Kegiatan yang diinisiasi oleh Direktorat Tata Kelola Ekonomi Digital, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini bermaksud mempercepat proses digitalisasi produk dan jasa sub sektor ekonomi kreatif serta transformasi digital.

Secara daring, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, mengatakan, program “Bedil” baru pertama kali diluncurkan untuk pendampingan dan edukasi menuju transformasi digital.

“Bedil memiliki tujuan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri kreatif digital. Selain itu memberikan mentoring/inkubasi tentang transformasi digital kepada pelaku ekonomi kreatif sub sektor kriya, musik, dan seni pertunjukan di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo,” kata Sandiaga.

Selain itu, Bedil memiliki tujuan mendukung penguatan ekosistem ekonomi digital di Indonesia melalui engagement dan on boarding pelaku ekraf ke dunia digital.

Di hadapan peserta, Direktur Tata Kelola Ekonomi Digital, Selliane Halia Ishak, menerangkan, apa yang disampaikan Sandiaga merupakan target yang diinginkan pihaknya.

Apalagi program tersebut menyasar pelaku ekraf di 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).

Pendampingan meliputi aspek-aspek mengembangkan ide, menguasai infrastruktur pendukung konten, hingga pengetahuan platform monetisasi yang tengah menjanjikan saat ini.

Program tersebut akan berlangsung selama 2 minggu yang dimulai pada 7 April 2022 hingga akhir bulan ini. Selanjutnya para pelaku ekraf akan terus mendapat pantauan dari para mentor sekaligus evaluasi agar karya-karya yang dihasilkan mampu mendapat nilai ekonomis.

Melalui program BEDIL, para peserta diharapkan bisa meningkatkan pendapatan dengan cara memasarkan produk melalui kanal digital seperti media sosial, e-commerce dan lainnya agar berkontribusi dalam digitalisasi sektor UMKM di Indonesia.

Ishak  menambahkan, transformasi digital dapat meningkatkan pendapatan 5 kali lebih cepat ketimbang penggunaan metode konvensional.

“Presiden RI Joko Widodo telah meluncurkan aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia, dan sejak peluncurannya, terdapat 3,7 juta unit usaha yang terdigitalisasi,” kata Ishak.

Angka ini lebih banyak dari target yang telah ditetapkan dari program melebihi target di 2020, yaitu 2 juta unit usaha. Sementara untuk saat ini terdapat 11,7 juta UMKM yang telah go digital.

Ishak  berharap agar proses digitalisasi tersebut terus berkembang sesuai target pemerintah hingga akhir tahun 2023 yaitu menjadi 30 juta UMKM.

Sementara itu, Muhammad Neil El Himam, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif pada kesempatan serupa mengharapkan agar para peserta yang mengikuti kegiatan Bedil

“Pasca mengikuti Bedil ini, para peserta sudah siap untuk berkreasi dengan memanfaatkan perangkat dan platform digital dan ke depannya dapat menjadi “champion” yang mampu menginspirasi pelaku ekraf lain untuk bertransformasi digital,” tutur Himam.

Menurutnya, situasi pandemi Covid-19 telah mendorong kedekatan masyarakat terhadap dunia digital. Gaya berkomunikasi baru akan menetap bahkan menjadi lebih baik.

Karena itu, kepada peserta dirinya mengajak untuk memanfaatkan kesempatan ini dari sisi berpromosi dan berjualan.

Selain dari pihak kementerian, peluncuran program Bedil dihadiri Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, Shana Fatina, Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, Pius Baut, dan salah satu Technical Advisor Bedil, Kevindra Soemantri juga 70 orang peserta. (obe)

<p>The post Kemenparekraf Luncur Program Bedil Perdana Di Labuan Bajo first appeared on Kabar NTT.</p>

Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf, Fadjar Hutomo, dalam keterangannya, di Grand Hyatt, Bali, Jumat (11/12/2020) lalu menjelaskan, monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dana hibah pariwisata di setiap kabupaten/kota. Kemudian mengidentifikasi permasalahan atau kendala yang dihadapi guna memperoleh solusi atau pemecahan masalah.

Kegiatan monitoring dan evaluasi kali ini dihadiri 96 kabupaten/kota yang telah memperoleh surat rekomendasi tahap I dengan total nilai sebesar Rp1.602.620.615.570. Sedangkan sebanyak 5 kabupaten/kota telah memperoleh surat rekomendasi tahap II dengan total nilai sebesar Rp 461.337.989.088.

“Namun, dalam memaparkan atau melaporkan perkembangan pelaksanaan program dana hibah pariwisata serta kendala yang dihadapi, akan diwakili oleh lima kabupaten/kota yang terdiri dari Kabupaten Badung, Kota Semarang, Kabupaten Bangka, Kota Manado, dan Kabupaten Raja Ampat,” ujar Fadjar.

Selain itu, Fadjar juga menjelaskan jika dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan pariwisata di daerah telah mencapai 50 persen dari jumlah dana yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), maka kepala daerah dapat mengajukan permohonan rekomendasi penyaluran tahap II kepada Kemenparekraf.

“Permohonan rekomendasi penyaluran tahap II kepada Kemenparekraf dapat melampirkan persyaratan, yaitu laporan hasil pelaksanaan kegiatan tahap 1, surat keputusan kepala daerah tentang hotel dan restoran penerima hibah pariwisata,” jelas Fadjar.

<p>The post Kemenparekraf Monitoring dan Evaluasi Program Dana Hibah Pariwisata 2020 first appeared on Kabar NTT.</p>