Karena itu, Wilhelmus mendesak Pertamina memberikan penjelasan secara transparan dan menyeluruh kepada publik mengenai penyebab kelangkaan BBM di TTU, termasuk kondisi kuota yang tersedia dan mekanisme penyalurannya hingga ke SPBU.
Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas agar tidak terus-menerus menghadapi antrean panjang ketika hendak memperoleh BBM untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
Untuk mengurai persoalan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan tersebut, Fraksi Golkar mendorong DPRD TTU segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil seluruh pihak terkait.
RDP dinilai penting untuk meminta penjelasan mengenai ketersediaan kuota, realisasi penyaluran, distribusi BBM ke setiap SPBU, serta faktor-faktor yang menyebabkan pasokan tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Selain mendesak Pertamina, Wilhelmus juga meminta Pemerintah Kabupaten TTU mengambil langkah aktif dengan memantau konsumsi dan distribusi BBM secara berkala.
Apabila ditemukan lonjakan konsumsi yang tidak wajar atau indikasi kuota akan habis sebelum akhir tahun, pemerintah daerah diminta segera berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk mengupayakan penyesuaian maupun relokasi kuota antarwilayah sesuai mekanisme yang berlaku.
Langkah tersebut dinilai penting agar kelangkaan BBM tidak semakin menghambat mobilitas warga, kegiatan usaha, dan aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten TTU.
Wilhelmus berharap persoalan kelangkaan BBM tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. Transparansi pengelolaan kuota, pengawasan distribusi, dan koordinasi lintas instansi harus diperkuat agar masyarakat memperoleh kepastian pasokan BBM bersubsidi. (Siu)
