“Mudah-mudahan apa yang menjadi pengalaman Pemerintah Kota Kupang menjadi catatan yang baik dan dapat berguna baik semua, baik peserta rakor maupun masyarakat,” pungkasnya.
Kepala Kantor Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Lydia Kurniawati Christyana, M.M, menyampaikan amanah dari Menteri Keuangan RI terkait piagam raihan opini WTP yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kota Kupang untuk LKP tahun 2019.
Dia berharap kiranya penghargaan ini terus dipertahankan sampai periode-periode selanjutnya.
Ditambahkannya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan untuk laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun oleh Pemerintah Kota Kupang sebagai pertanggungjawaban setiap tahun. Tentu dari sisi pengendalian internal kemudian kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan pemenuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan yang dilakukan dengan berbagai pencatatan pengelolaan keuangan.
Menurutnya, ini merupakan salah satu capaian kinerja di Kanwil DJPB yang sangat berarti dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTT. “Akuntabilitas harus terus dijaga dan memperkokoh reputasi yang tanpa batas, karena ini merupakan kewajiban kita bersama dalam bertanggung jawab,” tegasnya. (pkp_eh/den)
