Meski menerima LKPJ Pemerintah Kota Kupang itu, semua fraksi memberi catatan kritis kepada pemerintah.

Fraksi Golkar dalam pendapat akhir fraksi yang dibacakan Tellendmark J Daud, menyinggung rehabilitasi rumah jabatan yang tidak memenuhi standar dan kualitas pekerjaan yang rendah.

“Fraksi Golkar meminta Pemerintah Kota Kupang tidak membayarkan sisa anggaran pekerjaan sebesar 30 persen pada anggaran perubahan tahun 2022 sebelum pekerjaan tersebut selesai sesuai dengan perencanaan,” tegas Tellend membacakan pendapat akhir fraksi.

Farksi Golkar juga mengkritisi kebijakan rasionalisasi anggaran sebesar 20 persen pada belanja operasional kader posyandu tahun anggaran 2021/2022.

Fraksi Golkar menilai kebijakan ini merupakan bentuk ketidakseriusan Pemerintah Kota Kupang dalam menangani tingginya kasus gizi buruk dan stunting di Kota Kupang.

Untuk itu Fraksi Golkar meminta agar kebijakan tersebut perlu ditinjau kembali dengan meningkatkan alokasi anggarannya.

Catatan kritis juga disampaikan Fraksi PKB yang dibacakan oleh Anatji Ratu Kitu-Jan. Fraksi PKB  menghimbau Pemerintah Kota Kupang agar pekerjaan fisik dan non fisik yang menjadi piutang pemerintah di tahun anggaran 2021 pembayarannya didahului dengan pemeriksaan oleh Inspektorat.

Sementara Fraksi NasDem mengkritisi realisasi pendapatan yang tidak mencapai target atau hanya sebesar 76 persen.

<p>The post 8 Fraksi DPRD Kota Kupang Terima LKPJ Dengan Catatan Kritis first appeared on Kabar NTT.</p>

Pendapat akhir fraksi dalam rapat paripurna, Jumat (1/7/2022),  itu disampaikan Juru  Bicara Fraksi Golkar DPRD Kota Kupang, Tellendmark J. Daud.

Fraksi Golkar memberi beberapa catatan kritis.  Pertama,  berdasarkan Keputusan KASN Nomor : B-1688/JP.02.00/05/2022 tanggal 9 Mei 2022 terkait rotasi/mutasi eselon II perjabat tinggi pratama di jajaran Pemeruntah Kota Kupang yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak tidak mendapat rekomendasi dari KASN, maka Fraksi Golkar berharap Pemerintah Kota Kupang segera menindaklanjuti hal tersebut karena dikhawatirkan dapat mengakibatkan kerugian keuangan daerah.

Kedua, terkait rehabilitasi rumah jabatan yang tidak memenuhi standar dan kualitas pekerjaan yang baik, maka Fraksi Golkar meminta Pemerintah Kota Kupang untuk tidak membayarkan sisa anggaran pekerjaan sebesar 30 persen pada anggaran perubahan tahun 2022 ssbelum pekerjaan tersebut selesai sesuai dengan perencanaan.

Ketiga, terkait tugas belajar bagi ASN, Pemerintab Kota Kupang melalui Wali Kota Kupang telah menandatangani MoU dengan Universitas Indo-Global Mandiri Palembang.  Dalam pelaksanaannya, ASN yang mendapat tugas belajar dan dibiayai oleh Pemerintah Kota Kupang diwajibkan kuliah di Universitas Indo-Global Mandiri tersebut. Namun jika ASN melakjutkan kuliah di luar universitas tersebut maka pemerintah tidak membiayai tetapi dibebankan kepada yang bersangkutan. Karena itu Fraksi Golkar menilai Pemerintah Kota Kupang terkesan melakukan diskriminasi atau pilih kasih bagi tugas belajar ASN.

<p>The post Ini 9 Catatan Fraksi Golkar Terhadap LKPJ Wali Kota Kupang first appeared on Kabar NTT.</p>