Film dokumenter ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’ (2026) karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale telah menjadi ‘diskusi hangat’ di Tanah Air Indonesia. Narasi utamanya adalah tentang pembangunan yang bakal mengorbankan masyarakat. Film ini tidak dihadirkan hanya sebagai sebuah tontonan, melainkan ‘lukisan’ yang menggemakan wajah ganda pembangunan Indonesia. Film ini membuka ruang kritik terhadap bagaimana kebijakan melahirkan kekerasan struktural yang sistematis terhadap masyarakat adat Papua.

Di balik gagah-gempita wacana “lumbung pangan dan energi”, hutan hujan Papua, paru-paru terakhir Indonesia yang masih bernapas utuh, terancam sirna. Dua setengah juta hektar tanah leluhur dibabat untuk ‘food estate’, perkebunan tebu, kelapa sawit, dan peternakan, demi janji kemajuan yang justru mengulangi pola kolonialisme modern. Seluruh konsesi itu terpusat pada satu dinasti bisnis, ditopang legitimasi politik lintas presiden, dan dikawal puluhan ribu aparat. Di balik angka-angka kebijakan, yang tersisa adalah tanah yang terusik, pangan yang dirampas, dan identitas yang perlahan tergerus.

Film ini menyuarakan denyut nadi perlawanan melalui lima wajah Papua Selatan. Yasinta Mowen menyaksikan rawa dan hutannya runtuh dihajar alat berat. Natalis Buer, petani muda Tanah Miring, bergulat dengan mimpi bertani yang terbentur tembok modal. Vincent Quipalo teguh mempertahankan hak adat dari alih fungsi lahan dan markas militer. Frankie Waro menancapkan “Palang Adat & Salib Merah” sebagai pagar sakral penolak korporasi. Dan, Willem Kimko menghidupkan kembali ‘Awon Atatbon’, Pesta Babi suku Muyu, yang bertransformasi dari ritual sepuluh tahunan menjadi ruang konsolidasi marga dan deklarasi damai atas kedaulatan wilayah.

<p>The post Everyday Resistence (Membaca Kisah ‘Pesta Babi’) first appeared on Kabar NTT.</p>

Tanggal 1 Mei menjadi tanggal yang spesial. Orang kebanyakan menyebutnya sebagai ‘tanggal merah’. Tentu dia beda dengan ‘nilai merah’ pada buku Rapor Pendidikan. Dunia internasional menyebutnya sebagai ‘May Day’.  Hari peringatan untuk merayakan perjuangan, kontribusi, dan pencapaian para pekerja serta kelas pekerja di seluruh dunia dalam memperjuangkan hak-hak ketenagakerjaan dan keadilan sosial. Ungkapan kerennya ‘International Workers’ Day’ (Hari Buruh Internasional).

Sejarah mencatat bahwa peringatan ini berakar pada peristiwa ‘kerusuhan Haymarket’ di Chicago, Amerika Serikat, pada 1 Mei 1886. ‘Kerusuhan Haymarket’ di Chicago, Amerika Serikat, pada 1 Mei 1886. Ketika itu, para pekerja menggelar aksi demonstrasi menuntut hari kerja delapan jam dan tuntutan akan kesejahteraan hidup yang lebih baik. Aksi berakhir dengan berdarah-darah.

Tragedi berdarah inilah yang menjadi inspirasi gerakan buruh internasional untuk menjadikan 1 Mei sebagai simbol perjuangan hak pekerja. Hak mereka sebagai pekerja. Substansi peringatannya adalah kenangan akan perjuangan historis gerakan buruh dalam meraih hak-hak dasar mereka. Di sisi lain, di momen ini disoroti pula isu ketenagakerjaan yang merupakan salah satu isu yang senantiasa relevan hingga kini seperti upah layak, jam kerja manusiawi, keselamatan kerja dan jaminan sosial.

Dua substansi lainnya pun tak kalah sengitnya. Pertama, mendorong solidaritas global antarpekerja lintas negara untuk terus memperjuangkan keadilan ekonomi dan sosial. Kedua, menghargai kontribusi pekerja terhadap pembangunan ekonomi dan kemajuan masyarakat. Jadi, aksi-aksi demonstrasi yang selalu dihadirkan oleh siapapun di tanggal 1 Mei sebenarnya mau mengarahkan siapapun juga kepada substansi memoria ini.

<p>The post May Day Tak Sekadar Tanggal Merah first appeared on Kabar NTT.</p>

Hari Kartini yang diperingati setiap 21 April memiliki makna mendalam. Inti utama peringatan Hari Kartini adalah memperingati dan menghormati perjuangan R.A. Kartini dalam mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam bidang pendidikan dan segala lini kehidupan. Perayaan ini mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus konsisten memperjuangkan keadilan dalam kesetaraan gender.

