“Kalau diusulkan oleh pemerintah dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) menyetujui karena mereka yang tahu anggaran daerah ada atau tidak, ya pasti kami DPRD akan menyetujui selama anggaran itu ada dan selama itu sesuai dengan aturan yang ada selama itu DPRD tidak pernah menghalang-halangi koq. Apalagi untuk mendukung kinerja dari nakes. Makanya jangan buat aneh-aneh, jangan buat kebijakan yang melanggar aturan itu sendiri. Masa buat Perwali tidak mengikuti Perda yang lebih tinggi?” tanyanya.
Alfred menegaskan, sebagai wakil rakyat DPRD tetap mendukung usulan pemerintah selama itu untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.
“Terus yang tahu ada tidaknya anggaran di kas daerah bukan DPRD, tapi pemerintah (TAPD). Kami DPRD hanya melihat usulan saja, jika uangnya ada kita tetap dukung dan pasti setuju, apalagi untuk nakes. DPRD Kota Kupang tidak pernah menolak baik untuk mendukung kinerja pendidik maupun nakes. Bahkan untuk pelayanan kepada masyarakat kami tidak pernah pangkas, namun kami selalu perjuangkan dan setuju selama itu sesuai dengan aturan yang ada,” tandasnya.
Sebagai wakil rakyat, kata Alfred, pihaknya akan memastikan dana TPP untuk nakes menjadi perhatian khusus di pembahasan anggaran murni nanti.
“Kami pastikan ini akan menjadi perhatian khusus kami DPRD Kota Kupang. Jika diusulkan dan anggarannya ada pasti kami setujui. Kami saat ini pusing dengan persoalan yang ada, seakan-seakan cuci tangan dan melempar kesalahan di DPRD,” sesalnya. (np)
