Kedua tersangka itu yakni Gregorius Jeramu, dan Bapak Beny Aristo Moa. Keduanya ditahan dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Terminal Kembur, Manggarai Timur yang terbengkelai.

Tuntutan PMKRI dan Aliansi Masyarakat Adat Kembur itu disampaikan dalam aksi demo mereka di Kantor Kejari Manggarai, Senin (7/11/2022), lalu.

Dalam orasinya Ketua PMKRI Cabang Ruteng, Yohanes Nardi Nandeng, mendesak Kejari Manggarai segera menangkap pelaku utama dalam kasus Terminal Kembur dan mendesak mencopot Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Manggarai karena dinilai tergesah-gesah menetapkan Gregorius Jeramu dan Beny Aristo Moa sebagai tersangka dalam kasus Terminal Kembur.

Nardi menuding Kejari Manggarai telah berselingkuh dengan kepentingan para elite yang diduga terlibat dalam kasus ini.

“Kami menduga Kejari Manggarai mendapat intervensi dari pihak lain dan dua orang ini jadi korban. Jadi tolong bebaskan dua orang tersangka ini, kehadiran PMKRI dan masyarakat untuk menuntut keadilan itu,” bebernya.

“Jika kedua orang ini tidak dibebaskan, maka kami akan terus turun ke jalan untuk melakukan aksi demo untuk menuntut keadilan,” ancamnya.

Berikut 5 poin pernyataan sikap dari Aliansi Masyarakat Adat Kembur dan PMKRI Cabang Ruteng :

1. Meminta Kejaksaan segera membebaskan Bapak Gregorius Jeramu dan Bapak Beny Aristo Moa hari ini juga.
2. Meminta Kejari Manggarai mencabut status tersangka dan pemulihan nama baik terhadap Bapak Gregorius Jeramu dan Bapak Beny Aristo Moa.
3. Meminta Kejari Manggarai mengakui kesalahan dan meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat demi menegakkan keadilan dan kemanusiaan.
4. Mendesak Kejagung untuk turun tangan mengusut kasus ini dan mencopot Kajari Manggarai karena bekerja secara tidak profesional dan berintegritas.
5. Apabila tidak segera mencabut status tersangka terhadap Bapak Gregorius Jeramu, maka masyarakat adat akan mengambil kembali seluruh tanah yang diserahkan oleh masyarakat adat kepada Pemerintah Manggarai Timur karena masyarakat memberikan tanah tersebut tanpa alas hak. (adi)

<p>The post PMKRI  Minta Kejari Manggarai Bebaskan Tersangka Kasus Terminal Kembur first appeared on Kabar NTT.</p>

Bediardus Aquino ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya penyidik Cabjari Manggarai di Reo melakukan penggeledahan dan memeriksa beberapa saksi terkait dana BOS tahun anggaran 2019/2020.

“Berdasarkan penyelidikan oleh pihak Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo, mantan Kespek SMK Mutiara Bangsa Reo ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana BOS,” Kata Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di Reo, Riko Budiman.

SMK Mutiara Bangsa Reo pernah menerima dana BOS yang merupakan program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional personalia dan non personalia yang bersumber dari DAK non fisik.

Berdasarkan SPJ pengelolaan dana BOS SMK Mutiara Bangsa Reo triwulan I, II, III dan IV tahun 2019, alokasi dana BOS yang diterima sebesar Rp 602.560.000. Penggunaannya mencapai seratus persen.

“Pada tahap I, II dan III tahun 2020,  SMK Mutiara Bangsa Reo juga pernah menerima dana BOS sejumlah Rp 898.080.000. Berdasarkan SPJ-nya realisasi penggunaan dana BOS tahap I, II dan III tahun 2020 itu mencapai seratus persen,” ujar Riko.

Riko mengaatakan, Bediardus Aquino selaku Kepsek SMK Mutiara Bangsa Reo saat itu tidak pernah melakukan kesepakatan dan membuat keputusan bersama dengan tim manajemen dana BOS, dewan guru dan komite sekolah terkait penyusunan RKAS. Ia malah menyusun RKAS itu sendiri.

<p>The post Mantan Kepsek SMK Mutiara Bangsa Reo Jadi Tersangka Dana BOS first appeared on Kabar NTT.</p>

Penetapan dua tersangka kasus ini diperoleh melalui siaran pers Kejari Manggarai Nomor : PR — 05/ N.3.17/Dek.3/10/2022 hari Jumat (28/10/2022).

