Bupati Timor Tengah Utara, Yosep Falentinus Delasalle Kebo, menegaskan bahwa rotasi dan pengisian jabatan di lingkungan Pemkab TTU belum berakhir dan akan dilanjutkan pada gelombang berikutnya.

Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Masih ada beberapa yang ditolak atau belum di-approve oleh BKN karena administrasinya belum selesai. Jumlahnya kurang lebih sekitar 50 orang, termasuk Camat Mutis yang saat ini masih dalam proses,” ujar Bupati yang akrab disapa Falent Kebo.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten TTU saat ini masih menunggu jawaban resmi dari BKN. Apabila seluruh persyaratan administrasi dinyatakan lengkap, maka pelantikan lanjutan direncanakan akan dilaksanakan pada awal Februari 2026, atau paling cepat pada akhir Januari 2026.

Selain pengisian jabatan, Bupati Falent Kebo juga menegaskan bahwa evaluasi kinerja pejabat tetap menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, penurunan jabatan dapat dilakukan terhadap pejabat yang terbukti bermasalah dalam menjalankan tugas, termasuk dalam pengelolaan anggaran.

“Jika hasil pemeriksaan Inspektorat menemukan adanya kesalahan prosedur, seperti pengelolaan anggaran yang tidak tepat hingga menyebabkan penumpukan sarana yang dibeli namun tidak dimanfaatkan, maka pejabat bersangkutan akan langsung diturunkan jabatannya, misalnya dari kepala dinas menjadi sekretaris,” tegasnya.

<p>The post Rotasi akan Berlanjut, Sekitar Puluhan Pejabat TTU Belum Kantongi Persetujuan BKN first appeared on Kabar NTT.</p>

Mereka terdiri atas guru 105 orang, tenaga kesehatan (nakes) 515 orang dan tenaga teknis 93 orang yang lolos seleksi PPPK 2023.

SK Pengangkatan diserahkan langsung oleh Bupati Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Drs. Djuandi David di Halaman Kantor Bupati TTU.

Kepada para tenaga P3K baru, Bupati Juandi mengajak untuk meningkatkan kinerja dengan selalu berpedoman pada aturan Kepegawaian yang berlaku.

“Selamat datang dan selamat bergabung di Pemerintah daerah Kabupaten TTU. Mohon menyesuaikan diri dengan aturan yang ada pada OPD teknis yang dikamar,” kata Bupati Djuandi, Senin (29/4/2024).

Bupati Djuandi menyampaikan, proses untuk mendapatkan SK butuh waktu yang lama karena melewati beberapa tahapan dan tidak ada yang kebetulan. Semua melalui perjuangan yang luar biasa sehingga harus dijaga dan jangan sia-siakan.

“Dengan menerima SK, adik-adik tergolong sebagai ASN sehingga bekerjalah dengan bagus, disiplin keluar masuk kantor sama seperti PNS pada umumnya. Karena itu manfaatkan dengan baik kesempatan yang ada sehingga pada evaluasi setiap 5 tahun, adik-adik berada pada posisi aman,” tutup pasangan Wakil Bupati Drs. Eusabius Binsasi ini. (Siu)

<p>The post 713 P3K Guru dan Nakes di TTU Terima SK first appeared on Kabar NTT.</p>

Penyerahan bantuan dipimpin Ketua Dekranasda TTU, Dra. Elvira Bertha Maria Juandi Ogom, Kepala Dinas Sosial, Yanuarius Makun, S. Fil didampingi Kabid Linjamsos, Mariana Sole Agusta Nope dan perwakilan BPBD setempat.

Bantuannya berupa alat tenun bukan mesin, satu paket benang, satu paket sembako, pakaian dan uang tunai. Sedangkan bantuan dari Pemerintah melalui Kepala Dinas Sosial berupa, satu buah kasur busa, terpal, empat paket pakaian orang dewasa, makanan siap saji, selimut enam lembar, satu paket peralatan dapur, sembako dan 24 lembar seng dan paku.

Ketua Dekranasda TTU Dra. Elvira Bertha Maria Ogom mengatakan, bantuan tersebut merupakan bukti kepedulian Pemkab dan Dekranasda TTU dalam meringankan beban dari para korban bencana.

“Bantuan dari Pemkab dan Dekranasda TTU ini untuk meringankan beban warga terdampak kebakaran seorang janda warga Desa Letmaffo Timur,” kata Elvira, sapaan Elvira Bertha Maria Juandi Ogom.

Bantuan serupa, demikian Ketua TP PKK Kabupaten TTU, tidak hanya diberikan untuk korban bencana kebakaran ini, tetapi juga bagi korban bencana lainnya yang saat ini hampir terjadi di seluruh wilayah TTU akibat cuaca yang tidak menentu yang terjadi saat ini.

“Tentunya jika dilihat dari jumlahnya bantuan ini tidak cukup karena kemampuan Pemerintah daerah juga sangat terbatas sehingga menyesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki,” tutur Elvira.

