi simpel, bahwa RG cs memang lagi tak tulus mengkritik pemerintah dalam berbagai persoalan yang dihadapi seluruh tumpah darah Indonesia.

Nampaknya RG cs sekian bebas dan otonom untuk mencermati dan mengkritisi segala kebijakan pemerintah. Namun sesungguhnya RG juga nampak tak bebas untuk tulus bersuara. Jelas RG cs punya kepentingan sendiri. Sulit juga untuk mengatakan ‘tidak’ bahwa ada yang memang menitipkan atau membisikkan kepentingannya melalui suara RG cs.

Siapapun manusia tak akan pernah absolut bonum-nya atau pun absolut malum-nya. Ada sisi lain dari setiap pribadi yang sejatinya tak terelakan. Secerdas-cerdasnya seorang Rocky Gerung tak berarti ia pasti luput dari aroma kedunguannya. Filsafat punya dunianya sendiri. Yang mempelajari filsafat atau bahkan menjadi pengajar sekalipun tak berarti pasti selalu bersih dari tampilan hidup yang tak arif.  Yang dilabur putih  dan yang tampak berwarna cemerlang di luar, seturut Yesus dari Nazaret, ‘bisa pula berisikan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran di dalamnya’ (Matius 23:27).

Bila hati lagi sengit membenci, maka apa pun yang ditampilkan oleh yang dianggap seteru pasti selalu terfokus di titik minusnya. Tetapi dari Sabang sampai Merauke sudah pada maklum, bila ada keonaran dalam  negeri, pun di luar negeri (apalagi dengan amunisi identitas), bagi para pelawan atau oposisi setengah hati, kesalahan   pemerintah dengan kharakter Jokowi-sentris pasti tak terhindarkan.

Tetapi, bila harus pulang ke situasi Afghanistan, pendapat Profesor Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI, patutlah disimak. Sebab katanya sepantasnya Indonesia jangan terburu-buru akui soal kekuasaan di sana. Bukankah Afghanistan masih dalam situasi transisi kekuasaan?

Seturut Hukum Internasional ada dua mekanisme yang terjadi berkenaan dengan pengalihan kekuasaan: konstitusional dan inkonstitusional.

Tentu pemerintah mesti menanti kepastian hukum untuk urusan dalam negeri orang! Dan bukannya wajib sekarang ini harus bersuara hanya karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Kita semua pasti cerdas memahami apa yang tengah terjadi di Afghanistan sana. *

Verbo Dei Amorem Spiranti

Penulis, rohaniwan Katolik, tinggal di Roma

<p>The post Lagi-Lagi Jokowi-sentris first appeared on Kabar NTT.</p>

Jokowi Dikepung Ramai-Ramai?

Di tengah pandemi Covid-19 yang semakin meningkat, kegaduhan suasana tanah air juga seakan tak mau kalah. Iklim politik tetap mendebarkan.  Sekian kasat bahwa pemerintahan Jokowi terus dikepung dan diserang. Pandemi Covid-19 dan dianggap sudah salah urus untuk luputkan seluruh tumpah darah Indonesia sudah jadi lahan basah untuk bersuara. Bukan hanya Partai Demokrat (PD) yang dinilai cerewet mengeritik pemerintah. Bahkan lebih ‘genting’ lagi kini disinyalir bahwa kaum buzzer medsos pro-Jokowi mulai berseberangan pandangan akan solusi tangani dan hadapi wabah Covid-19.

Tetapi apakah dengan ini Jokowi lantas ditinggalkan sungguh oleh pembelanya? Bahwa misalnya Denny Siregar atau Ade Armando telah berkhianat terhadap pemerintahan Jokowi? Benarkah bahwa pegiat medsos, yang sering ditampar dengan sebutan buzzer-Rp ini, telah menarik dukungan terhadap pemerintah?

Bila publik jeli, maka cukup terang untuk melihat bahwa ada hal lain yang lagi diseriusi para pegiat medsos itu. Ini bukan soal pro Jokowi atau tidak. Sekadar like or dislike murahan! Yang diterawang adalah soal kebijakan terakhir pemerintah demi masyarakat di tengah situasi pandemi Covid-19 yang makin menggarang ini. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) itu telah merugikan rakyat kecil. Terasa sulitlah bagi masyarakat sederhana yang mesti bergerak cari makan harian. “Mereka hanya bisa hidup kalau boleh keluar rumah,” kata Ade Armando.

