“Ada banyak hal yang dapat menjatuhkanmu. Tetapi hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.”  (Raden Ajeng Kartini, 1879-1904)

Kisah Pelantikan Itu: Awal Sekaligus Akhir?

Bernada santun dan sungguh animatif. Itulah harapan Gubernur NTT, Viktor B. Laiskodat, pasca pelantikan Wakil Bupati Ende (27/1/2022).  Harapan itu disuarakan oleh Prisila Q. Parera, Karo Administrasi Pimpinan Daerah Setda NTT, yang jadi Juru bicara Pemprov NTT.

Intinya, ada ucapan rasa terima kasih atas segala dukungan dalam keseluruhan proses pemilihan hingga pelantikan Erikos Emanuel Rede sebagai Wakil Bupati Ende.

Sadar akan segala caruk-maruk dinamika penuh liku  menuju seremoni pelantikan ini, Gubernur Laiskodat pun punya harapan sejuk lainnya. Ini demi situasi kondusif di NTT, khususnya bagi warga Kabupaten Ende.

“Gubernur menghimbau semua pihak untuk tidak lagi berpolemik tentang pelantikan tersebut, namun berkolaborasi untuk membangun NTT, khususnya Kabupaten Ende,“ demikian lanjut Prisila.

Yakinlah! Ada rasa gembira di hati masyarakat Ende. Yang dirindukan telah tiba saatnya. Erik Rede telah sah jadi wakil bupati ‘yang terpilih dan terlantik.’ Ia siap menjalankan amanat seluruh warga Kabupaten Ende. Bentrok boleh bentrok, toh akhirnya terlantiknya seorang wakil bupati, semuanya mesti pada teduh hati dan sejuk di jiwa.

Sayangnya, harapan gubernur ternyata terblokir serius. Situasi perlahan mencekam untuk menyimak penuh serius Surat Dirjen Otda Nomor 132.53/956/OTDA.  Bersifat penting. Dan punya perihal surat yang bikin perih di dada: “Penarikan Keputusan Menteri Dalam Negeri.”

Tak sempat berbulan madu sehari semalam, Erik Rede sepertinya langsung gugur dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Ende. Sungguh mengharukan!

Tarung Opini Tak Terhindarkan

Adu opini tak terhindarkan. Lempar gagasan bermuatan banyak sudut pandang tak terelakan. Tak bermaksud untuk kupas tuntas kisah suram gelora politik Kabupaten Ende. Semua telah berlalu, dan telah jadi perjalanan sejarah  politik. Setiap orang punya tafsiran sendiri.

Dan itulah yang telah dan tengah terjadi. Sepertinya semuanya ingin ‘agungkan’ Friedrich Nietzsche (1844-1900). Si Filsuf Jerman itu punya keyakinan bahwa “fakta tak pernah ada. Yang ada itu cuma tafsir.”

Maka yang terjadi pada Kamis, 11 November 2021 di gedung DPRD Ende adalah kuat dan tebalnya ‘tafsiran akan harus adanya seorang wakil bupati.’ Dan tafsiran itu pun jadi titik tolak dari tafsiran berikutnya sekiranya semua aturan bisa diredusir dan ‘diperlemah’ sesuai isi keinginan pada tafsiran itu sendiri.

Kisah terpilih dan dilantiknya Wakil Bupati Ende kini memang sungguh goyah. Sebab ia dibangun dan disusun atas ‘satu batu tafsiran di atas batu tafsiran lainnya.’ Karenanya, sangat tak mengagumkan dan tidak berwibawa untuk masyarakat Ende. Mudah rapuh. Goyah dan ambruk.

Bukankah bahwa bahkan surat dari Dirjen Otda itu masih pula ditafsir-tafsir? Sungguh! “Jakarta locuta causa non finita est”. Entah Jakarta mau tetapkan apa, tafsiran jalan terus! “Baku ambil di medsos tetap berkobar.” Soal tak pernah tiba di titik finis.

Tetapi, apapun tafsiran dengan segudang ilmu dan pendasarannya, masyarakat Ende kini harus ‘gigit jari serentak penuh heran.’ Sebuah bencana politik telah terjadi di daerah yang selalu berbangga bahwa “Nilai-Nilai Pancasila dirahimi di tempat ini.” Ada  yang tak beres telah terjadi.

Ke Mana Arah ‘Perahu Politik Ende?’

