Selain Fraksi Golkar, fraksi lain juga memberikan catatan. Fraksi PDIP menyoroti perencanaan pembangunan fisik infrastruktur oleh perangkat daerah, perhatian pada kualitas pekerjaan proyek, perencanaan pengadaan obat-obatan medis, serta distribusi bibit dan obat obatan pertanian.
Fraksi Nasdem pun meminta pemerintah mengambil sikap tegas terhadap SPBU agar tidak memberikan ruang pada penimbun BBM.
Selain penyampaian pendapat akhir fraksi, pada kesempatan tersebut juga disampaikan Laporan Hasil Pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2021 oleh juru bicara Banggar, Umbu Manang serta Penyampaian Laporan Hasil Pansus DPRD Sumba Timur terhadap LKPJ Bupati tahun anggaran 2021 dibacakan secara bergantian oleh Ketua Pansus Melkianus Nara dan wakil ketua Pansus Ayub Tay Paranda.
Usai pembacaan pendapat akhir fraksi dilaksanakan penandatanganan keputusan bersama oleh Ketua DPRD Sumba Timur, Ali Oemar Fadaq, dan Bupati Sumba Timur, Drs. Khristofel Praing, yang disaksikan Wakil Ketua DPRD, Umbu Kahumbu Nggiku, Wakil Bupati David Melo Wadu dan Sekda Domu Warandoy. (np)