Gagasan-gagasan dan perjuangannya dapat kita baca dalam surat-suratnya. Seorang sahabatnya yang berasal dari Belanda, J.H. Abendanon, mengumpulkan surat-surat itu dan dibukukan. Buku itu diterbitkan pada tahun 1911 dengan judul ‘Door Duisternis tot Lich’ (Habis Gelap Terbitlah Terang). Buku ini diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa (Inggris, Prancis, Jerman). Bagi pembaca Eropa pada masa itu, surat-surat Kartini adalah kesaksian langka dan menyentuh tentang kehidupan perempuan pribumi di bawah kolonialisme. Mereka melihat Kartini sebagai “subjek jajahan”, tetapi sebagai pemikir humanis yang cerdas, kritis, dan universal.

Sementara itu, para aktivis hak perempuan di Eropa dan Amerika Serikat pada awal abad ke-20 sering mengutip Kartini sebagai contoh perjuangan perempuan di negara non-Barat. Mereka melihat paralel antara perjuangan Kartini dengan gerakan ‘suffragette’ (hak pilih perempuan) di Barat, meskipun konteks budayanya berbeda.

Tak ketinggalan pula sejumlah tokoh feminis dan penulis internasional yang menulis atau menyebutkan Kartini dalam karya mereka sebagai simbol perlawanan halus dan intelektual. Ada dua point penting dari tulisan dan sebutan itu. Pertama, Kartini sebagai simbol “Feminisme Timur”. Dalam literatur studi gender pasca-kolonial, Kartini sering ditulis sebagai figur kunci yang menunjukkan bahwa feminisme bukanlah impor Barat semata, tetapi memiliki akar lokal yang kuat. Penulis-penulis akademis dari universitas di Belanda, Australia, dan Amerika Serikat sering menganalisis surat-surat Kartini untuk memahami dinamika gender di Asia Tenggara.

<p>The post Hak untuk Memiliki Hak (Merenungi Hari Kartini) first appeared on Kabar NTT.</p>

Pada penghujung tahun, fenomena kilas balik atau kaleidoskop di satu sisi dipandang sebagai ‘ritual naratif’ atau pengumpulan memori kolektif. Secara epistemologis, kilas balik berfungsi sebagai upaya subjek untuk memetakan diri dalam alur waktu, menarik kausalitas dari berbagai peristiwa guna menyusun proyeksi masa depan. Tulisan ini berupaya membingkai rangkaian proses politik Indonesia melalui tiga lensa ‘psikologi kognitif’ yakni kontaminasi kognitif, kompromi kognitif, dan disonansi kognitif, sebagai catatan kritis ambang tahun 2025.

Frasa ‘kontaminasi kognitif’ merujuk pada proses transmisi ide, bias, dan persepsi antarindividu melalui interaksi sosial, baik secara langsung maupun termediasi teknologi. Dalam panggung politik nasional, kontaminasi ini mewujud dalam narasi yang disebarkan oleh tokoh publik kepada konstituennya. Seringkali, pengaruh yang disebarkan bersifat toksik, penuh sinisme terhadap kebijakan publik yang objektif. Hal ini menciptakan polarisasi di mana kebenaran umum dianggap sebagai ancaman kelompok. Misalnya, fenomena ‘echo chambers’ di media sosial selama periode politik 2024-2025 menunjukkan bagaimana algoritma memperparah kontaminasi kognitif; penggunaan istilah-istilah peyoratif dalam debat publik sering kali mengaburkan substansi kebijakan, sehingga masyarakat lebih terjebak pada sentimen daripada argumen teknokratis.

Proses kontaminasi tersebut secara perlahan bermuara pada ‘kompromi kognitif’, sebuah titik simpul di mana individu menyesuaikan nilai-nilai idealnya dengan realitas politik yang pragmatis. Fenomena tebaran pesona yang bermuatan politis sering kali menguji integritas tokoh bangsa. Indonesia membutuhkan pemimpin dengan integritas yang membaja, bukan figur ‘berjiwa kardus’, istilah yang pernah dipopulerkan oleh aktivis Andi Arief untuk menggambarkan kerapuhan moral di hadapan kepentingan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kasus-kasus korupsi yang melibatkan oknum pejabat sering kali berakar dari kompromi kognitif terhadap tingginya biaya politik (mahar politik), yang pada akhirnya mengalahkan ideologi murni tentang keindonesiaan yang sejati.

