Untuk menghindari kerumunan massa, maka Instruksi Pemerintah dalam pelaksanaan pasola saat ini mewajibkan masyarakat yang hendak menonton memakai kain (pakaian adat Sumba), tidak boleh membawa barang tajam, semua harus memakai masker, pada saat atraksi pasola kalau orang menonton harus menjaga jarak.
“Kita tidak bisa melarang penyelengaraan pasola karena ini adalah budaya, aset pariwisata kita. Jika kita melarangnya, kita tidak pernah tahu wabah Covid ini kapan selesainya. Kalau 20 tahun maka hilanglah budaya pasola dari Sumba,” tutur Kodi Mete.
Kodi Mete menambahkan, protokol kesehatan diperketat bukan untuk budaya, tetapi untuk memastikan kehidupan manusia secara berkelanjutan. Aparat keamanan yang bertugas, yakni TNI/Polri, Pol PP adalah perwakilan pemerintah dan perwakilan Satgas Covid-SBD.
“Masalah yang terjadi kemarin penyebabnya adalah adanya komunikasi yang korslet. Dan ini yang akan kita tindak lanjuti dengan rumusan yang ada, yang berlaku. Mudah-mudahan yang korslet itu akan kita temukan benang merahnya dan itu akan menjadi bagian dari pembelajaran masyarakat ke depan,” jelasnya.
Dirinya juga menyayangkan pihak-pihak yang menyalahkan pemerintah tentang kerumunan massa dan aksi warga menyerang petugas. Tugas mencegah dan memutus mata rantai penyebaran covid bukan tugas pemerintah saja tetapi tugas bersama untuk memberikan penyadaran masyarakat.
“Masalah covid kuncinya adalah kesadaran individu. Menuju kesadaran individu ini merupakan pekerjaan berat. Semua kita harus bekerja, bukan hanya pemerintah, jangan lagi memilah-milah pemerintah atau bukan pemerintah. Jika ada yang mengatakan pemerintah tidak ada kerja, itu orang yang tidak tahu diri,” tegas Kodi Mete.