Namun, tak usahlah berdendang penuh pilu, “Dosa-dosa siapa, ini dosa siapa? Salah siapa, ini salah siapa?” Sebab semua elit politik di DPRD Ende sudah pada tahu, “Mestinya aku tak bertanya lagi.” Sebab, “Jawabnya ada di relung hati ini.” Itu pun “Bila masih mungkin kita menorehkan batin” seturut lantun reflektif Bang Ebiet.

Politik punya hamparan strategi demi kemajuan hidup bersama. Tetapi ia banyak kali tak pernah luput dari tindak manipulatif demi kepentingan sepihak yang sembrono. Bukankah area politik itu tak pernah dan tak bisa automous. Sebab ia dipaket pula dalam lintasan psikologi politik. Dan bukankah dari area politik itu juga dituntut adanya legitimasi perilaku?

Politik dan kekuasaan yang seharusnya bening cemerlang telah jadi keruh oleh distorsi mental dan perilaku. Dan siapapun bisa alami ‘gangguan mental’ seperti ini. Iya, apalagi bila satu dua kepentingan tidak atau belum terjawabi.  Gangguan mental itu sungguh berujung kejam dan tak adil.

Ia berimbas pada perilaku yang sebatas hanya ‘jelih dan teliti membaca kepentingan sendiri, namun tak diimbangi oleh kesadaran akan jalur korupsi, kolusi, nepotisme, kekerasan atau ketidakadilan yang tengah dilewati. Atmosfer politik jadi amat kasar dan penuh gaduh, tetapi juga penuh senyap demi nyamankan segala kepentingan dan nafsu sepihak.

Uji Nyali dan Uji Kecepatan Tak Bertaji

Proses ‘terpilih hingga terlantiknya Wakil Bupati Ende ’ tentu tak bebas murni dari praktek-praktek koruptif yang telah mencederai harapan dan kerinduan seluruh warga Kabupaten Ende. Terbaca jelas bahwa yang disebut manuver dan strategi politik di Pilwabup Ende ini, sejatinya, adalah ‘aksi balapan liar uji nyali dan uji kecepatan.’

Apakah tak mungkin bahwa telah tercipta ‘jalur senyap penuh perjuangan lintasan Ende, Kupang, Jakarta’ hingga terlantiknya Erik Rede sebagai Wabup Ende? Yang terjadi sebegitu gampang ‘yang tak mudah?’ Sebab, polemik tentangnya telah bermuncratan sana-sini.

Nyatanya, walau telah terlantik, semuanya masih dalam bayang-bayang. Dan apakah ketakhadiran Bupati, Sekda Ende di Bandara Haji Hasan Aruboesman, Ende, demi menyambut datangnya sang wabup (Minggu, 30 Januari 2022) harus diterima begitu saja bahwa ‘‘kedua pejabat itu berhalangan karena ada kegiatan lain yang tidak bisa diwakilkan?”

Entah sampai kapan situasinya harus jadi teduh dan cerah secerah cahaya mentari pagi di puncak Danau Kelimutu?

Tetap Ada Harapan

Kini, demi ‘Ende sare-Lio pawe’ sepantasnya Kemendagri mesti bersikap. Iya, mengambil tindakan atau putusan yang pasti. Demi selamatkan situasi penuh bingung yan dihadapi masyarakat Ende. Memang terkesan bagai ‘makan pesta besarnya di Ende, tetapi Jakartalah yang dipaksa/terpaksa untuk cuci piring kotornya.’ Namun, mau bagaimana lagi?

Setidaknya, dengan itu ada pedagogi politik bagi warga NTT dan Ende khususnya. Urus orang banyak dengan rupa-rupa manuver penuh intrik demi kepentingan sepihak sering lebih munculkan banyak repotnya! Tetapi, mungkinkah di Ende tengah terjadi karma politik akibat ada banyak soal yang masih penuh tanda tanya? Entahlah! Tetapi, Ende harus bangkit dan bergerak maju.

Akhirnya…

Di Pilwabup Ende ini, ada KOMPAK dan PADMA yang merasa perlu membentuk tim investigasi. Dan lagi kata Gabriel Goa dari Padma dan Kompak, nantinya “Bekerja sama dengan insan pers yang independen dan berintegritas” (kabarntt.id 31.1.22). Tetapi mungkinkah ada apa yang disebut ‘pertobatan politik’? Setidaknya untuk mengakui adanya ‘jalan salah penuh serong yang telah dilewati, tahu dan mau, di perhelatan Pilwabup Ende ini?’

