Thomas berharap kemajuan pariwata Labuan Bajo juga diimbangi dengan kemajuan masyarakat Manggarai Barat.
“Pemerintah pusat perlu memberi ruang kepada Pemprov NTT dan Pemkab Manggarai Barat. Perlu dengar dan libatkan Pemkab Manggarab Barat dan Pemerintah Provinsi, sehingga warga lokal tidak jadi penonton di negeri sendiri,” tandas Thomas.
Sebelumnya, sebagaimana sudah diberitakan kabarntt.id, Persatuan Mahasiswa Manggarai Barat (PERMMABAR) Kupang mempertanyakan keberadaan dan kejelasan BPOLBF.
Kritik keras juga dilontarkan Ketua Fraksi Golkar DPRD Manggarai Barat, Ansel Jebarus. Menurut Ansel, BPOLBF seharusnya hanya sebagai agen percepatan pembangunan pariwisata. bukan sebaliknya untuk penguasaan pengelolaan pariwisata.
Ansel antara lain mengatakan, ada banyak kebijakan yang dilakukan BPOLBF tanpa koordinasi dengan Pemkab Manggarai Barat. “Padahal badan yang digadang-gadang sebagai akselerator percepatan pembangunan kepariwisataan mempunyai fungsi utama yaitu fungsi koordinatif,” kata Ansel.
Hal lain yang dikritik Ansel adalah penguasaan lahan kurang lebih 400-an hektar yang tersebar di beberapa zona di Manggarai Barat yang menurutnya berlebihan.
“Untuk apa itu semua dilakukan? Termasuk kawasan Hutan Produksi Bowosie. Ini diperparah lagi dengan rencana pengalihan fungsi hutan produksi tersebut menjadi area pengelolaan pariwisata buatan,” kata Ansel. (den)
