“Hujan itu pasti terjadi dan sakit itu pasti terjadi. Tidak mungkin orang hidup itu sehat-sehat terus. Ketika hujan tapi kita punya payung itu basah tapi sedikit, tidak basah kuyup. Sehingga saya menganalogikan ketika kita punya kartu BPJS Kesehatan kita tidak akan jatuh miskin karena uangnya kita gunakan habis untuk bayar pengobatan. Seperti kita punya paying, kita basah tapi tidak basah kuyup, kalau kita punya kartu BPJS kita sakit dari BPJS yang bayar,” ujar politisi Golkar yang akrab disapa Melki Laka Lena ini saat melakukan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) – Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Gereja GPPS Getsemani Tuamnanu, Desa Silu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Senin (8/5/2023).

Melki mengatakan, untuk menjadi peserta JKN – KIS melalui dua pola yaitu menjadi peserta karena dibayar oleh pemerintah dan menjadi peserta karena dibayar sendiri.

Dia menjelaskan bahwa menjadi peserta karena dibayar oleh pemerintah maka akan mendapat kelas tiga dari tiga kategori yaitu kelas satu, kelas dua, dan kelas tiga. Sedangkan dibayar sendiri maka ada tiga pilihan ini yaitu kelas satu, kelas dua, dan kelas tiga.

“Sejatinya semuanya sama. Hanya mungkin dalam tanda kutip kenyamanan yang berbeda. Kenyamanan itu berbeda dengan perlakuan. Biasanya kelas tiga itu dalam satu ruangan biasanya tiga atau empat orang, kelas dua itu maksimal dua orang dalam satu kamar. Kelas satu itu satu orang satu kamar. Perbedaannya itu di situ, tapi perlakuan kesehatannya itu sama,” jelas Ketua Golkar NTT ini.

Melki juga juga mendesak masyarakat yang belum memiliki kartu BPJS Kesehatan agar segera mengurusnya. Dia mengatakan, untuk mengurus kartu BPJS Kesehatan memakan waktu hingga empat belas hari, sehingga dia mengimbau kepada masyarakat yang belum memiliki kartu BPJS Kesehatan untuk segera mendaftarkan diri melalui RT, Pemerintah Desa/Lurah, dan Dinas Sosial.

Bagi anggota masyarakat yang sudah memiliki kartu BPJS Kesehatan mempunyai hak untuk mengecek kesehatannya secara rutin di puskesmas atau rumah sakit.

“Kita itu, saya cek di mana-mana kalau sakit baru ke puskesmas atau rumah sakit. Padahal kita sebagai peserta BPJS Kesehatan ini kita mau periksa kesehatan di puskesmas mau tiga bulan sekali atau enam bulan sekali juga itu dianjurkan. Jangan tunggu sakit dulu baru ke puskesmas. Upayakan supaya 3 bulan sekali itu periksa kesehatan,” anjur Melki Laka Lena.

Sementara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kupang, Ario Trisaksono, dalam kesempatan tersebut mengimbau kepada masyarakat agar memastikan keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan.

“Sekarang ini kami sedang berupaya untuk bisa menjaminkan kepesertaan bapak ibu selama status kepesertaan bapa ibu adalah kepesertaan aktif. Untuk itu bapak ibu bisa datang ke puskesmas yang sudah kerja sama dengan kami Dinas Kesehatan untuk mengecek apakah status kepesertaan jaminan kesehatannya masih aktif atau tidak dan kalau status kepesertaannya aktif maka silahkan untuk digunakan kalau tidak aktif maka tolong untuk dikoordinasikan dengan kami di Dinas Kesehatan ataupun pemerintah,” imbaunya.

Ario juga meminta masyarakat yang memiliki kartu BPJS yang statusnya sebagai peserta jaminan kesehatan mandiri jika tidak sanggup bayar lagi maka segera dialihkan ke kepesertaan yang dibiayai pemerintah daerah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat atau segera melunasi tunggakan iurannya sebagai peserta mandiri.

