Fakta ini disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Lembata, Petrus Gero, di Lewoleba, Rabu (29/12/2021).

Politisi Golkar itu mengatakan, dalam struktur APBD tahun 2021 PAD Lembata ditargetkan Rp 863 miliar, sedangkan belanja ditarget Rp 1,15 triliun.

Angka belanja ini, kata Gero melonjak karena Pemerintah Kabupaten  dan DPRD setempat memasukkan dana pinjaman daerah (PEN) ke dalam struktur APBD Kabupaten Lembata tahun 2021.

“Dalam Rapat Banggar dan TAPD tentang penyempurnaan RAPBD 2022, tanggal 23 Desember 2021 diketahui penyerapan anggaran di atas 80%. Kita berharap sampai akhir tahun ini penyerapan anggaran bisa terus meningkat,” ujar Gero.

Menurut Gero, realisasi pembayaran proyek pada akhir tahun kepada pihak ketiga menjadi hambatan dalam penyerapan APBD.

Namun realisasi anggaran untuk pihak ketiga sampai saat ini belum direalisasi, juga tergantung kesiapan dokumen yang diserahkan pihak ketiga kepada Pemda.

“Penyerapan anggaran itu penting, sebab ia dapat menjadi daya dongkrak bagi pembangunan di Kabupaten Lembata. Itu juga menjadi ukuran kinerja bagi para pengguna anggaran. DPRD dukung agar penyerapan anggaran bisa dioptimalkan,” tegas  Gero.

Lebih lanjut Gero mengatakan, DPRD juga mendorong agar PAD bisa ditingkatkan.

“Tapi kalau melihat kondisi ini tidak mungkin PAD kita tidak dapat dicapai sesuai target,” katanya.

Sementara itu, hingga akhir tahun, sejumlah pihak ketiga (kontraktor) mengeluhkan pembayaran uang oleh pemerintah, padahal pekerjaan fisik proyek yang ditangani sudah rampung.  (ona)

<p>The post Akhir Tahun 2021, Penyerapan APBD Lembata Capai 80 Persen first appeared on Kabar NTT.</p>

Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur,  mengemukakan rencana itu saat konferensi pers bersama anggota DPRD NTT di Hotel Palm, Sabtu (26/9/2020) lalu.

Bupati Sunur mengatakan, dana Rp 400 miliar dari pinjaman daerah itu akan dimanfaatkan untuk mengakomodasi tiga kegiatan, yakni penguatan infrastruktur sosial, pemulihan ekonomi masa pandemi Covid-19 dan pembangunan infrastruktur strategis untuk menangani jalan yang tidak ditangani Pemprov NTT.

Bupati Sunur menjamin dengan pinjaman daerah pemerintah daerah akan membangun jalan kabupaten terutama di bagian poros utama.

“Semua untuk pemulihan ekonomi sehingga jalan ini jangan ditanya lagi siapa punya, provinsi atau kabupaten. Jadi orientasi pembangunan jalan itu berdasarkan tujuan,” tegas Sunur.

Anggota DPRD Provinsi NTT, Yohanes de Rosari, menambahkan pinjaman daerah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak memerlukan persetujuan lembaga legislatif lagi.

“DPRD hanya diberitahukan saja. Tidak perlu persetujuan,” ujarnya. (yua)

<p>The post Pemkab Lembata Mau Ajukan Pinjaman Daerah Rp 400 M first appeared on Kabar NTT.</p>