<p>The post Pemkab TTU Bersama Dekranasda Serahkan Bantuan kepada Warga Terdampak Kebakaran first appeared on Kabar NTT.</p>

Para dokter tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten TTU, Robertus Tjeunfin, di Kantor Dinas Kesehatan TTU, Senin 4 Maret 2024.

Kepala Dinas Kesehatan, Robertus Tjeunfin, kepada wartawan, Selasa (5/3/2024) mengatakan, ke 15 dokter Intership akan ditugaskan ke RSUD Kefamenanu, Puskesmas Sasi dan Puskesmas Oelolok.

”Tahun ini kita dapat jatah 15 orang dokter. Penempatan selama satu tahun di RSUD Kefamenanu, Puskesmas Sasi dan Puskesmas Oelolok,” ungkapnya.

Robertus berharap dokter-dokter Intership banyak belajar sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

“Banyak belajar sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Ilmu dan keterampilan kalian sangat dibutuhkan masyarakat Kabupaten TTU,” ucap Robert.

Ke 15 dokter Intership tersebut yakni dr. Eko Novanto Nurismail, dr. Putu Desy Widia Dariyanti, dr. Vinsensius Apolonaris Bessie, dr. Eureka Yunisia Kause, dr. Febriana Maria Paula Lak, ⁠dr. Alinsi Mariana Na’at, ⁠dr. Ervin Widyantoro Pramono.

Selanjutnya dr. Shema Suluhpradipta Warella, dr. Nurul Auliya, dr. Kadek Tenia Bina Cahyania, ⁠dr. Virginia Agastia Lestari, ⁠dr. Reinaldi Oktovanto Boletimi, dr. Christina Sherly Damanik, dr. I Made Pratista Wiargita, dan ⁠dr. Ni Nyoman Putri Riasni. (Siu)

<p>The post Pemkab TTU Terima 15 Dokter Program Intership Dari Kemenkes RI first appeared on Kabar NTT.</p>

Penandatanganan NPHD dilaksanakan di Aula Lantai II Kantor Bupati TTU, dihadiri Bupati TTU Drs. Juandi David, Wakil Bupati Drs. Eusabius Binsasi, Sekertaris Daerah (Sekda), Fransiskus Bait Fay, S. Pt., M. Si, Ketua KPUD TTU, Petrus Uskono, S. Pd dan Ketua Bawaslu TTU, Martinus Kolo, SE.

Penandatanganan NPHD dilakukan sebagai dasar untuk proses penyaluran dana hibah Pilkada serentak 2024 tingkat Kabupaten TTU senilai Rp 39.750 Juta. Dana tersebut akan dibagikan kepada KPUD Rp 25 Miliar, Bawaslu Rp 9 Miliar, Polri Rp 5 Miliar dan TNI Rp 750 Juta.

Penyaluran akan dilakukan dalam dua tahap yakni tahun 2023 dengan prosentasi 40 persen dan tahun 2024 dengan prosentasi 60 persen.

Bupati Drs Djuandi David berharap dana yang ada dapat dimanfaatkan sebaik mungkin demi kelancaran proses pelaksanaan demokrasi di Kabupaten TTU.

“Dengan adanya kerja sama antar stakeholder yang baik, kita berharap dan yakin bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik, aman dan kondusif seperti yang diharapkan semua pihak,” kata Bupati Juandi.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Eduardus Usboko, SE mengatakan, terhitung setelah penandatanganan NPHD paling lambat 14 hari kalender kerja, pihaknya akan melakukan pencairan dana dimaksud.

“Tidak akan sampai 14 hari. Kita upayakan secepatnya karena tahapan sudah berjalan,” ungkapnya.

<p>The post Bupati TTU Bersama KPU dan Bawaslu Tandatangani NPHD Pilkada 2024 first appeared on Kabar NTT.</p>

Demikian Bupati TTU Drs Juandi David kepada wartawan selepas apel kesadaran di kantor Bupati, Senin (19/2/2024).

“Ada beberapa pegawai yang terlibat politik praktis pada pemilu Capres-Cawapres dan Legislatif 2024 tanggal 14 Februari beberapa waktu lalu meski sudah diingatkan berkali-kali,” ungkapnya.

Bupati Djuandi David mengaku sudah mengantongi nama-nama ASN yang terlibat politik praktis dan tinggal menunggu waktu untuk dibahas. Apakah pindah tugas atau turun pangkat.

“Nama-nama sudah ada tinggal menunggu waktu untuk dibahas. Apakah pindah tugas atau turun pangkat. Apalagi yang terima uang namun tidak mendukung. Sehingga saya minta esok atau lusa ini tolong kembalikan,” ujarnya.

Bupati Djuandi mengaku heran. Pasalnya sudah dihimbau berulang kali agar tidak boleh terlibat politik praktis tapi masih ada yang nekat dan berani sekali terlibat politik praktis.

Bupati Djuandi menyebut, modus operandinya adalah menerima uang lalu dibagi bagikan kepada yang bukan PNS untuk bekerja mencari suara.

