Diharapkan, ke depannya program JKN menjadi sebuah jaminan perlindungan kesehatan yang menyeluruh, dengan menjamin akses masyarakat terhadaip upaya kesehatan perseorangan (UKP) baik yang bersifat promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.
“Pembahasan KDK dan KRIS harus selaras dengan program transformasi sistem kesehatan, tidak boleh dibahas terpisah-pisah atau sektoral. Perlu upaya kolaboratif untuk membahas kedua hal tersebut sehingga cita-cita menjadikan program JKN menjadi andalan dan kebanggaan bangsa Indonesia bukanlah hal yang semu belaka,” ungkapnya.
Ketua DPD I Golkar NTT ini juga menyebut beberapa hal menarik yang ditulis di dalam buku ini di antaranya adalah pemikiran tentang perlunya pengembangan unit bisnis strategis untuk mengoptimalkan sumber daya dan nilai organisasi.
“Ini merupakan salah satu bentuk inovasi yang senantiasa digaungkan di dalam rapat Komisi IX DPR RI bersama dengan BPJS Kesehatan. Tentu hal ini perlu dipikirkan secara matang dan mendalam secara konsep dan implementasi termasuk legal standing-nya, sehingga tidak berisiko terhadap Dana Jaminan Sosial (DJS) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan,” tandas Melki.
Melki juga berharap agar konsep asuransi sosial seperti BPJS Kesehatan yang dimiliki Indonesia bisa diperkenalkan kepada dunia.
“Kami juga banyak mendapat apresiasi dari forum parlemen sedunia. Orang-orang mengapresiasi kinerja BPJS Kesehatan. Alangkah baiknya BPJS Kesehatan ini bisa ditampilkan sebagai keunggulan Indonesia. Mereka kagum melihat Indonesia bisa berhasil menjalankan Program JKN-KIS dengan baik setelah di awal melalui berbagai dinamika,” katanya.