Raden Ajeng Kartini pasti benar. Perempuan bersahaja, teduh dan kokoh itu punya keyakinan bahwa ada sekian banyak hal bisa jadi hadangan untuk menjatuhkan. Tetapi, yang jelas, kita pasti jatuh oleh pikiran, keinginan, pilihan, sikap, keberpihakan pada yang suram dan yang tak semestinya.  Dan hal itu bisa menimpah kita. Iya, tak peduli siapa pun kita.

Verbo Dei Amorem Spiranti

Penulis, rohaniwan Katolik, tinggal di Roma, Italia

<p>The post Senggolan Tipis Drama Wabup Ende, Mau ke Mana Gelora Politik? first appeared on Kabar NTT.</p>

Petrus mengirim pendapatnya kepada media ini, Jumat  (28/1/2022) malam.

Menurutnya, meskipun Gubernur NTT telah melantik Wakil Bupati Ende tanggal 27 Januari 2022, namun pelantikan itu dipastikan tidak memiliki pijakan pada SK Pengesahan Pelantikan Wakil Bupati Ende.

Karena Mendagri melalui Dirjen OTDA tanggal 27 Januari 2022  lebih awal menarik dua SK Mendagri yaitu SK No.132.53/879/OTDA tanggal  25 Januari 2022 dan SK No. 132.53-67 Tahun 2022 tanggal 19 Januari 2022.sebagai dasar pelantikan Wakil Bupati Ende.

“Di tengah problematik yuridis yang serius terkait ketidaklengkapan calon Wakil Bupati Ende yang sejak awal sudah disoal, segala skenario pelantikan terus diekspose ke publik, meski kemudian berantakan dengan masuknya informasi Surat Dirjen OTDA tanggal 27 Januari 2022 pagi hari, bahwa Mendagri menarik kembali SK Pengesahan Pelantikan Wakil Bupati Ende,” kata Petrus dalam keterangan tertulisnya.

Dengan melantik Bupati Ende, menurut Petrus, Gubernur NTT melakukan akrobatik politik yang tidak terukur dan keluar dari pakem hukum, hanya berpacu dengan waktu.

“Dan atas alasan gubernur ada agenda penting lain di tanggal 28/1/2022, lalu jadwal pelantikan mendadak dimajukan sehari lebih cepat yaitu tanggal 27/1/2022, agar nampak lebih logis dalam berpacu dengan waktu dalam hitungan jam, siapa yang lebih gesit, apakah melantik Wakil Bupati Ende atau penarikan SK Mendagri,” katanya.

Padahal secara hukum, kata Petrus, masalahnya tidak terletak pada pelantikan yang dipercepat, tetapi pada wewenang Mendagri sesuai  prinsip “Contrarius Actus” mencabut SK-nya baik sebelum atau sesudah pelantikan.

“Dan dalam hal ini Mendagri memilih menarik kembali SK-nya kemudian baru menentukan sikap, mencabut SK Nomor : 132.53-67 Tahun 2022, tanggal 19 Januari 2022, sambil menunggu perbaikan,” kata Petrus.

Menurutnya, harga paling tinggi yang harus dibayar tentu bukan pada seremonial pelantikan Wakil Bupati Ende, melainkan pada penarikan SK pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Ende, karena menyangkut  alasan penting dan substantif yuridis, yaitu kekuranglengkapan dokumen pengusulan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende yang tidak lengkap yang sejak awal sudah disoal tetapi diabaikan.

Penyalahgunaan Wewenang

Petrus mengatakan, Surat Dirjen OTDA Nomor : 132.53/956/OTDA, tanggal 27 Januari 2022 perihal penarikan Keputusan Mendagri pada tanggal 27 Januari 2022, telah mengungkap bagaimana model tata kelola pemerintahan ala premanisme sudah masuk ke dalam struktur kekuasaan secara vertikal dan horizontal mulai dari Kemendagri hingga Pemda Kabupaten Ende dan DPRD Ende.

“Manajemen tata kelola pemerintahan dengan mengedepankan arogansi kekuasaan dan perilaku congkak serta mengabaikan substansi hukum (norma, standar dan prosedur) sebagai manifestasi dari nilai-nilai Pancasila yang digali oleh Bung Karno di Kota Ende, merupakan bentuk lain dari kepemimpinan berbasis premanisme dengan mengingkari nilai Pancasila,” kritiknya.

