Hal itu ditegaskan Bupati Kodi Mete ketika melakukan panen perdana bawang merah varietas lokananta bersama Kelompok Tani Homba Kawango, Jumat (3/9/2021) di Desa Kapaka Mandeta, Kecamatan Kodi, SBD.

Selain Bupati Kodi Mete, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Kominfo, Camat Kodi, Kepala Desa Kapaka Mandeta, Kapolsek Kodi, Babinsa dan para penyuluh pertanian serta anggota kelompok tani.

Bupati  Kodi Mete yang ditemui media di sela-sela kegiatan panen raya memberi apresiasi pada Kelompok Tani Homba Kawango yang sudah berhasil melakukan panen perdana bawang merah varietas lokananta.

Kodi Mete mengatakan, hasil yang dicapai oleh Kelompok Tani Homba Kawango ini jika berlanjut terus dan dapat diikuti oleh kelompok lain, maka kebutuhan bawang di Sumba tidak perlu lagi didatangkan dari luar Sumba.

“Kebutuhan bawang di Sumba bisa kita datangkan dari SBD, syaratnya adalah rakyat terus menanam, merawat dan memanen,” kata Kodi Mete.

Kodi Mete juga mensyukuri bahwa di musim kemarau seperti saat ini rakyat masih bisa memanen sesuatu, yaitu bawang.

“Kita akan coba di daerah-daerah lain, sehingga bisa ditanam di musim hujan, yang pastinya bukan daerah datar seperti ini,” jelasnya.

Bupati Kodi Mete menambahkan, yang namanya petani  jam kerjanya setiap hari, tidak kenal musim hujan atau kemarau. Pemda akan mendorong terus, tentunya akan dikombinasikan dengan ketersediaan air.

“Pandemi Covid boleh terjadi, tetapi petani tetap rajin di kebun. Ini merupakan salah satu cara untuk menghindarkan diri dari penularan virus corona,” tutupnya.

Untuk diketahui luas  lahan yang digarap oleh Kelompok Tani Homba Kawango seluas 7 hektar. Selain bawang merah, komoditi lain yang juga ditanam adalah tanaman,  cabe,  wortel dan juga terong.

Program ini sendiri merupakan bantuan dari Kementerian dan Ketahanan Pangan dengan komoditi yang bervariasi yaitu:  bawang, tomat, cabai, terong dan wortel serta budidaya ikan lele dan ikan nila yang tersebar di rumah-rumah anggota kelompok. (ota)

<p>The post Panen Bawang, Bupati SBD, “SBD Siap Pasok Bawang untuk Sumba” first appeared on Kabar NTT.</p>

Kepada awak media yang meliput saat pembongkaran ulang, Kamis (1/4/2021),  Wily, sapaan akrab Kadis PUPR ini, menjelaskan pengerjaan jalan Bondokodi-Buka Bani yang dipublikasikan oleh beberapa media dan sempat diperiksa oleh DPRD melanggar spesifikasi.  Karena itu kontraktor pelaksana membongkar dan memperbaiki lagi.

“Dalam spesifikasi tidak dibenarkan menggunakan pasir laut karena itu tidak ada dalam kontrak,  tetapi para tenaga kerja di lapangan menggunakan pasir laut, sehingga harus dibongkar kembali. Dan saat ini kita sudah saksikan bersama bahwa ketegasan pemerintah sudah melakukan itu. Ini merupakan tekad pemerintah untuk membangun yang terbaik yang sesuai dengan kontrak yang ada. Dan dari komunikasi itu kontraktorpun tidak keberatan  dan melakukan pembongkaran ulang beberapa titik tembok penahan yang menggunakan pasir laut,” ungkap Wily.

Wily menjelaskan, setelah pihaknya melakukan pemeriksaan diketahui bahwa ada miskomunikasi antara pemberi pekerjaan dengan pelaksana yang ada di lapangan (tukang yang bekerja). Pasir laut yang diadakan sebenarnya dipakai untuk urukan di bawah pasangan yang akan dikerjakan. Urukan itu pasir apa saja boleh tidak harus pasir kali kecuali pasangan.

