Rumah Sakit Umum Pusat dr Ben Mboi tersebut diresmikan Presiden Joko Widodo disela-sela Kunjungan Kerja (Kunker) di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam amanatnya, Presiden Jokowi mengatakan, pembangunan RSUP dr Ben Mboi itu menelan anggaran sebesar Rp 420 miliar.

Kepala Negara menyampaikan bahwa ini rumah sakit terbesar di Indonesia bagian Timur. anggarannya juga bukan kecil, namun sangat besar.

“Anggaran ini gede banget,” kata Presiden Jokowi.

Namun Presiden Jokowi mengaku pembangunan RSUP dr Ben Mboi itu tidak terlepas dari dukungan DPR RI.

Ia mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPR RI dalam hal ini Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena yang telah menyetujui anggaran untuk pembangunan RSUP Ben Mboi.

“Tapi memang anggaran ini atas persetujuan DPR RI juga, Terima kasih Pak Melki Laka Lena yang sudah hadir, ” kata Presiden Jokowi.

Peresmian RSUP dr Ben Mboi ditandai dengan penekanan tombol sirene.

Turut hadir Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljon, Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake, dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena.

Hadir pula dalam acara tersebut, isteri Mantan Gubernur NTT dr Ben Mboi, dr. Nafsiah Mboi, dan Penjabat Wali Kota Kupang, Fahrensy Funay. (np)

<p>The post Resmikan RSUP Terbesar di Indonesia Timur, Presiden Jokowi: Terima Kasih Pak Melki Laka Lena first appeared on Kabar NTT.</p>

Sebelumnya pada Senin (17/5/2021),  Walikota Kupang mengikuti arahan  Presiden Jokowi secara virtual dari Aula Kejaksaan Negeri Kota Kupang.  Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kajari Kota Kupang, Order Maks Sombu, SH, MA, MH, Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, S.Sos, Kapolres Kupang Kota, AKBP Satrya P.T. Binti, S.IK, Kasdim 1604 Kupang, Letkol Inf. Sugeng serta Asisten Pemerintahan  dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Kupang, Drs. Agus Ririmase, AP, M.Si.

Presiden Joko Widodo yang didampingi Wakil Presiden, KH. Ma’ruf Amin, dan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam arahannya mengimbau seluruh kepala daerah se-Indonesia untuk waspada terhadap peningkatan kasus Covid 19 pasca perayaan Idul Fitri.

Diakuinya, meski sudah ada larangan mudik, dari prediksi awal 33 persen penduduk yang melakukan perjalanan arus mudik, terpantau dalam kurun waktu 6 hingga 17 Mei 2021 ada kurang lebih 1,1 persen penduduk atau 1,5 juta orang yang tetap melakukan perjalanan mudik.

Para kepala daerah diminta untuk waspada terhadap potensi kenaikan jumlah kasus Covid-19 akibat arus mudik tersebut, terutama dengan adanya Covid-19 varian baru yang sudah mulai masuk di Indonesia.

Presiden memaparkan ada 15 provinsi di Indonesia yang saat ini tengah mengalami trend kenaikan jumlah kasus. Sebagian di antaranya adalah provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sumatera.

<p>The post Walikota Kupang Ikut Arahan Presiden Terkait Penanganan Covid first appeared on Kabar NTT.</p>

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyerahkan 584.407 sertifikat kepada masyarakat penerima di 26 provinsi dan 273 kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Dalam arahannya, Presiden Jokowi  menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk melakukan sertifikasi terhadap seluruh tanah di Indonesia. Upaya percepatan penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah.

“Penyerahan sertifikat ini merupakan komitmen pemerintah  untuk terus mempercepat penyertifikatan tanah di seluruh tanah air. Biasanya yang dulu-dulu, setahun hanya bisa dilakukan sertifikat tanah sebanyak 500 ribu. Hitungan saya pada tahun 2015, seharusnya ada 126 juta sertifikat yang harus dipegang masyarakat, tapi saat itu baru tersedia 46 juta sertifikat. Masih tersisa 80 juta sertifikat,” jelas Presiden  Jokowi.

Untuk mempercepat perelisasian sertifikasi tersebut, presiden memberikan target yang sangat tinggi kepada jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Karena kalau hanya 500 ribu per tahun,  butuh waktu 160 tahun agar seluruh masyarakat pegang sertifikat.

“Awalnya banyak yang menganggap target yang saya  berikan nggak mungkin terealisasi.  Tapi ternyata target ini bisa terealisasi dan terlampaui. Kita beri target 5 juta bidang, bisa lebih. Target 7 juta bidang bisa terealisasi 8 juta. Tahun 2017, ada 5,4 juta bidang tanah yang disertifikat, tahun 2018 ada 9,3 juta bidang. Tahun 2019, ada 11,2 juta bidang tanah yang dilakukan sertifikat. Tahun 2020, harusnya target 11 juta bidang, namun karena ada  bencana covid-19, terealisasi 6,8 juta bidang tanah yang disertifikat. Menurut Menteri ATR,  tahun 2025, ditargetkan seluruh masyarakat Indonesia sudah pegang sertifikat. Apresiasi yang tinggi untuk Kementerian ATR/BPN atas kerja kerasnya,” ungkap Presiden Jokowi.

<p>The post Pemerintah Komit Percepat Sertifikasi Tanah di Seluruh Indonesia first appeared on Kabar NTT.</p>