Karena itu, kata Petrus, Gubernur NTT mestinya menahan diri dan tidak melantik. Namun pelantikan tetap dipaksakan sebagai wujud arogansi dan berimplikasi melahirkan tindakan insubordinasi terhadap atasan yaitu Mendagri bahkan Presiden.  (np)

<p>The post Keras, Suara Petrus Selestinus Terkait Pelantikan Wabup Ende first appeared on Kabar NTT.</p>

Pemda NTT, sebagaimana dirilis dari mediantt.com, juga sudah tahu ada surat pembatalan itu, tetapi nekad melantik dengan mempercepat waktunya dari jadwal hari Jumat 28 Januari 2022.

Surat pembatalan itu tertuang dalam surat berkop Departemen Dalam Negeri RI, Nomor 132.53/956/OTDA, tertanggal 27 Januari 2022, yang ditujukan kepada yang terhormat Gubernur Provinsi NTT.

Demikian bunyi surat yang juga kopyiannya diterima media ini.

“Bahwa berkenan dengan ditetapkannya Keputusan Mendagri Nomor 132.53-67 Tahun 2022 tanggal 19 Januari 2022, tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende, Prov NT, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut;

1. Memperhatikan Diktum kedua pada Keputusan Mendagri Nomor tersebut di atas bahwa keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
2. Setelah menelusuri dan mencermati kembali dari sisi formil dan prosedural terhadap dokumen pengusulan pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Ende Provinsi NTT, maka dipandang perlu secara bersama-sama melakukan konsolidasi dokumen pengusulan dimaksud.
3. Berkenan dengan hal tersebut, kami menarik kembali Surat Mendagri Nomor 132.53/956/OTDA tanggal 25 Januari 2022, Hal penyampaian salinan dan petikan Keputusan Mendagri dan Keputusan Mendagri Nomor 132.53-67 tahun 2022 tanggal 19 Januari 2022 tentang pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Ende Provinsi NTT untuk perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

<p>The post Dirjen OTDA Batalkan, Pelantikan Wakil Bupati Ende Tuai Soal first appeared on Kabar NTT.</p>

Pelantikan itu  berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.53-67 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan pelantikan ini, berakhirlah polemik terkait proses pemilihan Wakil Bupati Ende yang dinilai cacat prosedural.

Acara pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Menteri Dalam Negeri oleh Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT, Alexander Doris Rihi. Diikuti dengan pengucapan janji jabatan dengan dipandu oleh Gubernur NTT.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pengukuhan oleh rohaniawan Pater Dr. Eduardus Dosi, SVD, M.Si.

Kemudian dilakukan penandatanganan berita acara janji jabatan berturut-turut oleh Wakil Bupati Ende dan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Serta dilakukan Pemasangan Tanda Pangkat Jabatan, Penyematan Tanda Jabatan, dan penyerahan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri oleh Gubernur NTT.

Pelantikan ini lebih cepat satu hari dari jadwal yang diagendakan sebelumnya, yakni Jumat (28/1/2022).

Erikos Rede  usai pelantikan menegaskan akan membantu Bupati Ende, Djafar Achmad, dalam visi misi pada dua tahun terakhir ini.

Erikos menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat Kabupaten Ende serta Gubernur NTT, juga para pimpinan partai politik.

“Mari kita bersama-sama bergandengan tangan memajukan Ende ke depan,” ujar Ketua Nasdem Ende ini.

Terkait dengan adanya dinamika yang terjadi atas proses pemilihan ini, Erikos mengakunya sebagai sebuah proses demokrasi. Perbedaan pendapat dan pandangan, menurutnya, harus berakhir hari ini setelah dirinya dilantik.

Dia juga mengaku akan melakukan silaturahmi dan ajakan kepada semua pihak di Kabupaten Ende, termasuk yang tidak mendukungnya, untuk bersama membangun Kabupaten Ende.

“Wajar dalam alam demokrasi, pada akhirnya kita akan bersatu,” kata Erikos. (np)

<p>The post Dilantik Jadi Wabup, Erik Rede Ajak Bersama Bangun Ende first appeared on Kabar NTT.</p>

Menurut Roby, informasi yang benar itu datang dari Mendagri, bukan dari pihak lain.