Dia juga meminta masyarakat yang belum menjadi peserta jaminan kesehatan agar segera mendaftarkan diri sebagai peserta sehingga bisa sama-sama saling menolong pada saat yang mengalami sakit.

“Untuk itu tolong informasikan kepada seluruh masyarakat bahwa bagi yang belum masuk sebagai peserta jaminan kesehatan segera untuk mendaftarkan diri sebagai peserta jaminan kesehatan karena kita tidak tahu kapan kita sakit dan kapan kita membutuhkan pembiayaan dari program jaminan kesehatan ini,” ujar Ario. (go)

<p>The post Punya Kartu BPJS, Punya Payung Saat Hujan first appeared on Kabar NTT.</p>

“Atas nama Pemkab Kupang dan masyarakat Kabupaten  Kupang, saya ucapkan selamat datang kepada Plt. Sekda, Danrem 161 Wirasakti dan rombongan lainnya di Desa Silu. Sebagai informasi, Desa Silu merupakan salah satu desa yang memiliki jumlah bayi balita stunting yang cukup tinggi di Kabupaten  Kupang. Dimana dari 567 anak, terdapat 125 anak yang terkena stunting. Namun dalam perjalanannya mengalami penurunan yang signifikan dari 24 % menjadi 19%. Dan kami berharap bisa menurun lebih baik lagi. Karena target kami dalam RPJMD pada tahun 2024 berkisar 9,3 %. Dengan melihat kondisi ini, kita tetapkan Desa Silu sebagai desa lokus dengan terbentuknya gerakan orang tua asuh peduli stunting,” ujar Bupati Korinus Masneno pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Advokasi KIE Percepatan Penurunan Stunting oleh Mitra Kerja di Provinsi NTT yang dilaksanakan di gedung ibadah Imanuel Oekeka, Desa Sillu, Minggu (5/3/2023).

Bupati Korinus mengatakan, di Kabupaten Kupang, pemerintah telah menerapkan sebuah kebijakan gerakan orangtua asuh bagi anak stunting yang terdiri dari semua aparat pemerintah, perbankan maupun TNI/Polri.

“Terima kasih kepada Pemprov NTT yang telah bersedia menetapkan 12 anak stunting agar mendapatkan pendampingan khusus dari orang tua asuh, dan menetapkan Desa Silu sebagai desa lokus,” kata Bupati Korinus.

Korinus  menerangkan, kehadiran orangtua asuh tidak menggeser peran dari para orangtua kandung. Karena itu, Korinus  meminta kepada semua orangtua asuh, agar hadir sebagai keluarga bukan sebagai pahlawan.

“Saya tegaskan berulang-ulang, siapapun boleh datang ke negeri ini untuk menyelesaikan masalah, bukan datang untuk menambah persoalan. Dari 27 puskesmas yang ada di Kabupaten  Kupang, kiranya target 9,3 % dari kami sebagai bupati dan wakil bupati bisa tercapai.

Sementara  Plt. Sekda NTT Johanna E. Lisapaly, memberi apresiasi kepada BKKBN NTT karena untuk pertama kalinya kegiatan Rakerda tidak lagi dilaksanakan di hotel tapi langsung  dilaksanakan di lokasi Kampung Keluarga Berkualitas sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bahwa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penanganan persoalan sosial dasar kemasyarakatan, termasuk stunting, harus benar-benar dilaksanakan di tengah masyarakat.

Hasil Rakerda ini, kata Lisapaly, akan sangat strategis untuk disinergikan dengan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2018-2023 khususnya melalui misi ke-4 yaitu meningkatkan kualitas SDM.

Lisapaly juga membeberkan bahwa saat ini Pemprov NTT tengah dihadapkan dengan 2 (dua) isu penting yang menjadi pekerjaan besar, yaitu upaya penurunan kemiskinan ekstrem  dan penanggulangan stunting.