Kritik Armando atau hantaman Siregar tentu punya ruang lingkup lebih kecil dan sempit akan kebijaksanaan pemerintah. Ya, itu tadi, agar PPKM dipertimbangkan sungguh agar tidak menambah derita masyarakat sederhana. Tentu kritik berdua itu berbeda level dari hantaman Partai Demokrat, misalnya, yang terkesan punya amunisi tak terbatas untuk menyerang apapun kebijaksanaan pemerintah (Jokowi).

Cokro TV memang sebatas suara ‘kelompok kecil’ yang berikan pendapat dan tebarkan sekian banyak pencerahan publik. Medsos itu bukanlah sebuah partai politik seperti Demokrat yang kokoh dalam struktur leadership, AD-RT serta visi, misi dan komitmennya.

Momentum PD untuk Kembali?

Bila mesti bersuara tentang  kelantangan cuitan keluarga besar Partai Demokrat terhadap berbagai kebijakan pemerintah, maka publik bisa menduga-duga sekian banyak rationale di baliknya.

Kisruh PD dan Pemerintah (Jokowi) sudah tak tersembunyikan lagi. Perseteruan terang-terangan antarkeduanya memang sudah tak terelakkan. PD sepertinya mesti lepaskan kepercayaan diri sebagai ‘penyeimbang, yang mendukung sekaligus yang mengkritisi pemerintahan era Jokowi-Ma’ruf Amin’ seperti ditegaskan SBY pada awal era Jokowi Jilid II.

Dominasi serangan PD terhadap pemerintah sudah jadi massif dan amat terstruktur, terutama di saat pandemi Covid-19 ini.  Failed nation telah ditembak oleh Ibas. Tingkat pendapat per capita yang kedodoran telah dibom oleh AHY. Herzanky Mahendra (Koordinator Jubir PD) sudah ingatkan serius pemerintah untuk jangan anti-kritik. Bahkan ia menyasar pula para pembantu presiden, perangkat pemerintahan, pendukung presiden dan para buzzer medsos.

Ada lagi Andi Arief (Kepala Badan Pemenangan Pemilu PD) punya ketegasan seruan yang bukan basa basi, “Parta-partai koalisi pendukung Jokowi diharapkan tidak ABS (asal bapak senang). Jangan menjadi Harmoko ke-2 dalam sejarah republik Indonesia.”

Tetapi bila harus berpendapat lain, seyogianya PD tak sedang serius mengeritik pemerintah. Sasaran positifnya tetap pada suara rakyat. Pemerintah sebatas via negativa yang dibongkar-bongkar borok plus malum-nya. Bukankah legitimasi vox populi sangat dibutuhkan demi meraih kuasa? Anjlok drastisnya suara PD di Pemilu 2014 dan 2019 sudah bikin pusing tujuh keliling keluarga besar PD. Bayangkan saja dari 20,85 % suara di Pileg 2009, jatuh ke 10,19 % di Pileg 2014, dan lalu tersungkur tanpa ampun ke 7,77 % suara di Pileg 2019. Sekarang bukankah PD harus merancang strategi agar jangan kedodoran nantinya di linea eliminatif?

Rakyat mesti terus disadarkan bahwa sungguh ada yang salah di negeri ini. Dan adalah tugas mulia PD untuk bangunkan kesadaran publik. Karenanya bertahan di posisi penyeimbang, antara mendukung dan mengkritisi pemerintah sangatlah neutrum yang abu-abunya sungguh terang-menderang. Tak menguntungkan. Mesti tampil percaya diri yang autonomous dengan penuh tegas mengkritisi pemerintah, pro patria et sentire cum populo, adalah keharusan. Apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 ini, yang mesti dilihat sebagai peluang pasar politik agar tak sia-sia untuk dilirik publik. Karena toh, hanya mayoritas suara rakyatlah yang menentukan keabsahan untuk bertakhta dan memegang kendali untuk berkuasa. Cara lain? Seperti penggulingan pemerintahan terlalu riskan rasanya untuk disebut sebagai perbuatan makar.

Tetapi patut diduga adanya hal lain yang mendesak PD untuk semakin menderas mengkritisi pemerintah demi mendulang suara rakyat. PD tak mungkin lepas pisah dari sosok SBY sebagai mentornya. Kelahiran tahun 1949 sudah dipastikan bahwa di Pileg-Pilpres 2024, SBY sudah genap berusia 75 tahun. Di usia yang semakin senja itu, dibayangkan saja bahwa ada aura antiklimaks gairah politik pada SBY. Sebagai ayah yang baik dan penyayang, formasi politik telah ditata pada kedua putranya, AHY dan Ibas (EBY).