“Kami sudah mendapat penjelasan dari Komisi II DPR RI, yang antara lain bermitra dengan Kemendagri. Telah diperoleh penegasan bahwa Kemendagri tidak akan menerbitkan SK Wabup terpilih Kabupaten Ende  karena proses pemilihannya bermasalah,” tegas Robby sebagaimana dirilis dari teras-ntt.com di Kupang, Rabu (26/1/2022).

Robby menjelaskan, pemilihan Wabup Ende yang melibatkan Domi Mere dan Erik Rede beberapa waktu lalu ditengarai cacat hukum. Alasannya, pengusungan oleh tujuh partai pendukungnya tidak memenuhi ketentuan berlaku.

Menurut ketentuannya, ketujuh partai itu harus menyertakan SK dari setiap partai induknya. Isinya antara lain secara seragam mencantumkan nama Domi Mere dan Erik Rede sebagai calon wabup Ende.

“Kenyataannya, tidak satu pun dari tujuh partai pengusungnya menyertakan SK dimaksud. Dengan begitu menjadi jelas kalau proses pemilihan wabup Ende harus batal demi hukum,” lanjut Roby. Karenanya, Roby minta para anggota Legislatif DPRD Ende yang terhormat agar tidak kesana kemari menyebarkan isu murahan kepada masyarakat.

“Sebenarnya sebelum proses pemilihan itu berlangsung pihak panitia di lembaga DPRD Ende sudah melakukan verifikasi administrasi dan hasilnya mereka sudah tahu. Sehingga kemudian tidak memenuhi salah satu syarat itu, tidak perlu dipolemikkan lagi dan batal demi hukum,” kata Roby.

Di sisi lain Roby meminta agar masyarakat jangan terpengaruh dengan isu –isu yang provokatif.  “Saya minta masyarakat tidak terprovokasi dan tetap berpatokan pada keputusan Mendagri dan bukan percaya pada isu–isu murahan,” tegas politisi asal Sikka itu.

Harus Batal

Pada tempat berbeda, Ahli Hukum Tata Negara dari Undana Kupang, Dr  Jhon Tuba Helan, menegaskan, proses politik pemilihan Wakil Bupati Ende oleh DPRD itu semestinya sebelum pemilihan semua syarat sudah harus dipenuhi.

Kalau dalam perundang – undangan itu harus SK DPP partai pendukung, maka syarat SK itu harus sudah ada, baru boleh melakukan pemilihan. Akan tetapi ada kelalaian sehingga syarat itu belum terpenuhi namun ada pemilihan dan sudah ada hasil. Mestinya hasilnya dibatalkan. Karena prosesnya tidak benar, tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan, maka itu harus diproses ulang.

”Kalau kita bicara soal syarat itu harus dipenuhi sebelum pemilihan.  Jadi dipenuhi pada waktu pendaftaran. Mungkin DPRD sendiri sebagai lembaga yang berwenang memilih Wabup tidak cermat melihat persyaratan yang harus dipenuhi. Ternyata ada syarat yang tidak terpenuhi maka hasilnya harus batal. Kita bandingkan dengan kasus bupati terpilih Sabu Raijua pada Pilkada serentak yang lalu. Karena KPU lalai salah satu calonnya WNA yang berhasil memenangkan Pilkada, tetapi akhirnya MK membatalkan itu. Intinya bahwa kasus pemilihan Wabup Ende itu tidak perlu lagi kemana mana. Dan Mendagri tidak bisa mengeluarkan SK karena melanggar prosedur pemilihan,” tegasnya.(np)

<p>The post Siapa Bilang Erik Reda Segera Dilantik Jadi Wabup Ende? first appeared on Kabar NTT.</p>

Atas hasil ini Sekretaris Golkar NTT, Inche Sayuna, atas nama Partai Golkar menyatakan proficiat kepada Erik Rede dan berharap bisa mendampingi Bupati Ende.

“Atas nama Partai Golkar kami menyampaikan proficiat dan selamat buat Pak Erik Rede untuk jabatan yang dipercayakan. Terima kasih buat semua dukungan tokoh masyarakat Ende yang telah membantu proses demokrasi di Ende berjalan lancar dan damai,” kata Inche Sayuna kepada media ini,  Kamis (11/11/2021) siang.

Inche berharap Erik Rede dapat memberi pikiran, tangan dan hati yang terbaik untuk mengurus rakyat Ende.

