“Kami kebanyakan tidak tahu jika ada yang namanya bedah rumah. Saya saja tidak tahu, karena memang kebanyakan dari RT lain yang selalu dapat dan kami RT 20 sama sekali tidak dapat. Kami juga diperjuangkan agar mendapatkan hak yang sama juga dengan RT lainnya di Kota Kupang,” katanya.
Menurut Nifu, warga sudah menikmati penerangan lampu jalan, namun masih ada beberapa lorong yang gelap. Akibatnya warga tidak berani lewat kalau sudah malam karena takut.
“Kami sudah dapat penerangan tapi kami masih kekurangan lampu jalan, jalan lorong sangat gelap sehingga masyarakat tidak berani lewat jika sudah malam,” serunya.
Anggota DPRD Kota Kupang, Tellendmark J. Daud, menjelaskan secara baik bagaimana program-program yang tidak berjalan baik, sehingga menjadi kendala di lapangan.
“Terkait BPJS Kesehatan, selain pengurusannya lewat Pak RT dan kelurahan, bisa juga disampaikan lewat kami sehingga kami bisa dorong Dinas Sosial untuk diperhatikan dulu dan kerja dengan serius karena anggarannya sudah ada. Terus ini orang yang benar-benar membutuhkan. Nanti bisa berhubungan dengan saya, kalau ada kendala di mana bisa langsung kontak ya, apa yang kita urus bisa berjalan dengan baik. Karena dana BPJS ini cukup besar dan seharusnya masyarakat sudah harus terlindungi karena BPJS ini,” kata Tellend.
Menurut mantan ketua DPRD Kota Kupang dari Partai Golkar ini, untuk bedah rumah anggarannya sudah dari tahun 2019, kemudian tahun 2020 dan tahun 2021. Tahun 2021 ada dua jenis mata anggaran melalaui APBD dan juga sharing anggaran dari APBN melalui dana DAK. Totalnya bisa mencapai 249 KK untuk tahun 2021.
