Tajam, Kritis, Terukur, Pandangan Umum Golkar Terhadap LPJ Gubernur NTT

Sedangkan dua BUMD yang lain, yakni PT Flobamora dan PT KI Bolok belum memberikan kontribusi PAD pada APBD TA 2021.

“Yang sulit dipahami Fraksi Golkar adalah nasib PT Flobamor, bukan saja karena belum memberikan kontribusi selama bertahun-tahun, tetapi  nasibnya dan orientasi bisnisnya. Selama satu dua tahun terakhir ini DPRD NTT terus menyoroti kinerja PT Flobamor ini.  Fraksi Partai Golkar sendiri sudah berkali-kali  meminta agar PT Flobamor ini diaudit keuangan dan kinerjanya.  Bahkan Fraksi Golkar merekomendasikan agar PT Flobamor dilikuidasi saja dan membentuk BUMD baru,” jelas Gabriel Manek membacakan pandangan umum Fraksi Golkar.

Untuk PT perbaikan dan kemajuan PT Flobamor, Fraksi Golkar meminta Gubernur NTT mengaudit perusahaan ini dengan fokus pada beberapa hal  berikut ini:

1. Audit terhadap dana subsidi pemerintah pusat untuk pengelolaan dua KMP (kapal motor penyeberangan/feri) yang dikelola PT Flobamor
2. Audit dana pinjaman Rp 100 miliar dari Bank NTT dengan agunan asset Flobamora Regency.
3. Audit keuangan Hotel Sasando Internasional yang tahun 2021 tidak menghasilkan dividen.
4. Audit terhadap pengelolaan Hotel Plago yang ditelantarkan oleh PT Flobamor
5. Audit investigasi atas pengadaan beras Dinas Sosial yang berpotensi  menimbulkan kerugian negara.
6. Audit terhadap begitu banyak anak perusahaan PT Flobamor
7. Audit terhadap Rp 1,6 miliar berupa dividen yang tidak disetor ke kas daerah Pemda NTT.

Fraksi Golkar juga menyoroti  tekad Pemda NTT menjadikan  sektor pariwisata sebagai prime mover. “Fraksi Golkar meminta agar cakupan  alokasi program dan besaran  anggaran pembangunan pariwisata harus ditingkatkan sebagai memadai sebagai prime mover pembangunan daerah dalam setiap  Tahun Anggaran dengan terlebih dahulu menyelesaikan status kepemilikan tanah pada  tujuh destinasi wisata baru yang baru dibangun,” jelas Gabriel Manek membacakan  pendapat fraksinya. (np)