LEWOLEBA kabarntt.id—DPRD Lembata menggelar rapat bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barakat, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) serta para aktivis lingkungan membahas dampak perubahan iklim yang terjadi di Kabupaten Lembata saat ini. Rapat tersebut dilakukan di Aula Utama Kantor DPRD Lembata, Jumat (11/3/2022).
LSM sangat mengapresiasi pertemuan yang diinisiasi oleh DPRD Lembata tersebut sebagai momen berharga dari upaya untuk mengadvokasi lembaga legislatif dan eksekutif dalam upaya agar perubahan iklim masuk dalam prioritas anggaran daerah.
Direktur Barakat, Benediktus Bedil, menjelaskan pertemuan bersama DPRD Lembata itu sebenarnya bertujuan untuk menyamakan persepsi dan penyadartahuan terkait dampak perubahan iklim yang terjadi di Lembata. Harapannya, pemerintah dan DPRD Lembata dapat mengalokasikan anggaran yang cukup untuk isu perubahan iklim.
“Karena isu perubahan iklim sangat penting, maka kami berharap bahwa pemerintah dan DPRD dapat menyiapkan anggaran dan juga dapat memprioritaskan anggaran untuk isu perubahan iklim tersebut,” tegas Bedil kepada media ini, Senin (14/3/2022).
Sementara Piter Pulang, peneliti lingkungan di Lembata, menyampaikan bahwa perubahan iklim merupakan masalah global sehingga perlu kerja sama yang baik dengan LSM maupun pemerintah. Kerja sama ini bisa melahirkan kebijakan politik dalam menganggarkan alokasi dana yang maksimal untuk isu perubahan iklim.
“Alokasi anggaran untuk perubahan iklim selama ini masih sangat kurang, sehingga kami berharap bahwa pemerintah dan DPRD dapat memutuskan anggaran yang maksimal untuk perubahan iklim. Kami sangat berharap itu, jangan sampai isu lingkungan yang sangat seksi ini tidak didorong dengan anggaran yang seksi pula,” kata Piter.
Sedangkan, Ketua DPRD Lembata, Petrus Gero, menyampaikan sejumlah rekomendasi dari pertemuan tersebut. Di antaranya isu perubahan iklim dan mitigas, pelestarian lingkungan harus terkonsilidasi dalam daerah, baik RPJPD, RPJMD, RPD maupun RPJMDes.
“Kebijakan anggaran dalam APBD terkait perubahan iklim menjadi komitmen bersama lembaga DPRD Lembata dalam proses perumusan kebijakan anggaran sesuai amanat konstitusi,” imbuhnya.
Selain mendorong anggaran yang pro terhadap perubahan iklim, kata politisi Golkar itu, pertemuan itu juga membahas kemungkinan penyusunan peraturan daerah (Perda) terkait lingkungan.
“Semua anggota DPRD Lembata yang hadir dalam pertemuan tersebut sepakat bahwa perubahan iklim menjadi isu yang strategis dan perlu mendapat tempat prioritas dalam pembahasan anggaran daerah,” kata Gero. (np)
