Ia mengatakan, pemerintah daerah setempat bisa melakukan upaya perbaikan pelayanan publik. Misalnya dengan pembinaan pelayanan publik.
“Pak Jokowi ingin perizinan harus cepat dan sesuai aturan. Mana yang bayar, mana yang gratis. Tetapi penekanannya harus memberi pelayanan yang baik, nyaman dan ramah bagi semuanya. Pak Bupati nanti akan membuat persiapan agar pelayanan public semuanya baik,” pungkasnya.
Terhadap kepolisian Manggarai Barat, Kumolo juga menekankan agar kepolisian harus menciptakan iklim keamanan yang baik. Kepolisian harus menciptakan kondisi keamanan yang baik, demi keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga ketika orang datang ke Labuan Bajo, akan nyaman. Begitu juga dengan pelayanan ketika orang membuat SIM (Surat Ijin Mengemudi) semua harus cepat.
Pelayanan publik lainnya juga harus terpadu, seperti bandara, rumah sakit, pelabuhan, semuanya harus beri pelayanan prima.
“Semua masyarakat baik yang ada di Labuan Bajo maupun yang ada di pulau-pulau kecil di sekitaran Labuan Bajo, pelayanan harus terbuka. Kepada pers juga harus terbuka, peran pers sangat penting untuk mengawasi dan mengontrol semuanya,” tegas mantan Mendagri era Jokowi-JK itu.
Pantauan kabarntt.id, pada kunjungannya di perizinan Mabar, Menteri PANRB bersama rombongan, di dampingi Wakil Gubernur NTT Drs. Josef Nae Soi, M.M. dan Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula. (obe)