Keluarga besar PD, bersama SBY, mesti mampu tunjukkan ketajaman dalam bersuara. Dapat diandaikan adanya risiko politik tak menguntungkan bagi PD dan terlebih bagi AHY-Ibas (EBY) tanpa kekuatan dan pengaruh signifikan dari SBY. Fondamentasi PD bersama SBY sepantasnya mesti terus berlangsung. Apalagi bahwa AHY dan Ibas, di usia baru kemarin sore itu, sudah duduk di kerangka jabatan politik yang mumpuni. Kedua ‘pangeran’ ini memang mesti dipayungi dan dicas terus-menerus untuk memahami dan bisa beradaptasi dalam hingar bingarnya dunia politik ini.

Jokowi: Tetaplah Duri Dalam Daging

Tetapi pula ada banyak sekali ‘kelakuan buruk’ Jokowi yang telah menjadi andil lahirnya arus deras kritik (kemarahan) PD terhadap era pemerintahannya. Sejak Jokowi berkuasa (2014), PD sudah mengambil tempat rakyat pada umumnya. Di luar lingkar kekuasaan.

Tetapi, apa benar bahwa SBY (PD) tak sungguh mengharapkan agar AHY bisa terhitung sebagai orang penting pada kekuasaan Jokowi? Ya, sekurang-kuranganya pada Jokowi periode II itu? Bahwa setidak-tidaknya AHY, misalnya, diangkat menjadi seorang menteri? Agar pelan-pelan belajar untuk lebih paham bagaimana berada dalam kuasa dan kepemerintahan? Semuanya sebagai tangga naik ke alam kekuasaan.

Sayangnya Jokowi sedikitpun sudah tak melirik AHY. Setidaknya hingga Juli 2021 ini. Sudah tak melirik, lalu muncul lagi gerak mengobok-obok PD oleh Moeldoko, orang dalam lingkaran istana lagi. Ini bisa lahirkan kecurigaan, kemarahan dan bahkan dendam politik. Ya, sudahlah itulah kisruh yang sudah berlangsung dan belum berujung putus.

Pandemi Covid-19: Musuh Kita Bersama

Namun, di atas segalanya, hari-hari ini seluruh tumpah darah Indonesia lagi bertarung hadapi pandemi Covid-19. Situasi lagi mencekam. Terlalu penting adanya kesadaran dan perjuangan bersama berbagai komponen masyarakat dan institusi mana pun demi keluar dari situasi pelik ini. Stop tembakkan suara yang hanya bikin gaduh pada publik. Hanya demi kepentingan sepihak dan sesaat belaka.

Tetapi, perjuangan bersama ini hanya bisa bertolak dari kedisiplinan pribadi yang handal. Satu dinamika mental yang tak gampang bagi masyarakat Indonesia yang sekian majemuk ini. Ada teman saya begitu yakin bahwa kisah Covid-19 hanya dibesar-besarkan saja. Di Singapura sana Covid-19 dilihat sebagai flu biasa saja. Bahkan di Euro 2020, sekian banyak suporter sepak bola masuk stadion dan terlihat tanpa masker.

Kita mungkin tidak tahu atau mungkin saja tidak mau tahu bahwa kisah  tanpa masker itu telah lewati proses panjang penuh kedisiplinan dalam setiap tahapan prokes melawan Covid-19. Dan pada saatnya  pemerintah tak mewajibkannya. Dan bukannya sebuah proklamasi: Covid-19 hanyalah dibesar-besarkan.

Verbo Dei Amorem Spiranti

Penulis, tinggal di Roma

<p>The post Antara Cokro TV dan Gelagat PD di Arus Covid-19 first appeared on Kabar NTT.</p>

Data ini berdasarkan hasil survai yang dilakukan Saiful Mujani Research Center (SMRC).

Sebelumnya ada wacana mengubah Undang-undang agar masa jabatan presiden diperpanjang lagi menjadi 3 periode.

Sebagaimana dilaporkan cnnindonesia.com, SMRC juga melakukan survai terkait respon setuju atau tidak jika Joko Widodo (Jokowi) mencalonkan diri jadi presiden lagi.

