Pinto mengatakan, pihaknya sudah mengeluarkan surat pemberitahuan, tapi hingga saat ini belum ada tindak lanjut.
Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Koordinasi Supervisi (Korsup) Pencegahan Wilayah V KPK, Dian Patria, menegaskan, pihaknya terlibat dalam pemasangan plang untuk mengawal dan memastikan Pemerintah Kabupaten Mabar sudah saatnya bertindak tegas.
“Ketika data sudah jelas, wajib ambil tindakan. Nanti kalau dibiarkan, ini ada apa? Kita akan terus menanyakan hal tersebut kepada Bupati Manggarai Barat. Karena memang hari ini kita melakukan monitor, jangan sampai ada terkesan pembiaran dari pemda,” kata Dian.
Pihaknya, kata Dian, ingin memastikan bahwa terkait retribusi pajak daerah, berjalan baik. Pihak hotel dan restoran seharusnya tertib bayar pajak.
“Apalagi Manggarai Barat merupakan salah satu destinasi super premium, jangan sampai banyak pelaku usaha di sini tidak memenuhi kewajibannya.
Di kesempatan yang sama, pengelola kawasan Marina, Aryawan Ardianto, mengatakan, keterlambatan pembayaran pajak itu merupakan imbas dari jumlah tamu hotel yang berkurang.
“Akan tetapi saya akan berkoordinasi dengan pusat untuk segera membayar paling tidak pada Minggu,” tutupnya. (obe)