<p>The post Proklamasi Kakutani, Manifestasi Kognitif dan Diskursus Politik Jelang 2026 first appeared on Kabar NTT.</p>

AKHIR tahun senantiasa menghadirkan ‘ruang kontemplasi’. Sebuah jeda di antara riuh politik, ekonomi, dan sosial yang menandai denyut perjalanan daerah. NTT, dengan segala kompleksitas historis dan kulturalnya, di satu sisi dipandang sebagai ‘entitas geografis’, dan di sisi lain merupakan sebuah ‘narasi eksistensial’ yang menuntut refleksi dari pelbagai perspektif, termasuk dari sudut pandang filsafat. Filsafat, sebagai seni berpikir mendalam, mengajak kita menembus lapisan permukaan berita harian dan menyingkap akar makna dari perjalanan daerah, sehingga kita tidak hanya melihat “apa yang terjadi”, melainkan bisa memahami “apa arti dari yang terjadi”.

Hegel menegaskan bahwa sejarah senantiasa bergerak melalui dialektika: tesis, antitesis, dan sintesis. NTT sepanjang 2025 tampak berada dalam pusaran dialektika itu. Tesisnya adalah cita-cita pembangunan yang menekankan persatuan dan keadilan sosial. Antitesisnya tampak dalam realitas ketimpangan, konflik identitas, serta krisis ekologis yang menggerus idealisme. Sementara sintesisnya hadir dalam upaya masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas lokal untuk merajut kembali solidaritas dan keberlanjutan.

Perspektif ini menegaskan bahwa masyarakat NTT tidak berhenti pada titian “ada” (being), melainkan “menjadi” (becoming). Proses “menjadi” itu adalah gerak yang terus berlangsung, penuh dinamika, dan menuntut kesadaran historis. NTT, dalam cermin filsafat, memperlihatkan wajah daerah yang sedang berjuang menyeimbangkan idealisme dengan realitas, serta merumuskan kembali arah perjalanan menuju masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Krisis lingkungan yang semakin nyata menuntut kita kembali pada etika tanggung jawab. Emmanuel Levinas mengingatkan bahwa wajah “yang lain” selalu menuntut kepedulian. Dalam konteks NTT, wajah itu misalnya hutan yang terbakar, laut yang tercemar, dan masyarakat adat yang kehilangan ruang hidup. Catatan akhir tahun mengajak kita menyadari bahwa pembangunan tanpa etika ekologis hanyalah kemajuan semu, sebuah ilusi yang menyingkirkan tanggung jawab moral terhadap bumi dan generasi mendatang.

<p>The post NTT dalam Cermin Filsafat first appeared on Kabar NTT.</p>

Tanggal 20 Desember 2025, Provinsi Nusa Tenggara Timur genap berusia 67 tahun. Sejatinya, Hari Ulang Tahun NTT merupakan sebuah ritus sosial sakral yang meneguhkan kembali identitas kolektif masyarakatnya. Dari sudut pandang sosiologi, perayaan ini menjadi momentum untuk mengikat ulang simpul kebersamaan, merayakan pluralitas etnis dan bahasa yang hidup di dalamnya. Keragaman itu dapat dipandang sebagai modal sosial yang memperkuat kohesivitas NTT, menjadikannya bukan sekadar wilayah administratif, melainkan ruang perjumpaan yang terus menumbuhkan solidaritas.

Sementara itu, dari tilikan filosofis, hari jadi daerah ini adalah representasi perjalanan eksistensial sebuah komunitas yang senantiasa berjuang menafsirkan dirinya di tengah deburan arus sejarah. Refleksi sosio-filosofis ini hendak menegaskan bahwa NTT tidak semata-mata sebuah titik koordinat di peta, melainkan narasi hidup yang terus-menerus mendefinisikan martabatnya di hadapan tantangan zaman. Dengan demikian, ulang tahun NTT adalah panggilan untuk merayakan identitas sekaligus menata harapan, agar cahaya dari timur ini senantiasa memberi inspirasi bagi bangsa.

Ketahanan masyarakat NTT yang kerap dilabeli dengan narasi “daerah tertinggal” sesungguhnya menyimpan daya juang yang luar biasa dan otentik. Resiliensi sosial ini berakar pada tradisi gotong royong yang murni, solidaritas desa yang kental, hingga keberanian para perantau yang membawa nama tanah airnya ke penjuru dunia. Di balik karang yang keras dan sabana yang luas, tersimpan kisah perjuangan yang menegaskan bahwa masyarakat NTT tidak semata-mata bertahan, melainkan terus menumbuhkan harapan. Ketahanan ini adalah modal sosial yang memperlihatkan wajah lain dari NTT: sebuah komunitas yang mampu menjadikan keterbatasan sebagai energi untuk melangkah.

<p>The post HUT NTT ke-67: Menenun Eksistensi di Antara Karang dan Samudra first appeared on Kabar NTT.</p>