OELAMASI kabarntt.id—Bupati Kupang, Korinus Masneno, mengingatkan target Pemerintah Kabupaten Kupang agar angka stunting di Kabupaten Kupang turun menjadi 9,3 persen pada tahun 2024 nanti.
“Atas nama Pemkab Kupang dan masyarakat Kabupaten Kupang, saya ucapkan selamat datang kepada Plt. Sekda, Danrem 161 Wirasakti dan rombongan lainnya di Desa Silu. Sebagai informasi, Desa Silu merupakan salah satu desa yang memiliki jumlah bayi balita stunting yang cukup tinggi di Kabupaten Kupang. Dimana dari 567 anak, terdapat 125 anak yang terkena stunting. Namun dalam perjalanannya mengalami penurunan yang signifikan dari 24 % menjadi 19%. Dan kami berharap bisa menurun lebih baik lagi. Karena target kami dalam RPJMD pada tahun 2024 berkisar 9,3 %. Dengan melihat kondisi ini, kita tetapkan Desa Silu sebagai desa lokus dengan terbentuknya gerakan orang tua asuh peduli stunting,” ujar Bupati Korinus Masneno pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Advokasi KIE Percepatan Penurunan Stunting oleh Mitra Kerja di Provinsi NTT yang dilaksanakan di gedung ibadah Imanuel Oekeka, Desa Sillu, Minggu (5/3/2023).
Bupati Korinus mengatakan, di Kabupaten Kupang, pemerintah telah menerapkan sebuah kebijakan gerakan orangtua asuh bagi anak stunting yang terdiri dari semua aparat pemerintah, perbankan maupun TNI/Polri.
“Terima kasih kepada Pemprov NTT yang telah bersedia menetapkan 12 anak stunting agar mendapatkan pendampingan khusus dari orang tua asuh, dan menetapkan Desa Silu sebagai desa lokus,” kata Bupati Korinus.
Korinus menerangkan, kehadiran orangtua asuh tidak menggeser peran dari para orangtua kandung. Karena itu, Korinus meminta kepada semua orangtua asuh, agar hadir sebagai keluarga bukan sebagai pahlawan.
“Saya tegaskan berulang-ulang, siapapun boleh datang ke negeri ini untuk menyelesaikan masalah, bukan datang untuk menambah persoalan. Dari 27 puskesmas yang ada di Kabupaten Kupang, kiranya target 9,3 % dari kami sebagai bupati dan wakil bupati bisa tercapai.
Sementara Plt. Sekda NTT Johanna E. Lisapaly, memberi apresiasi kepada BKKBN NTT karena untuk pertama kalinya kegiatan Rakerda tidak lagi dilaksanakan di hotel tapi langsung dilaksanakan di lokasi Kampung Keluarga Berkualitas sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bahwa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penanganan persoalan sosial dasar kemasyarakatan, termasuk stunting, harus benar-benar dilaksanakan di tengah masyarakat.
Hasil Rakerda ini, kata Lisapaly, akan sangat strategis untuk disinergikan dengan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2018-2023 khususnya melalui misi ke-4 yaitu meningkatkan kualitas SDM.
Lisapaly juga membeberkan bahwa saat ini Pemprov NTT tengah dihadapkan dengan 2 (dua) isu penting yang menjadi pekerjaan besar, yaitu upaya penurunan kemiskinan ekstrem dan penanggulangan stunting.
Salah satu program pembangunan yang pro rakyat di Provinsi NTT, kata Lisapaly, adalah penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga.
“Saya memberikan apresiasi kepada jajaran BKKBN Provinsi sampai di lini lapangan yang sudah mampu mengendalikan total kelahiran di NTT sehingga saat ini sudah berada pada angka TFR sama dengan 2,79 anak per wanita usia subur (BPS, Hasil Long Form SP 2020). Angka ini mengalami penurunan dari sebelumnya yaitu pada angka 3,4 anak per wanita usia subur,” jelasnya.
Lisapaly juga menjelaskan, dalam upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi NTT berhasil menurunkan sekitar 4,4 % per tahun. Tahun 2018 angka stnting di NTT sebesar 30,1 % turun menjadi 24,0 persen (2019), terus menurun menjadi 20,9 % (2021) dan kini menjadi 17,7 % (Agustus 2022).
“Ini semua bisa terjadi karena kerja keras semua pihak, baik instansi pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, NGO dan stakeholders lainnya. Jangan berpuas hati, sesuai target indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi NTT bahwa pada tahun 2023 ini kita harus mampu mencapai angka 12-10 %. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini saya menghimbau seluruh jajaran pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota, para tokoh agama, tokoh masyarakat dan stakeholders lainnya untuk memperkuat kerja secara konvergen,” tegas Lisapaly.
Kegiatan ini dilanjutkan dengan pengukuhan orang tua peduli stunting dan bantuan untuk 12 anak stunting serta kampanye dan arahan Percepatan Penurunan Stunting oleh Gubernur NTT sebagai Ketua Pengarah TPPS Provinsi NTT, dari berbagai Sektor (BKKBN, Kadis Kesehatan, Kadis Peternakan Provinsi NTT, Pemkab Kupang). (prokopim kupang)
