Kelima, mendesak Bupati TTS untuk menghentikan proses pelantikan di desa-desa yang terindikasi bermasalah.
Ketua DPC Pospera TTS, Yerem Fallo, dalam orasinya meminta agar tidak boleh dilakukan pelantikan perangkat desa di desa-desa yang bermasalah.
“Kita tidak ada pelantikan perangkat desa untuk desa-desa yang bermasalah dan belum dilakukan penyelesaian terhadap permasalahan tersebut. Karena jika dipaksakan melantik, maka hanya akan menimbulkan konflik antarmasyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah desa,” tegas Yerem Fallo dalam orasinya.
Sementara Ketua DPD Pospera NTT, Yanto Lily, menegaskan jika tidak ada respons dalam pemerintahan maupun pihak penegak hukum terhadap tuntutan massa, maka Pospera akan menggerakkan masyarakat dari desa untuk melawan kebijakan yang menyengsarakan masyarakat dan diduga sarat akan KKN.
“Kami minta apa yang menjadi tuntutan masyarakat harus dijawab pemerintah. Jika tidak Pospera bersama masyarakat akan kembali melakukan aksi dengan massa yang lebih banyak,” kata Yanto.
Dari Mapolres TTS, massa bergerak menuju Kantor Bupati TTS. (ler)
