KALAU kita merujuk sejarah, maka ‘perpisahan’ Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dengan Nusantara (Indonesia), khususnya Timor Barat atau Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), terjadi akibat perseteruan Belanda dan Portugis yang memperebutkan pasar rempah di Eropa pada abad pertengahan.
Puncak perseteruan itu, pada tahun 1904 Belanda dan Portugis membuat perjanjian penguasaan Pulau Timor, yakni Portugis berkuasa di bagian timur dan Belanda di bagian barat. Tahun 1941, kesepakatan itu diperkuat Mahkamah Internasional di Denhaag, Belanda.
Ketika wilayah Kepulauan Nusantara merdeka dari Belanda tahun 1945, Timor Timur belum merdeka dari Portugis. Negara Eropa yang terkenal miskin itu masih menggenggam erat Timor Timur sampai dengan tahun 1975 ketika negeri matahari itu lepas, merdeka dan bergabung dengan Indonesia menjadi provinsi ke-27 ketika itu.
Selama 34 tahun bergabung dengan Indonesia, sebenarnya provinsi bungsu itu mendapat perhatian teramat istimewa dari Pemerintah Pusat. Agenda pembangunan dengan dukungan dana besar-besaran mengalir deras ke Timor Timur.
Tetapi dengan jajak pendapat 30 Agustus 1999, Timor Timor lepas dari pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mayoritas warga provinsi itu memilih merdeka dan berpisah dari Indonesia. Negara baru itu pun lahir di ujung milenium dua.
Sejak itulah Timor Timur dan Indonesia, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibatasi oleh teritori daratan dan lautan. Satu daratan, dua negara. Satu tanah (tanah Timor), dua bendera.
