Restorative Justice (RJ) ditempuh setelah Jaksa Agung Muda Pidana Umum menyetujui surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) dalam perkara Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan nama tersangka FK alias Acong pada 27 Februari 2024.

Kepada media ini, Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) S. Hendrik Tiip, S.H menuturkan SKP2 tersebut diserahkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) TTU yang diwakili Kepala Subseksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Jaksa Hera Ayu Saputri, S.H selaku Penuntut Umum dan Fasilitator.

“Surat Kejaksaan tentang permintaan penghentian penuntutan telah terbit tanggal 28 Februari 2024,” jelas Hendrik.

Hadir pada kesempatan itu, tersangka FK Alias Acong beserta keluarga tersangka, saksi korban FRT Alias Ance beserta keluarga korban dan tokoh Agama Pdt. Wita S. Suni S. Th.

“Pada kesempatan tersebut Kejari TTU juga menyerahkan sertifikat penghargaan dari Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara kepada saksi korban, ibu FRT Alias Ance karena sudah tulus dan ikhlas memaafkan pelaku,” tutup Kasi Intel, Hendrik Tiip. (Siu)

<p>The post Kejari TTU Kembali Selesaikan Perkara Kasus KDRT Secara Restorative Justice first appeared on Kabar NTT.</p>

Kedua perkara kasus KDRT itu tersangka  masing-masing atas nama DBT dan SE.

Pelaksanaan proses perdamaian tersebut dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri TTU Dr. Roberth Jimmy Lambila, SH., MH dan didampingi Jaksa fasilitator Muhamad Mahrus Setia Wijaksana, SH., MH dan Bosma Martua Raja Sinaga, SH.

Turut hadir dalam proses perdamaian tersangka DBT dan keluarga serta saksi korban YT beserta keluarga, tersangka SE dan keluarga serta saksi korban YB dan keluarga, Penyidik Polsek Wini, Penasehat Hukum masing – masing tersangka, tokoh masyarakat desa  Oesoko dan tokoh masyarakat Desa Oekolo.

Kepala Kejaksaan Negeri TTU, Dr. Roberth Jimmy Lambila, SH., MH melalui kasi Intel Kejari TTU, S.  Hendrik Tiip mengatakan, dari proses perdamaian tersebut  kedua belah pihak dari masing-masing tersangka bersepakat untuk berdamai dan menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan.

“Karna sudah ada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dengan disaksikan keluarga kedua belah pihak serta tokoh masyarakat, hari ini kami laporkan kepada pimpinan secara berjenjang melalui Bapak Kajati dan kepada Bapak Jaksa Agung untuk mendapat persetujuan dilakukan penyelesaian perkara melalui RJ,” ungkapnya.

“Kesepakatan perdamaian ini ditandai dengan penandatangan berita acara proses perdamaian berhasil,” tambah Hendrik. (Siu)

<p>The post Awal Tahun 2024, Kejari TTU Selesaikan Dua Kasus KDRT Secara RJ first appeared on Kabar NTT.</p>

Upaya Restorative justice tersebut merupakan yang kesekian kalinya dilakukan oleh Kejari TTU, sejak diberlakukan proses penegakan hukum melalui pendekatan keadilan restorative justice.

Proses perdamaian dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang disangka melanggar pasal 341 ayat (1) KUHP dengan nama tersangka Agustinus Nitsae (Agus), berlangsung di aula kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) TTU, Rabu (13/9/2023), pukul 10.30 wita.

Pelaksanaan proses perdamaian di pimpin langsung oleh Kajari TTU, Roberth Jimmy Lambila, S.H., M.H. didampingi Kepala Seksi Subseksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejari TTU, Hera Ayu Saputri, S.H. dan Penuntut Umum selaku Fasilitator Muhamad Mahrud Setia Wijaksana, S.H, M.H.

Turut hadir dalam proses perdamaian tersebut tersangka Agustinus Nitsae alias Agus beserta keluarga tersangka, korban yakni Emanuel Naben beserta keluarga korban, Ketua STIH Cendana Wangi, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat Desa Banfanu.

Pelaksanaan proses perdamaian oleh Jaksa Penuntut Umum selaku fasilitator berhasil dilaksanakan, ditandai dengan Penandatangan Berita Acara Proses Perdamaian Berhasil (RJ-20) yang ditanda tangani oleh para pelaku selaku tersangka dan korban, Tokoh Masyarakat dan Muhamad Mahrud Setia Wijaksana, S.H, M.H. selaku Penuntut Umum dan Fasilitator.

Selain itu tersangka juga memberikan santunan berupa biaya perawatan kepada korban.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) TTU, Roberth Jimmy Lambila, SH., MH melalui Kasi Intel Kejari TTU, S. Hendrik Tiip, SH mengungkapkan proses perdamaian terhadap kasus ini akan segera dilaporkan kepada Kajati NTT untuk selanjutnya meminta persetujuan Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum untuk persetujuan dilakukannya Restorative Justice (RJ).

“Karena hari ini proses perdamaian berhasil dilaksanakan oleh Bapak Kajari dan Jaksa Fasilitator maka hari ini juga kami laporkan kepada Bapak Kajati NTT untuk meminta persetujuan Bapak Jaksa Agung Muda Tindak pidana Umum untuk persetujuan dilakukannya Restorative Justice atas perkara ini,” pungkasnya. (Siu)

<p>The post Kejari TTU Kembali Selesaikan Kasus Penganiayaan dengan Langkah RJ first appeared on Kabar NTT.</p>

Sejak bulan Januari hingga 2 Agustus 2023, Kejaksaan Negeri TTU telah menyelesaikan tiga perkara tindak pidana. Sedangkan tiga perkara tindak pidana yang kemarin baru dilakukan Restorative justice akan dilaporkan berjenjang dan menunggu persetujuan.

