Kegiatan reses tersebut dihadiri sekitar 300 warga dari Desa Baas dan Desa Haumeni. Hadir pula kepala desa Baas dan kepala desa Haumeni bersama perangkat desa serta unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam dialog terbuka, masyarakat menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi, mulai dari kebutuhan air bersih, kondisi infrastruktur jalan yang rusak parah, hingga bantuan rumah layak huni.

Agustinus Siki yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD TTU menegaskan, persoalan air bersih menjadi keluhan paling mendesak yang disampaikan warga.

“Keluhan utama masyarakat adalah air bersih. Mereka berharap agar jaringan air dari Oelbonak bisa diperpanjang hingga ke Desa Baas dan Haumeni, termasuk pembangunan bak penampung agar bisa melayani hingga empat desa,” ujarnya.

Ia menjelaskan, masyarakat mengusulkan agar jaringan air dari sistem leding Mutis yang saat ini telah menjangkau Desa Oelbonak dapat diperluas ke wilayah mereka.

Menanggapi hal tersebut, Agustinus menyatakan akan segera berkoordinasi dengan pihak PDAM. Bahkan, ia berencana membawa langsung perwakilan pemerintah desa untuk membahas solusi tersebut.

<p>The post Reses Ketiga, Agustinus Siki Serap Aspirasi Warga: Air Bersih dan Jalan Jadi Prioritas first appeared on Kabar NTT.</p>

Menurut Agustinus, para tenaga P3K tersebut telah sah secara hukum karena kelulusannya diumumkan melalui Pengumuman Hasil Seleksi tertanggal 7 Juli 2025, Nomor: 800.1.2/639/BKPSDM tentang Hasil Akhir Seleksi Kompetensi P3K Tahap Kedua di Lingkungan Pemkab TTU.

“Kalau mereka bisa ikut tes dan lulus oleh BKN, artinya SK itu sah dan diakui. Tidak ada alasan Pemda membatalkan kelulusan mereka hanya karena status SK Magang atau Honorer. Itu akan melanggar asas retroaktif dalam Hukum Administrasi,” tegas Agustinus.

Ia menjelaskan bahwa SK Honorer maupun SK Magang yang diterbitkan instansi teknis adalah sah, karena dikeluarkan berdasarkan kebutuhan riil. SK itu menjadi dasar hukum bagi tenaga honorer dan magang untuk mendaftar, mengikuti tes, dan memperoleh hasil kelulusan resmi.

“Bupati boleh saja berwenang, tetapi tidak boleh sewenang-wenang. Wewenang dan kesewenang-wenangan adalah dua hal yang berbeda di mata hukum,” tambahnya.

Agustinus menilai tindakan BKPSDM yang tidak mengusulkan 192 tenaga P3K berpotensi sebagai bentuk maladministrasi sepihak. Ia merinci empat ciri maladministrasi sepihak yang diduga terjadi, yaitu:

1. Penundaan berlarut – Mengulur-ulur waktu penyelesaian pelayanan tanpa alasan jelas.

<p>The post Wakil Ketua II DPRD TTU Kritik BKPSDM, Desak Pengusulan 192 Lulusan P3K first appeared on Kabar NTT.</p>