Partai Golkar (5 kursi): Rp 95.963.000.
Partai NasDem: Rp 95.110.000.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): Rp 89.678.000.
PDI Perjuangan: Rp 87.109.000.
Partai Gerindra: Rp 70.231.000.
Partai Hanura: Rp 65.268.000.
Partai Perindo: Rp 60.925.000.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI): Rp 58.971.000.
Partai Demokrat: Rp 58.606.000.
Partai Amanat Nasional (PAN): Rp 46.720.000.
Hieronimus menjelaskan bahwa pemanfaatan dana bantuan tersebut dibagi menjadi dua alokasi utama, yakni 60 persen untuk kegiatan pendidikan politik dan 40 persen untuk operasional sekretariat partai.
Ia juga mengingatkan para pengurus partai politik agar disiplin dalam menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan dana bantuan tersebut.
Berdasarkan regulasi, SPJ harus diselesaikan dan dikunci (lock) tepat satu bulan setelah pencairan karena penggunaan dana bantuan tersebut akan diperiksa langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Begitu cair hari ini, maka bulan depan tanggal yang sama SPJ-nya harus sudah lock. Karena ini akan langsung diaudit oleh BPK,” tegasnya.
Hasil audit BPK nantinya akan dikirim ke Inspektorat untuk ditinjau sebelum dikembalikan kepada partai politik. Jika ditemukan laporan pertanggungjawaban yang belum maksimal, Kesbangpol akan memfasilitasi perbaikan administrasi dan memberikan pendampingan terkait pendidikan politik.
Dalam agenda penyerahan administrasi sebelumnya, tercatat delapan pimpinan partai politik hadir, sedangkan dua partai, yakni PKB dan Gerindra, berhalangan hadir karena agenda mendesak.
