KUPANG kabarntt.id—Pandangan Umum Fraksi Golkar DPRD NTT terharap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD NTT 2021 oleh Gubernur NTT ter bilang sangat tajam, kritis dan terukur.
Sebagamana dibacakan oleh juru bicara Fraksi Golkar DPRD NTT, Gabrel Manek dalam sidang paripurna, Rabu (18/5/2022) lalu, Fraksi Golkar menyoroti secara tajam, kritis dan terukur LPJ Gubernur NTT terkait pengelolaan dan penggunaan anggaran pemerintah.
Fraksi Golkar dalam pemandangan umum fraksi memberi sejumlah catatan tajam, kritis dan terukur menyangkut sejumlah item penggunaan anggaran.
Pertama, berdasarkan rasio kinerja keuangan daerah tahun 2021 terungkap bahwa setiap tahun kebutuhan fiskal Provinsi NTT terus membesar, sementara kapasitas fiskal kita hanya Rp 1.292.137.733.417.
“Inilah kemampuan riil fiskal NTT untuk membiayai program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD dalam tahun anggaran 2021. Sementara ruang fiskal NTT hanya sebesar Rp 2.413.412.930.553 untuk membiayai program-program prioritas pembangunan TA 2021. Dan bila kita melihat keseimbangan primer APBD TA 2021, maka terjadi minus sebesar Rp 969.055.448.634, sehingga Pemda NTT sebenarnya tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar biaya bunga pinjaman plus pokok pinjaman yang secara total berada pada kisaran Rp 1,4 triliun,” papar Gabriel Manek membacakan pandangan umum Fraksi Golkar.
Fraksi Golkar juga menyoroti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemda NTT. Dari empat BUMD itu, hanya dua yang memberi kontribusi PAD yakni Bank NTT dan PT Jamkrida.
