Mikhael menegaskan penyelesaian batas negara bukan kewenangan TNI–Polri, melainkan tanggung jawab pemerintah pusat. DPRD, lanjutnya, akan memastikan aspirasi masyarakat tidak berhenti di daerah, melainkan disampaikan hingga ke pusat dengan data dan bukti yang lengkap.
“Hari ini kami datang langsung untuk menyerap aspirasi lengkap, sehingga argumentasi kami ke tingkat atas bukan argumentasi kosong, melainkan disertai bukti-bukti otentik terkait persoalan batas negara yang sedang dipermasalahkan,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara masyarakat, aparat keamanan, dan pemerintah dalam menjaga kedaulatan wilayah serta keutuhan NKRI di wilayah perbatasan TTU. (Siu)
