“Jangan hanya menerima laporan. Turun dan cek kenyataan di lapangan sehingga tidak ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan target. Jangan sampai terjadi pembiaran seperti yang terjadi di Dinas Perikanan. Setiap orang melakukan semaunya, bahkan kepala bidang pun bisa membuat aturan sendiri karena tidak ada pengawasan,” tegasnya.
Bupati mengaku menemukan sejumlah persoalan di Dinas Perikanan, salah satunya terkait pelaksanaan program kampung nelayan.
Ia menjelaskan, program yang berasal dari pemerintah pusat belum tentu sepenuhnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Karena itu, survei langsung perlu dilakukan sebelum keputusan diambil agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran.
Bupati juga meminta pihak-pihak yang ditunjuk mewakili bupati dan wakil bupati untuk turun ke lapangan melakukan survei. Hasil survei tersebut harus dilaporkan kepadanya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
“Pengambilan keputusan itu saya, bukan kamu. Karena itu, akhirnya dua kampung nelayan, salah satunya di Wini, saya hentikan,” katanya.
Bupati menegaskan, koordinasi dan pengawasan antar-OPD harus diperkuat agar setiap program pemerintah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, tepat sasaran, dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
Ia berharap seluruh OPD dapat bekerja secara maksimal dalam meningkatkan PAD sekaligus memastikan setiap program dan kegiatan pemerintah terlaksana sesuai perencanaan hingga akhir tahun anggaran. (siu)
