Inflasi bukan sekadar istilah teknokratis dalam laporan ekonomi. Inflasi adalah realitas yang langsung menyentuh ruang paling dasar kehidupan masyarakat: dapur keluarga, harga beras, minyak goreng, telur, cabai, ikan, ongkos transportasi, biaya sekolah anak, hingga kemampuan rumah tangga menjaga daya beli. Karena itu, keberhasilan suatu pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi tidak boleh dilihat semata-mata sebagai prestasi statistik, melainkan sebagai keberhasilan tata kelola publik dalam melindungi masyarakat dari tekanan harga.

Dalam konteks Nusa Tenggara Timur, pengendalian inflasi memiliki tingkat kesulitan yang khas. NTT adalah provinsi kepulauan dengan bentang geografis yang luas, struktur distribusi yang kompleks, ketergantungan antardaerah, kerentanan cuaca, serta biaya logistik yang relatif tinggi. Harga barang di pasar tidak hanya ditentukan oleh produksi, tetapi juga oleh kelancaran transportasi laut dan udara, ketersediaan stok, keterhubungan antarwilayah, dan efektivitas pengawasan distribusi. Karena itu, ketika inflasi NTT dapat dijaga dalam koridor yang terkendali, capaian tersebut patut dibaca sebagai hasil kerja pemerintahan yang serius, terukur, dan kolaboratif.

Pengakuan atas kerja tersebut semakin memperoleh legitimasi nasional ketika Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meraih penghargaan dalam kegiatan “Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026” yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Senggigi, Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada Selasa malam, 19 Mei 2026. Dalam forum tersebut, Provinsi NTT memperoleh penghargaan kategori Pengendalian Inflasi tingkat provinsi untuk Regional Nusa Tenggara dan Maluku. Tidak hanya menerima penghargaan, Pemerintah Provinsi NTT juga memperoleh dana insentif sebesar Rp 3 miliar dari Kementerian Dalam Negeri.

<p>The post Pengendalian Inflasi Daerah dan Pengakuan Nasional atas Kinerja Pemprov NTT first appeared on Kabar NTT.</p>

Bila hari Kamis, 9 April 2026 dilakukan untuk Bawaslu Flores Timur, Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur, para camat se-Kabupaten Flores Timur dan utusan kepala desa di Kabupaten Flores Timur maka hari ini, Sabtu, 11 April 2026, dilaksanakan sosialisasi di kantor Desa Lusiduawutun, Kecamatan Nagawutun, Kabupaten Lembata. Hadir juga urusan dari Desa Warawatung.

Germanus mengatakan, untuk mendapatkan informasi publik adalah hak asasi manusia, maka sebagai pemenuhan hak tersebut, para pejabat publik di desa perlu mendapat induksi informasi dan penguatan pengetahuan terkait dengan standar layanan informasi publik desa.

Menurut Germanus, hal lain yang melatari untuk dilaksanakan kegiatan ini adalah belum banyak masyarakat mengetahui haknya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara di tingkat desa, tetapi juga adanya fenomena terjadi praktek korupsi yang telah melilit sejumlah kepala desa di Kabupaten Lembata.

Dari berbagai sumber, diketahui bahwa sudah ada lima kepala desa yang harus mendekam di penjara karena korupsi dana desa.

Kegiatan ini dihadiri oleh kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa Lusiduawutun dan Warawatung.
Dalam sambutannya Kepala Desa Lusiduawutun, Benediktus Goe Komen, mengatakan bahwa pemerintah kedua desa ini berbangga karena Germanus, putra desa terpanggil untuk menularkan pengetahuan kepada para kepala desa dan perangkatnya. Karena itu mereka siap mendengarkan informasi itu.

<p>The post Komisi Informasi Sosialisasi Standar Layanan Informasi Publik di Dua Desa di Lembata first appeared on Kabar NTT.</p>

Filter tripel test itu diingatkan Ignas Uran dalam sambutannya pada acara Sosialisasi, Edukasi, dan Advokasi Keterbukaan Informasi di Aula Kantor Bupati Flotim, Kamis (9/4/2026).

Acara yang digelar Komisi Informasi Publik (KIP) NTT ini dihadiri seluruh Kepala Dinas Lingkup pemerintah daerah, para camat se-Kabupaten Flores Timur dan Perwakilan Kepala Desa.

Ketua Komisi Informasi Nusa Tenggara Timur, Drs. Germanus Attawuwur, tampil sebagai pemateri tunggal.

Yang luar biasa, pada acara di Flotim ini untuk pertama kali mars Komisi Informasi yang digubah Ketua KIP Pusat, Donny, menggema pertama kali di NTT.

Dalam sambutan pembukaannya, Wabup Flotim, Ignas Boli Uran, mengatakan bahwa acara ini sangat penting berkenaan dengan penguatan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka menyiapkan seluruh jenis informasi publik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Ignas mengatakan, pengelolaan negara harus transparan dan akuntabel. Bila tidak transparan akan menimbulkan apriori dari masyarakat. Era keterbukaan informasi ini, masyarakat perlu terlibat dan dilibatkan dalam proses pembangunan bangsa dan negara.