Disebutkan dalam rilis itu, Kejari Manggarai menetapkan dua orang tersangka dugaan tindak pidana tersebut yang terjadi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Timur tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun 2013 lalu.

Kajari Manggarai, Bayu Sugiri, dalam siaran pers tersebut menegaskan bahwa penetapan dua tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup.

Kedua orang  tersangka itu yakni Benediktus Aristo Moa S.S Alias BAM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Terminal Kembur; dan Gregorius Jeramu Alias GJ selaku penerima pembayaran pengadaan lebih lahan untuk pembangunan terminal tersebut.

Terkait keterlibatan atau peran kedua tersangka, Bayu Sugiri menjelaskan, tersangka BAM adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tahun anggaran 2012 s/d 2013 pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Timur.

Pada Tahun Anggaran 2012, tersangka BAM membuat dokumen pertanggungjawaban untuk pengadaan tanah yang diklaim oleh  GJ seluas kurang lebih 7.000 M2 yang beralamat di Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur.

<p>The post Proyek Terminal Kembur Makan Korban, Kajari Manggarai Tetapkan 2 Tersangka first appeared on Kabar NTT.</p>

Penahanan GSK itu dilakukan usai penyerahan berkas tahap II oleh Penyidik Polres Manggarai. dan ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Manggarai pada 31 Maret 2022 lalu.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Manggarai, Rizky, SH mengatakan selanjutnya Tim Pidsus akan melakukan tahapan sesuai regulasi untuk secepatnya disidangkan.

Kejaksaan Negeri  Manggarai

“Pada hari Kamis, 11 Agustus 2022, sekira pukul 14.00 wita bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Manggarai telah dilakukan Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti) dari Penyidik Polres Manggarai kepada Jaksa Penuntut Umum,  Daniel Merdeka Sitorus,SH dan Yuvanda Hardyan Saputra,SH), terhadap tersangka yaitu GSK selaku mantan Kepala Desa Bangka Lao periode 2016  sampai 2022,” jelas Rizky dalam wawancara dengan media, Kamis  (11/8/2022).

Rizky menjelaskan, GSK ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:PRINT-90/N.3.23/Ft.2/08/2022, tanggal 11 Agustus 2022 di Rumah Tahanan Polres Manggarai selama 20 (dua puluh) hari ke depan terhitung tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022.

“Terdakwa diduga melakukan tindak pidada sebagaimana di atur pada Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiair : Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” papar Rizky

<p>The post Korupsi DD, Mantan Kades Bangka Lao, Manggarai Resmi Ditahan  Jaksa first appeared on Kabar NTT.</p>

Terdakwa ditangkap berkat koordinasi dan kerja sama aparat  Kejari Manggarai dengan aparat Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan Tim Tangkap Buron (Tabur) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Dari rilis Kejari Manggarai, Minggu (8/8/2021), yang diterima media, Kajari Manggarai, Bayu Sugiri, SH, menjelaskan, buronan empat tahun ini ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Print-70/N.3.17/Ft.2/07/2020 tanggal 27 Juli 2021  terhadap terdakwa dr. Fransiscus Nangaroka. Tersangka adalah  penyedia dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang habis pakai dan reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013.

Awalnya terdakwa diamankan di Kantor Kelurahan Barata Jaya, Kota Surabaya kemudian dibawa ke Kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk ditangkap.

Bayu mengatakan, terdakwa sudah ditetapkan DPO sejak tahun 2017 berdasarkan Surat Nomor R-02/P.3.17/Ft/01/2017 Jo Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/02/I/2017/ SAT RESKRIM.

Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka/Pidsus-18 Nomor: B-01/P.3.17/Fd.1/01/2017 tanggal 6 Januari 2017 Jo. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Nomor: Print-81/N.3.17/Fd.1/12/2020 tanggal 14 Desember 2020 atas nama tersangka dr. Fransiscus Nangaroka Jo. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Nomor: Print-22/N.3.17/Fd.1/03/2021 tanggal 30 Maret 2021 atas nama tersangka dr. Fransiscus Nangaroka.

Terdakwa, kata Bayu,  sejak tahun 2017 melarikan diri sehingga Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Tipikor Kelas 1 A Kupang secara in absentia.

