Oleh Anselmus DW Atasoge
Pada penghujung tahun, fenomena kilas balik atau kaleidoskop di satu sisi dipandang sebagai ‘ritual naratif’ atau pengumpulan memori kolektif. Secara epistemologis, kilas balik berfungsi sebagai upaya subjek untuk memetakan diri dalam alur waktu, menarik kausalitas dari berbagai peristiwa guna menyusun proyeksi masa depan. Tulisan ini berupaya membingkai rangkaian proses politik Indonesia melalui tiga lensa ‘psikologi kognitif’ yakni kontaminasi kognitif, kompromi kognitif, dan disonansi kognitif, sebagai catatan kritis ambang tahun 2025.
Frasa ‘kontaminasi kognitif’ merujuk pada proses transmisi ide, bias, dan persepsi antarindividu melalui interaksi sosial, baik secara langsung maupun termediasi teknologi. Dalam panggung politik nasional, kontaminasi ini mewujud dalam narasi yang disebarkan oleh tokoh publik kepada konstituennya. Seringkali, pengaruh yang disebarkan bersifat toksik, penuh sinisme terhadap kebijakan publik yang objektif. Hal ini menciptakan polarisasi di mana kebenaran umum dianggap sebagai ancaman kelompok. Misalnya, fenomena ‘echo chambers’ di media sosial selama periode politik 2024-2025 menunjukkan bagaimana algoritma memperparah kontaminasi kognitif; penggunaan istilah-istilah peyoratif dalam debat publik sering kali mengaburkan substansi kebijakan, sehingga masyarakat lebih terjebak pada sentimen daripada argumen teknokratis.
Proses kontaminasi tersebut secara perlahan bermuara pada ‘kompromi kognitif’, sebuah titik simpul di mana individu menyesuaikan nilai-nilai idealnya dengan realitas politik yang pragmatis. Fenomena tebaran pesona yang bermuatan politis sering kali menguji integritas tokoh bangsa. Indonesia membutuhkan pemimpin dengan integritas yang membaja, bukan figur ‘berjiwa kardus’, istilah yang pernah dipopulerkan oleh aktivis Andi Arief untuk menggambarkan kerapuhan moral di hadapan kepentingan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kasus-kasus korupsi yang melibatkan oknum pejabat sering kali berakar dari kompromi kognitif terhadap tingginya biaya politik (mahar politik), yang pada akhirnya mengalahkan ideologi murni tentang keindonesiaan yang sejati.
