Lebih lanjut presiden mengatakan, sertifikat sangat penting sebagai bukti kepastian hukum hak atas tanah. Juga untuk meminimalisir dan menghindari konflik atau sengketa tanah yang terjadi di seluruh daerah.
“Pesan saya simpan baik-baik sertifikat ini. Foto kopi dan perbanyak untuk memudahkan penyimpanan. Ini juga bisa dipakai sebagai jaminan pinjam uang di bank untuk modal usaha. Tapi sebelum pinjam, tolong dikalkulasi dan dihitung hati-hati, bisa mencicil atau tidak. Karena kalau tidak, sertifikat bisa hilang. Sekali lagi hati-hati,” pungkas Jokowi.
Sementara itu, Menteri ATR/ Kepala BPN, Sofyan Djalil, mengatakan kementeriannya terus berupaya untuk meningkatkan layanan pertanahan secara digital antara lain pengecekan sertifikat tanah, layanan tanggungan elektronik, informasi zona nilai tanah dan roya. Upaya ini dapat meminimalisir sengketa, menghindari mafia tanah, tumpang tindih sertifikat serta memotong jalur birokrasi.
“Adanya transformasi digital ini mengurangi 40 persen antrean pada kantor-kantor BPN di seluruh Indonesia. Dengan layanan hak tanggungan elektronik memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses kredit di bank. Tahun 2021, kita akan meluncurkan e-sertifikat (sertifikat elektronik, Red). Infrastruktur dan peraturannya sedang kita siapkan,” jelas Sofyan Djalil.
Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, yang ditemui usai acara tersebut, mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan Kementerian ATR/ BPN untuk mempercepat proses sertifikasi tanah.
