“Pengamanan sebelumnya sering gagal sehingga hari ini kita turunkan lebih banyak personil,” ujar Robert.
Sementara itu, terkait salah satu warga yang sempat diamankan, kata Robert, hal itu dilakukan sebagai tindakan menyelamatkan nyawa warga tersebut.
Tindakan tersebut, kata Robert, wajib dilakukan karena warga tersebut nekatd berdiri menghadang eksavator, padahal itu jelas membahayakan nyawanya.
“Kita tidak ada niat untuk intimidasi, karena langkah persuasif sudah dilakukan sebelumnya sejak awal. Karena itu, salah satu warga yang sempat diamankan kita lepas kembali,” lanjutnya.
BOPLBF Bantah
Menanggapi penolakan warga saat pembukaan akses menuju lokasi lahan otorita milik BPOLBF, Direktur Utama BPOLBF, Shana Fatina, mengatakan kegiatan hari itu sudah sesuai tahapan prosedur yang sudah dilewati.
“Semua sesuai prosedur, bahkan melalui tahapan peraturan perundang- undangan serta melibatkan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat,” jelas Shana.
Bahkan sebelumnya, kata Shana, ada proses komunikasi dan konfirmasi siapa pemilik lahan ini, serta status dan sejarahnya.
Karena itu, lanjutnya, pembangunan pada lahan otorita ini telah sesuai dengan ketentuan melewati tahapan koordinasi dengan KLHK terkait konsultasi publik, penyusunan AMDAL, masterplan termasuk perizinan daerah, provinsi hingga pemerintah pusat.
“Ini adalah tahapan yang harus dilakukan hingga tahap pengelolaan. Tentunya semua atas pertimbangan bagaimana daya dukung dan daya tampung, termasuk fungsi dari kawasan itu sendiri sehingga terintegrasikan dengan kawasan lainnya,” tuturnya.