Mengakhiri sambutannya, Ignas mengutip Socrates untuk memberikan pesan moral kepada PPID.

“PPID dalam proses pendokumentasian informasi, harus melewati filter tripel test,” tegasnya.

<p>The post Wabup Flotim: Informasi Harus Lewati Filter Tripel Test first appeared on Kabar NTT.</p>

Di balik kelamnya tabir kegelapan, selalu ada cahaya yang merekah. Seperti malam yang pasrah pada fajar di pagi hari, seperti amarah dan kegelisahan yang kalah dengan merekahnya senyuman yang memancarkan kegembiraan dan kebahagiaan, seperti rahasia yang merindukan keterbukaan.

Bangsa kita Indonesia ini pernah dibangun dari bayang-bayang kebenaran informasi publik yang disembunyikan atau dikubur dalam-dalam di balik tirani kekuasaan. Kegelapan dalam segala wujudnya adalah ruang di mana kekuasaan tumbuh subur, di mana ketidakadilan bersembunyi di balik kata “rahasia” para pemangku kepentingan penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Tapi bukankah sejarah kebangsaan telah membuktikan bahwa gelap itu takkan abadi? Gelap malam kelam itu hanyalah jeda sebelum terang fajar datang memeluk bumi.

Ada suatu masa ketika pengetahuan adalah milik segelintir orang, ketika dokumen-dokumen publik tersimpan rapat dalam lemari besi para penguasa republik tercinta ini dari level yang paling elit hingga level paling rendah di pelosok dusun yang secara sadar membungkam hasrat ingin tahu dan ingin mengontrol transparansi publik yang diselimuti bayang – bayang rasa takut, cemas dan gelisah. Setiap data dan informasi publik yang disembunyikan itu adalah tabir kegelapan yang berevolusi menjadi tembok dan jurang pemisah antara rakyat dan haknya, antara kebenaran dan kepalsuan struktural para elit bangsa.

Betapapun pekatnya gelap takkan pernah sanggup membunuh cahaya. Ia hanya menunggu. Seperti benih yang diam-diam tumbuh di bawah tanah lalu muncul ke permukaan untuk tumbuh subur dan menghasilkan buah-buah kehidupan. Hak untuk tahu tak pernah mati. Ia berdenyut dalam nadi, hati dan sanubari segenap anak bangsa yang tak terjawab dalam setiap dokumen yang dirahasiakan tanpa alasan.

<p>The post Menyibak Tabir Kegelapan Melalui Cahaya Keterbukaan Informasi Publik first appeared on Kabar NTT.</p>

Teranyar pimpinan  dan   anggota  Komisi  Informasi  NTT menggelar  audiens dengan  Kepala   Badan   Pusat  Statistik  NTT, Matamira  B. Kale, yang  didampingi  oleh  Ahli Madya  BPS NTT, Indra  A. S. Suri di Ruang  Kerja Kepala BPS NTT, Kamis, (14/9/2023) siang.

Turut   hadir   dalam   rombongan  Komisi  Informasi  NTT  tersebut antara lain  Daniel  Tonu   (Ketua), Germanus  Atawuwur   (Wakil Ketua),  Yosef  Kolo  (Koordibator   Bidang   Edukasi, Sosialisasi dan   Advokasi),  Agustinus   L.  Baja   (Koordinator    Penyelesaian  Sengketa Informasi),  R  Riesta   Megasari  (Koordinator   Bidang  Kelembagaan)  dan   Angel S. Ouw (Panitera Pembantu).

Audiens itu dilakukan   dalam   rangka   silaturahmi  perdana struktur dan   personalia  kepengurusan  Komisi Informasi  NTT periode  2023-2027  dengan  pimpinan  BPS  NTT    serta untuk  meningkatkan sinergisitas dan  kolaborasi kelembagan kedua lembaga dalam  kaitan  dengan peningkatan peran Komisi Informasi NTT dalam   upaya   peningkatan  Indeks  Demokrasi Indonesia  Provinsi NTT sebagai salah satu  anggota Kelompok Kerja (Pokja)  Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi NTT yang belum optimal.

“Tujuan kunjungan kami  ke BPS NTT hari ini selain untuk menjalin  silaturahmi degan pimpinan BPS NTT,  lebih dari itu kami berkunjung ke BPS NTT untuk  memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan BPS NTT dalam  kaitan  dengan peningkatan Indeks Demokrasi di NTT yang  lebih baik bersama BPS NTT sebagai anggota Pokja Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi NTT,” jelas Ketua Komisi Informasi NTT, Daniel  Tonu.