<p>The post Kadis PUPR SBD Beri Apresiasi PT BPN Yang Bongkar Tembok Jalan first appeared on Kabar NTT.</p>

Bupati Kodi Mete mengatakan, aparat keamanan melakukan tugasnya untuk menjaga agar tidak terjadi kerumunan massa, mengingat saat ini sedang dilanda wabah virus corona.

Diduga tidak menerima baik imbauan petugas untuk menaati anjuran protokol kesehatan.  masyarakat balik menyerang petugas dengan lemparan batu. Tak heran ada petugas yang terluka, kendaraaan Polres SBD juga rusak akibat lemparan batu.

Menyusul kejadian itu,  ada beberapa pihak menyalahkan pemerintah dan menilai pemerintah terkesan membiarkan kejadian itu.

Kepada media ini, Bupati Kodi Mete membantah dan menjelaskan duduk masalahnya.

Kodi Mete mengatakan, pasola adalah kegiatan budaya yang tidak bisa diintervensi oleh pemerintah.

“Pasola ini adalah kegiatan budaya. Kalau dianalogikan sama dengan kegiatan gereja (agama), tidak mungkin pemerintah melarang atau menutup kegiatan tersebut. Tugas pemerintah adalah memberi pemahaman kepada masyarakat berkaitan dengan kondisi covid saat ini,” ungkap Bupati Kodi Mete di ruang kerjanya, Senin (8/2/2021).

Lebih lanjut mantan Kadis Kesehatan NTT ini menjelaskan, berkaitan dengan pasola di masa pandemi ini, sebelumnya sudah diadakan pertemuan khusus dengan para rato adat  dan disepakati adanya pembatasan kerumunan dan lain-lain dengan protokol kesehatan (menjaga jarak, menggunakan masker serta mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer).

<p>The post Bupati Kodi Mete Sayangkan Kejadian Pasola Bondo Kawango first appeared on Kabar NTT.</p>

Masukan ini dikemukakan Wakil Ketua I DPRD Sumba Barat Daya, Haji Samsi Pua Golo, merespon pelaksanaan pasola di wilayah Kodi pekan lalu. Pesta adat itu diduga tidak mengikuti protokol kesehatan. Kejadian ini kemudian diangkat dan menjadi ramai di media sosial oleh Wakil Ketua II DPRD Sumba Barat Daya, Maximus Kaka, dan sejumlah pihak lainnya.

Sbelumnya pemerintah sudah mengeluarkan himbauan yang menegaskan bahwa pelaksanaan pasola di tengah pandemi tidak dihadiri oleh penonton.

Haji Samsi mengatakan, dalam kondisi seperti ini pemerintah seharusnya bisa lebih tegas dalam penerapan aturan dalam pelaksanaan pasola tersebut. Terlebih sudah ada kesepakatan bersama untuk tidak melakukan kerumunan.

Haji Samsi mendorong pemerintah memberikan sanksi bagi para pelanggarnya.

Ketegasan semacam itu, katanya, diperlukan mengingat beberapa hari mendatang pelaksanaan pasola masih terus berlangsung.

Haji Samsi bahkan meminta pemerintah bisa meniru proses penegakan hukum yang terjadi di Pentaburan, Jakarta, di mana para pelanggarnya dihukum bahkan beberapa pejabat langsung dimutasi.

