BORONG kabarntt.id—Fraksi Partai Golkar DPRD Manggarai Timur (Matim) mengharapkan pemerintah, BKD, Bupati dan DPRD Matim untuk melakukan konsultasi kembali terkait kembijakan Menpan untuk memberhentikan tenaga harian lepas (THL) pada tahun 2023.
Ketua DPD II Partai Golkar Matim, Yosep Ode, kepada media ini melalui pesan whatsAppnya, Sabtu (19/11/2022), mengatakan Fraksi Golkar sangat tidak mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat maupun daerah terkait pemberhentian tenaga non ASN atau THL.
“Sejumlah banyak THL ini sudah berbuat baik terhadap negara dengan keterampilan masing-masing. Namun kendati demikian aturan memberhentikan mereka begitu saja tanpa mempertimbangkan jasa dan atau pengabdian mereka selama puluhan tahun,” kata Ode.
Lebih fatal lagi, kata Ode, BKD Matim sepetinya tebang pilih di dalam data base sesuai formasi PPPK. Ada yang diakomodir, ada juga yang tidak diakomodir. Seharusnya kalau mereka kekurangan data perlu disampaikan untuk dilengkapi, jangan dibiarkan begitu saja.
“Hampir di setiap dinas banyak yang tidak masukkan data base mereka. Seperti Dinas Kesehatan, Dinas PPO, dan juga dinas lain. Hal ini juga harus dipertimbangkan dari segi kemanusiaan dengan berbagai beban tanggungan mereka masing-masing,” kata Ode.
Atas berbagai pertimbangan itu, kata Ode, Fraksi Golkar DPRD Matim, mengharapkan pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan dari Menpan ini.
“Boleh diberhentikan tetapi harus dihitung juga masa mereka mengabdi dengan memberi pesangon atau jasa pengabdian mereka, bukan dilepas begitu saja,” ujarnya.