Tak lupa Wakil Ketua DPRD Ende ini meminta maaf hasil pemilihan yang tidak sesuai dengan yang diperkirakan Golkar.

“Kami telah melakukan konsolidasi selama 1 tahun dan mendapatkan dukungan dari beberapa partai politik melalui rekomendasi DPP Partai, yaitu Partai Demokrat, Partai Gerindra dan Partai Hanura. Selain itu kami membangun komunikasi dengan beberapa partai politik untuk kepentingan politik Ende. Tapi inilah hasil proses di Ende yang  harus diterima bahwa tidak semua berjalan sesuai yang  disepakati,” tandas Inche.

Bagi Partai Golkar, kata Inche, yang terpenting dari sebuah proses demokrasi bukan soal kalah dan menang, tapi di setiap proses politik harus ada etika, moral serta pendidikan politik yang bernilai buat rakyat, bukan sekadar ajang perebutan kekuasaan tanpa nilai bagi publik luas.

“Kami telah merekam dengan baik berbagai aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat Ende yang disampaikan kepada Partai Golkar untuk memberi kepercayaan kepada Dr. Domi Mere sebagai calon pemimpin Ende dan untuk itu kami akan tetap menggalang konsolidasi ini untuk mempersiapkan Dr. Domi Mere sebagai salah satu calon Bupati Ende dari Partai Golkar pasca Pak Djafar dan akan mempersiapkan konsolidasi ini sedini mungkin termasuk dengan seluruh jaringan partai,” tandas Inche.  (den)

<p>The post Erik Rede Terpilih Jadi Wabup Ende, Golkar Ucapkan Proficiat first appeared on Kabar NTT.</p>

Jabatan pimpinan daerah Kabupaten Ende mengalami pergeseran setelah bupatinya, Marsel Petu yang juga Ketua Golkar Kabupaten Ende, meninggal di Kupang, Minggu (26/5/2019). Penyebab meninggalnya dikabarkan akibat serangan jantung.

Sesuai regulasi yang berlaku, wakilnya, Djafar Achmad lalu dilantik menjadi Bupati Ende, Minggu (8/9/2019). Setelah melalui proses yang lumayan panjang – lebih dari dua tahun – berbagai tahapan yang dilakukan DPRD Ende untuk mengisi jabatan wakil bupati, akhirnya mengerucut pada dua nama calon tersebut.

Menurut rencana, pemilihan Wakil Bupati Ende dilakukan oleh anggota DPRD Ende, Kamis (11/11/2021) hari ini. Dua nama calon  yang dipilih hari ini adalah Dominikus Minggu Mere   dan Erikos Emanuel Rede. Dominikus Minggu Mere adalah usungan Partai Golkar.

Menurut Dr. Rudi Rohi, dosen FISIP Undana Kupang,  etis dan idealnya Wabup Ende berasal dari partai politik yang sama dengan figur bupati yang meninggal dalam hal ini mendiang Marsel Petu.

Kendati tidak ada regulasi yang mengatur secara eksplisit selain mekanismenya dilakukan melalui rapat  paripurna DPRD, kata Rudi, hal itu bukan berarti dalam proses penentuan nama calon wakil bupati menjadi bebas dan diserahkan sepenuhnya pada mekanisme politik di DPRD.

“Alangkah baiknya kita semua mulai memiliki kesadaran politik yang substansial bahwasannya proses politik bukan hanya dikoridor oleh aturan main yang sifatnya formal dan prosedural semata melainkan juga etika politik dalam berdemokrasi yang justru menjadi fondasi paling penting dalam berpolitik dan berdemokrasi. Pada titik itu, perebutan kekuasaan yang termanifestasi dalam bentuk pengisian kursi Wakil Bupati Ende kali ini meskipun harus melewati proses politik di DPRD tetapi kemudian dituntun oleh etika dan nilai politik yang bermartabat dalam berdemokrasi,” kata Rudi Rohi kepada media ini, Rabu (10/11/2021) malam.

Selain itu juga, kata Rudi, hal ini sejalan dengan prinsip elektoral dimana dalam pilkada terdapat perbedaan antara partai politik yang mencalonkan, mengusung dan mendukung pasangan calon.