“Kalau alasan bahwa tidak bisa membendung massa, saya pikir kita dalam tim itu ada TNI/Polri. Kita bisa menggunakan peran mereka sebagai pengaman. Kalau ada warga yang mengarah melakukan kerumunan, maka pemerintah bisa bubarkan, tidak perlu kita biarkan. Itu kan pembiaran. Pembiaran ini akan berakibat fatal. Kita harus belajar dari kejadian Petamburan lalu yang pemerintahnya tahu tapi membiarkan. Imbasnya banyak yang dimutasi dan dipanggil. Pemerintah harus tegas dan ini juga sudah kami wanti-wanti dari awal soal ini. Bahwa kami tidak melarang pasola tapi tidak berarti dia berjalan tanpa mengikuti aturan. Toh di awal yang diizinkan ritusnya, bukan eventnya,” tegas Haji Samsi.

<p>The post Pasola Kodi, Seharusnya Pemerintah Belajar dari Kasus Petamburan first appeared on Kabar NTT.</p>

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Barat Daya, Dominggus Bulla, kepada media di ruang kerjanya, Jumat (5/2/2021),  menyebut dari 103 desa tersebut ada 4 desa yang pemilihannya dilaksanakan karena kepala desanya telah mangkat, sisanya untuk kepala desa yang telah selesai masa jabatannya.

“4 Desa itu adalah Sangu Ate, Kawango Hari, Matapyawu dan Reda Wanno sisanya itu karena selesai masa jabatan dengan rincian per kecamatan itu Kodi Utara 16 desa, Kodi 12 desa, Wewewa Barat 15 desa, Wewewa Selatan 10 desa, Kodi Blaghar 11 desa, Kodi Bangedo 11 desa, Loura 7 desa, Tambolaka 3 desa, Wewewa Utara 5 desa, Wewewa Timur 9 desa dan Wewewa Tengah 6 desa,” sebut Bulla.

Bulla menegaskan pilkades rencananya akan dilaksanakan April mendatang walaupun tanggal pelaksanaannya masih bersifat tentatif. Rencana ini, sebutnya, sudah disetujui kepala daerah dan saat ini pihaknya sedang melakukan diskusi dengan Bagian Hukum Setda SBD untuk memastikan perda tentang pemilihan dapat diterima semua pihak.

“Hari ini rencana diadakan pertemuan dengan Bagian Hukum untuk bahas Perbup yang menjadi turunan dari Perda soal mekanisme pemlihan kepala desa. Diharapkan hari ini selesai kalau memang tidak bisa hari ini ya bisa butuh 2-3 hari. Intinya pembahasan ini dilakukan agar perbup ini diterima oleh semua kalangan,” katanya.  (ekb)

<p>The post 103 Desa di Sumba Barat Daya Siap Laksanakan Pilkades first appeared on Kabar NTT.</p>

Ketika Rato Loghe masih menjadi Raja Kodi dan kemudian digantikan oleh keponakannya Rato Ndera Wulla, suku-suku dari Kodi Bangedo belum ikut bergabung dalam atraksi saling lempar lembing dari atas kuda ini.

Namun pada tahun 1920, setelah Belanda masuk ke Sumba, suku-suku dari Kodi Bangedo (antara lain:  Waidimu, Mehang Mata, Homba Wawi, Balengger, Rangga Baki, Pakare, Hali Kandangar, Ngahu Watu, Parona Baroro dll) mulai ikut serta dan bergabung dengan Mbali Hangali. Bagaimana pun suku-suku ini hidup bertetangga.

Karena korban jiwa yang ditimbulkan dalam setiap atraksi pasola cukup banyak—maklum dulu pakai tombak benaran—pada tahun 1930 Belanda mulai melarang tombak, dan diganti kayu tumpul.

Pasola pun diarahkan sebagai perayaan kegembiraan bersama seluruh wilayah Kodi, Bangedo, Balaghar, hingga Wanokaka.

Sekitar tahun 1945 Raja Ndera Wulla meninggal. Kekuasaan dipegang oleh Raja HR Horo dari Rangga Baki, Bangedo. Pada upacara pelantikannya ia memerintahkan pertunjukan pasola di lapangan antara Rangga Baki dan Ratenggaro.

<p>The post Pasola: Dari Ritual Adat Menjadi Tontonan first appeared on Kabar NTT.</p>