Lebih   lanjut   Tonu   menjelaskan,  sebagai  salah  satu   anggota Pokja   IDI NTT,  Komisi Informasi NTT mengharapkan agar semangat sinergisitas dan  kolaborasi antarseluruh anggota Pokja IDI NTT jauh  lebih ditingkatkan lagi demi tercapainya Indeks Demokrasi NTT yang jauh lebih baik ke depan.

“Kami berharap agar  BPS NTT dapat melibatkan  Komisi Informasi NTT dalam  setiap  program kerja  yang  berhubungan dengan proses  dan   metodologi  pengukuran  dan   penentuan angka Indeks  Demokrasi  di Provinsi  NTT ke depan sehingga  KI NTT dapat ikut berkontribusi  secara kelembagaan dari aspek keterbukaan informasi public,” ujarnya.

Sementara Kepala  BPS NTT,  Matamira B. Kale, dalam  sesi diskusi dengan Komisioner Komisi Informasi NTT menjelaskan bahwa dalam   proses pengukuran dan   perhitungan hingga menghasilkan outpur  Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi NTT, pihaknya  selalu berkoordinasi dengan seluruh anggota IDI Provinsi NTT khususnya dengan Kesbangpol Provisnsi NTT sebagai Pembina Indeks Demokrasi Provinsi NTT.

“Dalam setiap tahapan perhitungan dan  pengukuran hingga perilisan Angka IDI NTT, kami selalu melibatkan semua stakeholder   yang  ada   dalam   Pokja  IDI Provinsi NTT khususnya Badan Kesbangpol Provinsi NTT sebagai Pembina Pokja IDI NTT dan  Dinas Kominfo NTT sebagai Wali Data tingkat  Provinsi NTT,” jelas Matamira.

Sementara Ahli Madya  BPS Provinsi NTT, Indra A.S. Suri, dalam tanggapannya kepada  Komisi Informasi  NTR terkait  trend  angka IDI NTT masih  bertengger di urutan  25  dari  34  provinsi  di Indonesia mengatakan,  kondisi itu terjadi   karena    masih  banyak    aspek,   terutama  aspek   transparansi pengelolaan anggaran  Pemprov  NTT  yang   belum   optimal   terpublish  di website  Pemprov NTT.

“Dalam tahapan  pengukuran dan  perhitungan Nilai Indeks Demokrasi Indonesia di NTT kami selalu berpatokan pada  standar baku  dari Kemenpan RB sehingga kami terus  melakukan proses dan  metodologi pengukuran melalui  berbagai kegiatan seperti Focus Group Discussion (FGD) dengan  semua  unsur   masyarakat dan   unsur  Pemprov   NTT  khususnya  Badan   Kesbangpol sebagai leader  Pokja  IDI Pemprov  NTT. Namun  kami  mengakui masih  kurangnya ketersediaan informasi melalui   website Pemprov   NTT sehingga  sangat  berpengaruh terhadap output IDI Pemprov   NTT  yang  masih  berada  di  posisi  rendah   yakni urutan   ke  25  dari  34 provinsi di Indonesia,” jelas Indra.

Lebih  lanjut  Indra  menjelaskan  bahwa   rendahnya IDI NTT disebabkan  juga oleh  aspek transparansi  penggelolan  anggaran  yang   masih  rendah,  aspek  capaian  Perda  dari   unsur lembaga   legislatif  dan   Setwan  Provinsi  NTT,  aspek   ekonomi   dan   aspek keamanan  dan ketertiban masyarakat.

“Pada prinsipnya kami dari pihak  BPS NTT hanya  memfasilitasi Pemprov  NTT melalui berbagai kegiatan teknis seperti kegiatan koordinasi, FGD dan  polling  Koran, namun  kami  tetap menjaga indepensi BPS NTT dalam  tahapan pengukuran IDI di NTT sehingga kami menemukan beberapa indikator penyumbang rendahnya angka  IDI NTT yakni belum  tersedianya  informasi pengelolaan anggaran  melalui  website Pemprov  NTT, belum maksimalnya capaian penetapan produk-produk perda  oleh   Pemprov   NTT dan   DPRD NTT dan   pengaruh pembubaran massa demonstrasi oleh  Polda  NTT yang  sangat  berpengaruh terhadap perhitungan angka  IDI NTT serta   aspek  ekonomi  dan kemiskinan Provinsi NTT yang  masih tetap  berada di urutan  ke  3 termiskin di seluruh provinsi,” pungkasnya.

Menanggapi  uraian  dari  pihak  BPS NTT itu,   Ketua   Komisi Informasi  NTT  yang   lebih  akrab   disapa  Danton mengatakan, pihaknya    akan    segera  melakukan   koordinasi  dengan  Badan Kesbangpol NTT sebagai Pembina Pokja  NTT dan  Dinas   Kominfo  NTT sebagai PPID Utama  atau  Wali Data Pemprov  NTT demi  terwujudnya Keterbukaan Informasi publik yang lebih baik ke depan. (*/den)

<p>The post Tingkatkan Sinergisitas, Komisi Informasi NTT Kunjungi BPS NTT first appeared on Kabar NTT.</p>