Penegasan itu disampaikan Bupati Falent saat kegiatan penyerahan DPA yang berlangsung di Aula Lantai II Kantor Bupati TTU, Rabu (21/1/2026).

Ia menyayangkan sikap sejumlah Kepala Dinas hingga Kepala Bagian yang tidak hadir tanpa alasan jelas, padahal kegiatan tersebut sangat strategis bagi jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.

Atas ketidakhadiran tersebut, Bupati Falent secara langsung meminta Sekretaris Daerah TTU, Fransiskus Bait Fai, untuk menindaklanjuti dengan menurunkan kredit kinerja para pejabat yang absen.

Menurut Bupati Falent, penyerahan DPA di awal tahun anggaran bertujuan agar seluruh program dan kegiatan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat dapat segera dilaksanakan. Ia menilai, lambannya pelaksanaan kegiatan menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas pekerjaan.

“Berdasarkan pengalaman, masih banyak OPD yang baru menjalankan program di pertengahan bahkan di akhir tahun anggaran. Akibatnya kualitas pekerjaan menjadi rendah karena waktu pelaksanaan sangat terbatas,” ujar mantan perwira TNI tersebut.

Ia menegaskan bahwa anggaran yang tertuang dalam DPA merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara serius oleh setiap pimpinan perangkat daerah.

<p>The post 22 Kepala OPD Absen Terima DPA, Bupati TTU Minta Kredit Kinerja Diturunkan first appeared on Kabar NTT.</p>

DPA tersebut menjadi dasar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA).

Penyerahan DPA dilaksanakan di Aula Lantai II Kantor Bupati TTU pada pukul 14.00 Wita, dan dihadiri para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten TTU.

Dalam sambutannya, Bupati Yosep mengapresiasi OPD yang telah berhasil mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, ia juga meminta OPD yang belum mencapai target agar bekerja lebih keras dan melakukan berbagai upaya inovatif sehingga ke depan PAD dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Bupati menegaskan bahwa APBD yang tertuang dalam DPA merupakan uang rakyat yang pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral, administrasi, dan hukum.

“Karena ini uang rakyat, maka setiap rupiah yang digunakan harus dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, seluruh OPD wajib memahami dan menerapkan prinsip dasar penggunaan anggaran,” tegasnya.

Adapun prinsip dasar penggunaan anggaran yang ditekankan Bupati TTU meliputi: Akuntabel, yaitu setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, didukung dengan administrasi yang lengkap dan benar.

Efisien, yakni penggunaan anggaran harus tepat guna dan tepat sasaran, menghindari pemborosan, serta menghasilkan manfaat maksimal dengan biaya yang wajar.

<p>The post Bupati TTU Serahkan DPA 2026, Tekankan Akuntabilitas dan Percepatan Program Berdampak bagi Masyarakat first appeared on Kabar NTT.</p>