“Selanjutnya untuk menjawab persepsi masyarakat bahwa Kejaksaan Negeri Manggarai tidak serius dalam menyelesaikan perkara ini, kami kerahkan seluruh sumber daya yang ada, sehingga syukur alhamdulillah kami berhasil menangkap terdakwa dr. Fransiscus Nangaroka di Kota Surabaya pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021,” ungkap Bayu.

Terdakwa diterbangkan dari Surabaya ke Kupang, Sabtu (7/8/2021) siang. Di Kupang, terdakwa akan menjalani pemeriksaan kesehatan di Klinik Pratama Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya, terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan Pengadilan Tipikor kelas 1 A Kupang Nomor : 53/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tanggal 6 Agustus 2021 selama 30 hari ke depan terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2021 di Rutan Kelas II B Kupang.  (adi)

<p>The post Sembunyi 4 Tahun, Buronan dari Manggarai Timur Ditangkap di Surabaya first appeared on Kabar NTT.</p>

Keduanya ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan proses penyidikan.

Usai diperiksa kemarin petang, keduanya keluar dari kantor Kejari Manggarai dengan mengenakan rompi orange, baju tahanan resmi kejaksaan. Dua tersangka pun digiring tim penyidik ke dalam mobil tahanan, selanjutnya diantar ke rumah tahanan Polres Manggarai.

Kepala Kejari Manggarai, Bayu Sugiri, SH, mengatakan, penahanan terhadap kedua tersangka dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Penahanan dilakukan agar keduanya tidak melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi perbuatannya.

Kedua tersangka, kata Bayu, disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Bayu menjelaskan  modus operandi yang dilakukan kedua tersangka  dalam pengelolaan dana BOS reguler Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019, dan 2020.

Modus pertama, melaksanakan kegiatan fiktif.  Uang kegiatan fiktif ini  dibagi-bagikan kepada para guru dan pegawai.

Kedua,  sebut Bayu, mark up biaya kegiatan.

Ketiga, melaksanakan kegiatan yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan memadai.

Keempat, ada kelebihan pembayaran honor kepada para guru dan pegawai.

Akibat perbuatan kedua tersangka tersebut merugikan keuangan negara sebesar Rp 839.401.569,00. Rinciannya pengeluaran fiktif Rp 430.748.409, mark up pengeluaran Rp 160.362.632, pengeluaran yang tidak dilengkapi dengan pertanggungjawaban lengkap dan memadai Rp 115.990.528 dan kelebihan pembayaran honor tahun 2020 pada 16 pegawai honorer Rp 132.300.000. (adi)

<p>The post Korupsi Dana BOS Rp 800 Juta, Kepsek SMPN 1 Reok, Manggarai Ditahan first appeared on Kabar NTT.</p>

Pantauan media ini, penggeledahan itu dipimpin oleh Kasie Pidsus Kejari Manggarai, Rizal Pradata. Bersama rombongan, aparat penegak hukum ini tiba di Kantor PMD Manggari pukul 09.20 Wita.

Kepala Dinas PMD Manggarai, Sipri Jamun, mengatakan, kedatangan rombongan Kejari Manggarai berkaitan dengan kasus pengelolaan dana desa (DD) pada tahun 2017/2018 yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa Lemarang, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai, Donatus Su.

Sipri menjelaskan selain mantan kades, kedatangan aparat Kejari juga untuk memeriksa Bendahara Desa Lemarang, Katarina Rensi.

Ditanya lokasi pemeriksaan di Dinas PMD, Sipri mengatakan bahwa semua dokumen yang ada di dalam surat pertanggungjawaban (SPJ) ada di Kantor PMD.

Ia menuturkan, salah satu staf Dinas PMD di Manggarai  akan diperiksa sebagai saksi.

Sementara itu Kepala Bidang (Kabid) Pembangunan Desa pada Dinas PMD Manggarai, Aloysius Jedaut, mengatakan bahwa, dirinya selalu dipanggil untuk menjadi saksi jika ada desa yang mengalami kasus penyalahgunaan dana desa.

Kemungkinan, kata sipri, arsip SPJ di desa tidak ditemukan. Untuk itu, Kejari Manggarai meminta dokumen ke pihaknya demi melengkapi dokumen yang sudah ada.

“Karena kami di sini mendapat tembusan SPJ dari desa-desa,” tutupnya.(adi)

<p>The post Kejari Manggarai Geledah Kantor Dinas PMD first appeared on Kabar NTT.</p>