“Jadi nama dan bukti berupa foto sudah ada tunggu menunggu waktu untuk dibahas. Mungkin sekitar belasan orang. Kita tunggu saja untuk diproses. Sehingga sekali lagi, yang terima uang namun tidak coblos segera kembalikan uang orang,” tegasnya. (Siu)

<p>The post ASN Lingkup Pemkab TTU Diduga Terlibat Politik Praktis, Bupati TTU: Antara Pindah Tugas atau Turun Pangkat first appeared on Kabar NTT.</p>

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Drs. Kristoforus Ukat dalam arahannya saat membuka kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Viktory I Kefamenanu, Selasa (16/1/2024) mengatakan, pengelolaan SP4N LAPOR sebelum 2024 dikelola di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sesuai amanat Permenpan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pengaduan Publik.

Saat ini, imbuh Kristoforus dengan merujuk pada ketentuan Permendagri Nomor 8 Tahun 2023 pasal 8 ayat 3 huruf C pengelolaan pengaduan publik dialihkan ke Dinas yang menangani tugas Komunikasi dan Informatika.

“Sehingga berpedoman pada regulasi tersebut, maka hari ini dilakukan rapat Koordinasi yang difasilitasi USAID ERAT untuk menindaklanjut amanat ketentuan Permendagri tersebut,” kata mantan Sekertaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini.

Pada kesempatan yang sama, Darius Beda Daton, Kepala perwakilan Ombudsman Propinsi NTT mengatakan, pihaknya menyambut baik kegiatan rakor tersebut karena merupakan perintah undang-undang dan diterapkan oleh seluruh penyelenggara pelayanan di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten TTU.

Darius menyampaikan, dalam kegiatan ini ia mendapat banyak masukan tentang Implementasi SP4N-LAPOR karena banyak kendala.

“Rakor ini sangat bagus untuk masing-masing perangkat daerah mengevaluasi Implementasi aplikasi pelaporan ini. Karena jikalau sistem tidak dikenal luas oleh masyarakat seperti orang tidak komplain dan sebagainya berarti kurang bagus untuk perbaikan pelayanan publik,” ucap Darius.

Ia mengharapkan agar nomor-nomor di aplikasi Pengaduan SP4N disebarluaskan secara masif hingga ke tingkat desa sehingga seluruh masyarakat TTU bisa melakukan komplain kapan saja terkait layanan semua penyelenggara lain.

Hal ini, jelas Beda Daton, komplain tersebut bisa dipakai oleh Pak Bupati dan seluruh jajaran untuk melakukan evaluasi pelayanan publik di Kabupaten TTU agar dapat mengetahui perkembangan pelayanan.

“Kalau tidak ada komplain nanti sulit untuk melakukan evaluasi pelayanan. Dari komplain itulah kita tahu mana yang perlu di benahi,” ujarnya.

Sementara, Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Setda TTU, Tarsisius Sasi dalam arahannya memberikan catatan pinggir tentang perkembangan penerapan SP4N-LAPOR di Kabupaten TTU.

Ia menjelaskan, pencanangan dasar hukum untuk peningkatan layanan publik ada 6 poin, yakni,

Pertama bahwa, tahun 2009 dikeluarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Setiap penyelenggara pelayanan publik wajib untuk menyediakan sarana Pengaduan dan harus ditugaskan pengelolanya.

Kedua, tahun 2010 terbit Perpres 81 Tahun 2010 tentang grand design RB 2010-2025 (8 Area RB : Peningkatan Kualitas pelayanan publik)

Ketiga, tahun 2013, terbit Perpres 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik : Setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan sarana Pengaduan, mekanisme dan tata cara pengelolaan Pengaduan, menetapkan pengelolaan.

Ke-empat, Kabupaten TTU baru tindaklanjuti aturan-aturan tersebut sejak tahun 2018 dengan terbit SK Bupati No. 342/Kep/HK/IX/2018 tentang Tim Koordinasi pengelolaan Pengaduan dan petugas administrator pada setiap PD.

Ke-lima, tahun 2021 telah ada MoU antara Pemda dan Ombudsman RI tentang strategi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencegahan Mal Administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten TTU di mana salah satu point dari MoU tersebut adalah optimalisasi pemanfaatan SP4N Lapor dan

Ke-enam, berdasarkan MoU ini, maka sejak saat itu pihaknya mencoba mengoptimalkan pengelolaan SP4N Lapor di Kabupaten TTU.

Tarsius juga menjelaskan, adapun upaya optimalisasi dari SP4N Lapor di Kabupaten TTU yakni,

• Revisi SK Bupati terkait admin OPD setiap kali ada mutasi.

• Setiap tahun dilakukan sosialisasi sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan SP4N Lapor (2022-2023 dengan melakukan 3 kali kegiatan bersama PD, rakercam, dan bersama USAID ERAT).
  

  <p>The post Pemkab TTU Bekerjasama Dengan USAID ERAT Gelar Rakor Evaluasi SP4N Lapor 2024 first appeared on Kabar NTT.</p>

  ]]>