Hasilnya adalah mayoritas tidak setuju atau menolak. “74 persen mengatakan harus dipertahankan, artinya ya sudah memang dua kali masa jabatan masing-masing lima tahun. Yang mengatakan diubah itu 13 persen, yang tidak tahu 13 persen,” kata Direktur Komunikasi SMRC, Ade Armando, dalam rilis survai yang dilakukan secara virtual, Minggu (20/6/2021).

Ade mengatakan, dari 13 persen yang ingin masa jabatan diubah itu, persentase terbesar menginginkan presiden boleh lebih dari tiga periode.

“Dari 13 persen itu ditanya kalau diubah menurut anda sebaiknya masa jabatan presiden berapa kali? Yang paling besar sebanyak 31 persen adalah boleh lebih dari tiga kali masing masing selama 5 tahun,” ujarnya.

Lebih lanjut Ade mengatakan, ketika ditanya terkait dengan sikapnya jika Presiden Jokowi maju kembali di 2024, responden yang awalnya mendukung jabatan presiden hanya dua periode goyah.

Dengan pertanyaan itu, didapatkan hasil sebanyak 40,2 persen responden setuju Jokowi kembali maju sebagai capres untuk ketiga kalinya, 6,9 persen tidak menjawab dan 52,9 persen publik tidak setuju.

“Ketika disodorkan nama Jokowi untuk kembali maju, yang setuju dua periode banyak goyah, sehingga tidak lagi jadi 74 persen, meski yang menolak tetap mayoritas. Ada efek Jokowi terhadap sikap publik,” ujarnya.

Survai ini sendiri dilakukan pada 21-28 Mei 2021 terhadap 1.072 responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.

Responden terpilih diwawancara lewat tatap muka oleh pewawancara yang terlatih. Margin of error rata-rata dari survai ini sebesar 3,05 persen pada tingkat kepercayaan sebanyak 95 persen. (cnnindonesia/den)

<p>The post 52 Persen Publik Tolak Jokowi Nyapres Lagi first appeared on Kabar NTT.</p>

Sebuah postingan di sebuah grup FB cukup mendorong penulis untuk berkomentar. Di grup bernama grup Kupang itu tertulis: “NTT yang bencana tetapi hanya Flores (Lembata/Adonara) yang dikunjungi. Ini hebatnya orang Flores berdiplomasi.” Demikian komentar status tersebut.

Sepintas, postingan ini wajar-wajar saja. Masing-masing orang bisa bebas mengungkapkan pendapatnya. Lebih lagi dia tahu bahwa bencana itu tidak hanya di Lembata dan Adonara. Bencana angin kencang bernama badai seroja itu menyapu-rata wilayah NTT. Tetapi ungkapan di atas perlu didalami hingga tidak memunculkan iri hati.

Kuat Diplomasi?

Kalau melihatnya sebagai kehebatan orang Flores berdiplomasi, maka tentu harus diuji lagi. Siapa yang berdiplomasi? Apakah orang-orang Flores di pusat? Apakah kekuatan media lokal mengangkatnya menjadi isu nasional?

Dalam kondisi bencana seperti itu memang tidak susah ditelusuri.Tetapi membaca postingan yang diberikan di beberapa grup media baik yang di Lembata (misalnya “Ini Baru Lembata”) atau Flotim (Cinta Flotim/Cinta Larantuka), maka postingan bencana itu segera dihadirkan. Tidak saja foto-foto tetapi video.

Postingan ini tentu saja ditampilkan juga di grup yang ada di dataran Timor (Malaka, Kupang, Alor, Rote dan sebagainya). Namun secara otomatis, postingan itu akan terseleksi menurut tingkat keparahannya. Lebih lagi fokus akan lebih diutamakan kepada jumlah korban yang meninggal.

Hal itu bisa dibuktikan setelah 6 hari bencana. Pada 10 April disebutkan total korban adalah 165 orang, 45 orang hilang, dan 8 orang lainnya mengalami luka berat. Dari sisi jumlah korban, Adonara menempati urutan teratas dengan 65 orang dan Lembata 45 orang.  Alor sebanyak 28 orang meninggal dan 13 hilang. Di Kabupaten Malaka 6 orang meninggal. Di Kabupaten Kupang, 4 meninggal dunia. Sedangkan di Kota Kupang, 6 orang meninggal.

<p>The post Bencana NTT, Hanya Flores Yang Dikunjungi Jokowi? first appeared on Kabar NTT.</p>