Salah satu program pembangunan yang pro rakyat di Provinsi NTT, kata Lisapaly, adalah penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga.

“Saya memberikan apresiasi kepada jajaran BKKBN Provinsi sampai di lini lapangan yang sudah mampu mengendalikan total kelahiran di NTT sehingga saat ini sudah berada pada angka TFR sama dengan 2,79 anak per wanita usia subur (BPS, Hasil Long Form SP 2020). Angka ini mengalami penurunan dari sebelumnya yaitu pada angka 3,4 anak per wanita usia subur,” jelasnya.

Lisapaly juga menjelaskan, dalam upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi NTT berhasil menurunkan sekitar 4,4 % per tahun. Tahun 2018 angka stnting di NTT sebesar 30,1 % turun  menjadi 24,0 persen (2019), terus menurun menjadi 20,9 % (2021) dan kini menjadi 17,7 % (Agustus 2022).

“Ini semua bisa terjadi karena kerja keras semua pihak, baik instansi pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, NGO dan stakeholders lainnya. Jangan berpuas hati, sesuai target indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi NTT bahwa pada tahun 2023 ini kita harus mampu mencapai angka 12-10 %. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini saya menghimbau seluruh jajaran pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota, para tokoh agama, tokoh masyarakat dan stakeholders lainnya untuk memperkuat kerja secara konvergen,” tegas Lisapaly.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan pengukuhan orang tua peduli stunting dan bantuan untuk 12 anak stunting serta kampanye dan arahan Percepatan Penurunan Stunting oleh Gubernur NTT sebagai Ketua Pengarah TPPS Provinsi NTT, dari berbagai  Sektor (BKKBN, Kadis Kesehatan, Kadis Peternakan Provinsi NTT, Pemkab Kupang).  (prokopim kupang)

<p>The post Desa Silu Jadi Lokus Gerakan Orang Tua Asuh Peduli Stunting first appeared on Kabar NTT.</p>

Apresiasi itu diberikan Jerry Manafe ketika menghadiri  syukuran panen sekaligus pesta pelindung Gereja Stasi St. Petrus Nunsena, Desa Silu, Rabu (29/6/2022).

Desa Silu, menurut Jerry, sudah menjalankan program 5P yang dicanangkan oleh Bupati dan wakil Bupati Kupang.

Menurutnya, apa yang pemerintah kerjakan kembali lagi kepada masyarakat.
“Pemerintah membuat program, namun jika masyarakat tidak mau kerja, sama saja. Karena itu, masyarakat Kabupaten Kupang harus bekerja sama dengan pemerintah demi kesejahteraan masyarakat dalam hal ini umat atau jemaat,” jelas Jerry.

Jerry mengucapkan proficiat bagi para pengurus stasi serta para panitia yang sudah berupaya untuk melaksanakan kegiatan syukuran panen ini meskipun dalam kondisi hujan.

Pastor Paroki Sta. Helena Camplong,  Romo Ansel Leu, Pr, yang memimpin misa syukur menambahkan, jika pemerintah bisa turun ke lapangan untuk membantu masyarakat, maka Uskup juga turun tangan dan bekerja untuk memberikan contoh bagi masyarakat.

“Kemarin dengan Uskup dan semua Komisi Keuskupan bertemu di Keuskupan Agung Kupang untuk memberikan contoh bagaimana menanam sorgum. Dan kondisi daerah yang kering seperti di sini sangat cocok untuk bertumbuhnya sorgum,” kata Romo Ansel.

“Meskipun dunia mengalami krisis panen, tapi kita masih mendapatkan kesempatan untuk syukur panen di sini. Ini merupakan satu bukti pertanggungjawaban dalam mengelola berkat Tuhan secara baik,” tutup Romo Ansel.

<p>The post Syukuran Panen Gereja Silu, Wabup Kupang Beri Apresiasi first appeared on Kabar NTT.</p>