“Masing-masing posisi politik ini memiliki konsekuensi tersendiri pada proporsi hak politik sekaligus menjadi bagian penting dari keterpilihan figur. Karena itu, sekali lagi, alangkah baiknya bila etika politik dan  demokrasi serta prinsip elektoral ini menjadi dasar bagi kita semua dalan menyikapi proses pengisian kursi Wakil Bupati Ende, terutama bagi DPRD Ende dalam proses pengambilan keputusan di paripurna nanti,” tandas Rudi.

Bagi Rudi, mekanissme politik dalam paripurna DPRD hanya merupakan prosedur  dan  legitimasi politik terhadap etika politik dan demokrasi serta prinsip elektoral dalam menetapkan figur wakil bupati yang berasal dari partai politik yang sama dengan figur mendiang bupati yang telah berpulang. (den)

<p>The post Pilwabup Ende, Rudi Rohi Bilang Etis dan Ideal Golkar Yang Gantikan first appeared on Kabar NTT.</p>

Jabatan pimpinan daerah Kabupaten Ende mengalami pergeseran setelah bupatinya, Marselinus YW Petu, yang juga Ketua Golkar Kabupaten Ende, meninggal dunia di Kupang, Minggu (26/5/2019). Penyebab meninggalnya dikabarkan akibat serangan jantung.

Sesuai regulasi yang berlaku, wakilnya Djafar Achmad, dilantik menjadi Bupati Ende, Minggu (8/9/2019). Setelah melalui proses yang lumayan panjang  berbagai tahapan yang dilakukan DPRD Ende untuk mengisi jabatan wakil bupati, akhirnya mengerucut pada dua nama calon yakni Dominikus Minggu Mere dan Erikos Emanuel Rede.

Dominikus Minggu Mere usungan Golkar dan Erikos Emanuel Reda usungan Nasdem. Menurut rencana, Kamis (11/11/2021) besok akan dilangsungkan pemilihan oleh anggota DPRD Ende.

Merespon pemilihan Wabup Ende itu, Dr. Ahmad Atang, dosen ilmu politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang mengatakan, dari fatsun politik maka Golkar sesungguhnya lebih berhak atas jabatan Wakil Bupati Ende.

“Jika dilihat dari fatsun politik, maka Golkar sesungguhnya lebih berhak atas jabatan wakil bupati. Oleh karena itu, figur dari Partai Golkar telah mengerucut ke Domi Mere. Sebagai seorang birokrat, Domi Mere bukanlah orang baru, karena telah lama berkarir di Kabupaten Ende, bahkan pernah menjabat sebagai Sekda Ende, sebelum pindah ke provinsi,” kata Atang kepada media ini, Rabu (10/11/2021).

Atang melihat, bahwa realitas politik lokal lebih  menghendaki figur Domi Mere karena mendapat suporting politik relatif luas dari tokoh lintas agama. “Ini menjadi modal kuat untuk membantu bupati memajukan Kabupaten Ende dalam sisa waktu dua tahun ke depan,” kata Atang.

Domi Mere, kata Atang, juga menjadi figur yang disenangi oleh Bupati Ende, Djafar Ahmad, sehingga akan lebih mudah dalam membangun komunikasi politik dengan bupati.

“Atas dasar itu Golkar sebagai partai pengusung utama harus mengambil langkah politik secepatnya agar posisi kursi Wakil Bupati tidak terkatung-katung dalam ketidakpastian. Hal ini penting untuk memberikan kepastian bagi publik di Kabupaten Ende bahwa Golkar telah merespon aspirasi yang berkembang dengan menetapkan calon wakil bupati. Golkar mesti mengambil momentum ini untuk menunjukkan bahwa Golkar serius dalam mengambil langkah politik,” tegas Atang.

Pendapat serupa juga diungkap Lasarus Jehamat, staf pengajar FISIP Undana Kupang. Lasarus menyebut dua alasan mengapa kursi Wakil Bupati Ende milik Golkar.

“Menurut saya, dari aspek etika politik, yang harus menjadi wabup itu dari Golkar. Dua alasan etis dan politis yang bisa diajukan. Pertama, Bupati dan Wabup Ende dulu dimenangkan oleh Partai Golkar. Kedua, Partai Golkar itu tim utana koalisi. Jadi, laik kalau kader Golkar yang jadi Wabup Ende,” tandas Lasarus.  (np)

<p>The post Pilwabup Ende, Dari Fatsun Politik Milik Golkar first appeared on Kabar NTT.</p>