Proses perdamaian tiga perkara tindak pidana itu digelar Rabu (2/8/2023), di Aula Kantor Kejari TTU dan dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) TTU, Roberth Jimmy Lambila, didampingi Penuntut Umum, Achmad Fauzi dan Jaksa Fasilitator, Muhamad Mahrus Setia Wijaksana.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) TTU, Roberth Jimmy Lambila, melalui Kasi Intel Kejari TTU, Hendrik Tiip, menjelaskan proses perdamaian tiga perkara tindak pidana tersebut diantaranya, perkara tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan dua perkara tindak pidana penganiayaan.

Adapun tersangka perkara tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan yakni, Finsensius Tasaeb alias Finsen (61), Hery Theodorus Foni alias Teo (49), Jhon Arlindo Dicaprio Foni alias Rio (24), dan Yakobus Allesandro Foni alias Sandro (20).

Sedangkan korban dalam perkara tersebut diketahui merupakan Fransiskus Basan alias Frans. Para tersangka sebelumnya diancam melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP) subsidair pasal 351 ayat(1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara untuk dua perkara penganiayaan dilakukan tersangka Adelbertus Erfenius Taseko alias Erven Foni Andri (28), dengan korban Baselina Sait dan tersangka Adrianus Kebo alias Andri dengan korban Jose Oematan.

Para tersangka diancam melanggar pasal 351 ayat(1) KUHP.

Ketiga perkara tersebut sebelumnya ditangani oleh penyidik Unit Reskrim Polsek Miomaffo Timur, Polres Timor Tengah Utara.

Pelaksanaan proses perdamaian oleh Jaksa Penuntut Umum selaku fasilitator berhasil dengan ditandai dengan penandatangan berita acara proses, Perdamaian Berhasil (RJ-20) yang ditanda tangani oleh para pelaku selaku tersangka dan para korban, tokoh masyarakat.

Sementara itu, para tersangka melalui keluarga memberikan biaya perawatan kepada para korban.

“Paling lambat hari ini JPU akan melaporkan secara berjenjang kepada Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTT untuk mendapat petunjuk dan persetujuan lebih lanjut dengan JAM PIDUM, apakah bisa disetujui atau tidak permohonan RJ yang dilakukan Kejari TTU, kemarin,” tuturnya. (Siu)

<p>The post Restorative Justice, Kejari TTU Kembali Damaikan Tiga Perkara Tindak Pidana first appeared on Kabar NTT.</p>

Permohonan RJ Kejari TTU yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) TTU, Roberth Jimmy Lambila, S.H., M.H didampingi Muhamad M. S. Wijaksana dan Bosman M. R. Sinaga selaku jaksa fasilitator, Selasa (11/4/2023). .

Kajari TTU, Roberth Jimmy Lambila, melalui Kasi Intel Kejari TTU, Hendrik Tiip, kepada media ini, Rabu (12/4/2023), menyampaikan bahwa permohonan Restorative Justice telah disetujui Jampidum Kejagung RI.

“Pada hari ini Selasa tanggal 11 April 2023, sekitar pukul 11.00 Wita, telah dilaksanakan ekspose Permohonan Restorative Justice (RJ) yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara, Bapak Roberth Jimmy Lambila, S.H., M.H., didampingi Muhamad Mahrus Setia Wijaksana, S.H., M.H. dan Bosman Martua Raja Sinaga, S.H. selaku Jaksa Fasilitator yang dilaksanakan secara virtual,” ucapnya.

Hendrik menjelaskan, pelaksanaan ekspose Permohonan Restorative Justice (RJ) dalam perkara atas nama Remigius  Saka alias Remi yang disangka telah melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Pelaksanaan ekspose dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Orang dan Harta Benda (Oharda) pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Ibu Agnes Triani, S.H., M.H., Koordinator dan para Kasubdit pada Direktorat Orang dan Harta Benda pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, serta Bapak Hutama Wisnu, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Bapak Muhammad Ikhsan, S.H., Koordinator, dan para Kasi pada Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur,” urai Hendrik.

Hendrik menambahkan, pelaksanaan proses Permohonan Restorative Justice (RJ) tersebut sebagai tindak lanjut atas upaya perdamaian yang dilaksanakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri TTU pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, yang dihadiri oleh tersangka  atas nama Remigius Saka alias Remi, keluarga korban, keluarga tersangka, tokoh agama, tokoh masyarakat desa, penyidik, Duta Kejari TTU dan akademisi STIH Cendana Wangi.

Lebih lanjut, Hendrik menjelaskan Permohonan Restorative Justice (RJ) tersebut disetujui oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dengan catatan agar Kepala Kejaksaan Negeri TTU melengkapi proses administrasi Permohonan Restorative Justice (RJ) melalui Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk mendapatkan Penetapan Restorative Justice (RJ) dalam perkara atas nama tersangka Remigius Saka alias Remi karena memenuhi syarat untuk dilakukan Restoratif Justice.

“Nanti dalam waktu dekat Pak Kajari bersama jaksa Fasilitator akan memberikan Surat Penetapan Restoratif Justice kepada pihak tersangka bersama keluarga dan pihak korban dan keluarganya setelah kami menerima Penetapan RJ dari  Bapak Kajati NTT,” tutupnya. (siu)

<p>The post Jampidum Setujui Usulan RJ Kejari TTU Atas Perkara Remigius  Saka first appeared on Kabar NTT.</p>