“Sehingga saya berharap dengan adanya kegiatan Sharing Session ini dapat menjadi model yang dapat direplikasi, serta memberikan masukan bagi rekomendasi kebijakan on-grid dan off-grid EBT khususnya PLTS dan investasi publik-swasta dalam pengembangan EBT di tingkat desa,” tutur Melki.
Gubernur NTT juga berharap, Dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi NTT yang telah disusun melalui berbagai tahapan konsultasi akan menjadi fondasi dalam perencanaan dan pengelolaan energi di NTT.
“Dokumen ini mengintegrasikan prinsip gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI), sehingga memastikan bahwa transisi energi yang kita jalankan bersifat inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, tidak ada satu pun kelompok masyarakat yang tertinggal dalam pembangunan energi bersih di NTT,” pungkas Melki.
Sementara itu Sektretaris Direktorat Jenderal EBTKE ESDM, Sahid Junaidi, mengatakan diperlukan sinergi dari beberapa pihak untuk mendukung ketahanan energi di Indonesia.
“Kami dari Kementerian ESDM akan terus berupaya untuk memastikan ketersediaan energi yang terjangkau. Sehingga ini adalah bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah serta berbagai pemangku kepentingan seperti organisasi internasional dengan tujuan masyarakat memperoleh kebutuhan energi yang layak,” jelasnya.
Direktur Pembangunan Internasional Inggris untuk Indonesia, Amanda Mc Loughin, mengungkapkan kebanggaannya karena program kemitraan MENTARI selama setahun dengan Pemerintah NTT telah menghasilkan dokumen RUED pertama Indonesia yang mengintegrasikan prinsip-prinsip GEDSI.
