Hal itu dikatakan Pius saat ditemui media ini, Rabu (16/3/2022) siang di Labuan Bajo, Manggarai Barat.

“Rencana kita saat ini mendorong produk UMKM lokal untuk masuk di hotel-hotel yang ada di Labuan Bajo,” kata Pius.

Ia mencontohkan produk rebok (salah satu cemilan khas dan favorit orang Manggarai,  Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terbuat dari bahan tepung jagung atau beras.

“Selain rebok, juga produk lainnya,” lanjut Pius.

Agar niat itu semua terwujud, kata Pius, pihaknya akan menjadwal rapat dengan pihak  Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Labuan Bajo, Kamis (17/3/2022).

“Hari Kamis, kita melakukan koordinasi dengan pihak PHRI agar makanan khas rebok bisa masuk di hotel di seluruh Labuan Bajo,” kata mantan Camat Lembor tersebut.

Menurutnya, masuknya  produk lokal masuk hotel itu menjadi salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat  untuk bangkit dari situasi pandemi Covid-19 saat ini.

Selain itu, dirinya mendorong pengusaha hotel dan restoran untuk bantu memperkuat eksistensi produk-produk lokal dari UMKM di Manggarai Barat (obe)

<p>The post Kadis Pariwisata Manggarai Barat Dorong Produk Lokal Masuk Hotel first appeared on Kabar NTT.</p>

Kebijakan moratorium ini antara lain bertujuan menggairahkan pembangunan homestay yang umumnya melibatkan pengusaha menengah ke bawah. Juga karena homestay cukup diminati para wisatawan.

Wakil Bupati Mabar, Yulianus Weng, Sabtu (26/11/2021),  lewat panggilan telepo, membenarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mabar telah memutuskan untuk menghentikan sementara pembangunan hotel bintang 4 dan 5 di Labuan Bajo dan sekitarnya, mulai Oktober 2022 mendatang.

“Jadi nanti mulai Oktober 2022 Pemkab Mabar sudah melaksanakan moratorium pembangunan hotel bintang 4 dan 5 di Mangarai Barat.  Saat ini kita tidak lagi memberikan izin pembangunan hotel bintang 4 dan 5 di Labuan Bajo,” tegasnya.

Weng menyebut dasar moratorium itu, yakni pemerintah ingin memberikan semacam insentif atau semacam penghargaan kepada investor yang mau membangun di masa pendemi ini atau masa sulit ini, sehingga nanti setelah mereka bangun benar-benar mereka mau berinvestasi di Manggarai Barat, sehingga mereka juga bisa hidup dann bisa berkembang.

“Setelah 50 tahun baru kita evaluasi apakah perlu dibangun lagi atau tidak. Itulah dasar kenapa kita mengeluarkan moratorium seperti itu,” tandasnya.

Menurutnya, untuk izin-izin yang sudah dikeluarkan selama ini akan dievaluasi lagi. “Kalau 6 bulan dia tidak melakukan apa-apa atau tanda-tanda pembangunan kita akan ingatkan. Jika benar-benar tidak mau bangun ya kita cabut izinnya. Dan itu yang kita buat,” tegasnya.

Untuk homestay,  kata Weng, pemerintah mempersilahkan  pengusaha untuk membangun. “Silahkan dibangun karena itu tidak ada moratoriumnya. Karena memang kita memprioritaskan dan memberikan ruang untuk UMKM yang terdampak pada pandemi ini. Jadi yang untuk hotel bintang 4 dan 5 silahkan bangun sekarang, karena kita punya batas waktu setahun lagi, batasnya Oktober 2022 mendatang,” kata Weng.

Untuk diketahui di Labuan Bajo hingga saat ini terdapat 2 hotel bintang 5, 3 hotel bintang 4,  3 hotel bintang 3 dan privat resort 2 unit. (np)

<p>The post Pemkab Mabar Moratorium Pembangunan Hotel Bintang 4 dan 5, Ini Alasannya first appeared on Kabar NTT.</p>

Sebelumnya, Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu (10/4/2021), meninjau Hotel Inaya Bay Komodo dan memasang plang bertuliskan “Hotel ini Menunggak Pajak Daerah”.

Saat itu Edi Endi menuturkan, pihaknya bersama KPK melakukan peninjauan di beberapa pelaku objek pajak. Salah satunya Hotel Inaya Bay Labuan Bajo, yang menunggak pajak daerah senilai Rp 1,8 miliar.

“Pemerintah Kabupaten Mabar telah menerima pelunasan pajak hotel sebesar Rp 920 juta dan dan pajak restoran sebesar Rp 568 juta dari Hotel Inaya Bay Komodo, Labuan Bajo,” ungkap Edi Endi, Senin (12/4/2021) siang.

Pelunasan tersebut pajak diterima melalui PT BPD NTT oleh akun PAD Kabupaten Mabar Labuan Bajo pada Minggu,11 April 2021.

Hal ini merupakan tindak lanjut dari pemasangan peringatan menunggak pajak di pelataran Hotel Inaya Labuan Bajo oleh pemda yang disaksikan KPK pada Sabtu, 10 April 2021 lalu.

“Peringatan sudah kami lepas. Perwakilan manajemen hotel langsung melunasi pajak dan menandatangani berita acara pelepasan peringatan menunggak pajak,” lanjut Edi Endi.

Sementara itu, pada kesempatan lain, KPK berharap kelalaian para pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajaknya tidak terulang lagi di kemudian hari.

“Selanjutnya para pelaku usaha diharapkan untuk selalu patuh dalam menjalankan kewajibannya,” ungkap Ketua Satgas Korsup Pencegahan Wilayah V KPK, Dian Patria.

<p>The post Hotel Inaya Bay Komodo Lunasi Pajak Rp 1,4 Miliar first appeared on Kabar NTT.</p>